Kompas.com - 17/04/2021, 14:06 WIB
Wakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena dalam sebuah diskusi bertajuk 'Omnibus Law dan Kita' di Hotel Ibis Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2020). KOMPAS.com/HaryantipuspasariWakil Ketua Komisi IX DPR Melki Laka Lena dalam sebuah diskusi bertajuk 'Omnibus Law dan Kita' di Hotel Ibis Jalan KH Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (1/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena, menuding Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bermain politik terkait kontroversi vaksin Nusantara.

Tudingan itu dilontarkan Melki karena ia mendapat informasi soal akan adanya gerakan dukungan kepada BPOM dari sejumlah tokoh nasional.

"Kami tahu siapa-siapa yang sedang menggerakan sekarang memakai narahubung tertentu mengumpulkan para tokoh, seolah-olah nanti mendukung Badan POM bahwa mereka dizolimi, kan ini enggak benar ini," kata Melki dalam acara diskusi Polemik MNC Trijaya, Sabtu (17/4/2021).

Baca juga: Kontroversi Vaksin Nusantara, 46 Tokoh Akan Sampaikan Dukungan kepada BPOM

Politikus Partai Golkar tersebut menduga, gerakan dukungan terhadap BPOM disponsori oleh BPOM sendiri karena itu ia menyebut BPOM telah berpolitik.

"Kami tahu siapa yang menggerakan itu, informasi sudah masuk ke kami, lalu sekarang Badan POM sebagai lembaga independen tersebut mengumpulkan para tokoh kemudian mengatakan Save Badan POM dan Save Kepala Badan POM dan sebagainya," ujar Melki.

Melki juga menuding BPOM telah menyampaikan kebohongan publik setelah Kepala BPOM Penny Lukito mengungkap 71 persen relawan vaksin Nusantara mengalami kejadian yang tidak diinginkan (KTD).

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Melki mengeklaim, pernyataan Penny tersebut tidak sesuai dengan temuan peneliti bahwa tidak ada masalah terkait vaksin Nusantara.

"Saya sampaikan di beberapa media, ini masuk kategori kebohongan publik lho. Kepala Badan POM membohongi publik dengan membelokan data dan fakta lapangan terkait hasil penelitian," kata dia.

Melki menampik bahwa ada anggapan DPR yang menciptakan kisruh mengenai vaksin Nusantara.

"Ini yang bikin kisruh menjadi ramai begini bukan DPR tapi justru Kepala Badan POM, apalagi bikin lagi dukungan-dukungan kayak model begitu, ini kan enggak benar," kata Melki.

Hal itu disampaikan Melki untuk menanggapi dugaan politisasi saat sejumlah anggota DPR menjadi relawan vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.

Baca juga: Tenaga Ahli Menkes Sebut Bahan Baku Vaksin Nusantara Impor dari Luar Negeri

Dugaan politisasi itu salah satunya disampaikan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus yang mempertanyakan simpang siur kabar soal sejumlah anggota DPR yang disuntikkan vaksin Nusantara atau sekadar diminta sampel darahnya.

"Maka kekacauan informasi terkait aksi penerimaan vaksin Nusantara oleh DPR bisa dianggap sebagai langkah politisasi vaksin oleh DPR. Politisasi ini tentu bukan tanpa tujuan jika dugaan ini benar," kata Lucius saat dihubungi Kompas.com, Rabu lalu.

Menurut Lucius, bukan tidak mungkin ada kepentingan bisnis yang membuat para wakil rakyat tampak getol mendukung vaksin Nusantara.

"Bahwa mungkin saja ada kepentingan bisnis tertentu yang mendorong aksi DPR mendukung vaksinasi Nusantara ini, saya kira sulit terhindarkan," ujar Lucius.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Puan Harap Presiden Jokowi Kirim Calon Panglima TNI Terbaik

Puan Harap Presiden Jokowi Kirim Calon Panglima TNI Terbaik

Nasional
Calon Hakim Agung Dukung Ini Penerapan 'Restorative Justice' dan Kerja Sosial untuk Kurangi Overkapasitas Lapas

Calon Hakim Agung Dukung Ini Penerapan "Restorative Justice" dan Kerja Sosial untuk Kurangi Overkapasitas Lapas

Nasional
Mengenang Mereka yang Meninggal dalam Aksi #ReformasiDikorupsi

Mengenang Mereka yang Meninggal dalam Aksi #ReformasiDikorupsi

Nasional
Jokowi Minta Pelaku Industri Mebel Tingkatkan Daya Saing Secara Global

Jokowi Minta Pelaku Industri Mebel Tingkatkan Daya Saing Secara Global

Nasional
Jokowi Bentuk Tim Gernas Bangga Buatan Indonesia yang Diketuai Luhut, Apa Tugasnya?

Jokowi Bentuk Tim Gernas Bangga Buatan Indonesia yang Diketuai Luhut, Apa Tugasnya?

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Kepala BPKD DKI

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Kepala BPKD DKI

Nasional
Ali Kalora Tewas, Pengamat: Perlu Langkah Antisipasi dan Deteksi Dini atas Munculnya Aksi Teror Baru di Poso

Ali Kalora Tewas, Pengamat: Perlu Langkah Antisipasi dan Deteksi Dini atas Munculnya Aksi Teror Baru di Poso

Nasional
Geledah Rumah Tersangka dan Rumdin Bupati Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang dan Dokumen Terkait Suap

Geledah Rumah Tersangka dan Rumdin Bupati Hulu Sungai Utara, KPK Amankan Uang dan Dokumen Terkait Suap

Nasional
Surpres Calon Panglima TNI Diharapkan Sampai ke DPR Sebelum November, Ini Alasannya

Surpres Calon Panglima TNI Diharapkan Sampai ke DPR Sebelum November, Ini Alasannya

Nasional
KPK Setor Rp 984 Juta ke Kas Negara dari Lelang Barang Rampasan dan Uang Pengganti

KPK Setor Rp 984 Juta ke Kas Negara dari Lelang Barang Rampasan dan Uang Pengganti

Nasional
Teken Keppres, Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Teken Keppres, Jokowi Tunjuk Luhut Jadi Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia

Nasional
Tewasnya Ali Kalora Diprediksi Akan Memperkecil Ancaman Teror di Poso

Tewasnya Ali Kalora Diprediksi Akan Memperkecil Ancaman Teror di Poso

Nasional
Jokowi ke Pengusaha Mebel: Penyediaan Bahan Baku Harus Jaga Keberlanjutan Hutan

Jokowi ke Pengusaha Mebel: Penyediaan Bahan Baku Harus Jaga Keberlanjutan Hutan

Nasional
Kementerian PPPA Sebut Keluarga Miliki Peran Penting Persiapkan PTM Anak

Kementerian PPPA Sebut Keluarga Miliki Peran Penting Persiapkan PTM Anak

Nasional
Calon Hakim Agung Nilai RUU Perampasan Aset Penting bagi Hakim dan Pelaku Korupsi

Calon Hakim Agung Nilai RUU Perampasan Aset Penting bagi Hakim dan Pelaku Korupsi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.