Soal Vaksin Nusantara, Wakil Ketua Komisi IX Tuding BPOM Berpolitik dan Bohongi Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Melki Laka Lena, menuding Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bermain politik terkait kontroversi vaksin Nusantara.

Tudingan itu dilontarkan Melki karena ia mendapat informasi soal akan adanya gerakan dukungan kepada BPOM dari sejumlah tokoh nasional.

"Kami tahu siapa-siapa yang sedang menggerakan sekarang memakai narahubung tertentu mengumpulkan para tokoh, seolah-olah nanti mendukung Badan POM bahwa mereka dizolimi, kan ini enggak benar ini," kata Melki dalam acara diskusi Polemik MNC Trijaya, Sabtu (17/4/2021).

Baca juga: Kontroversi Vaksin Nusantara, 46 Tokoh Akan Sampaikan Dukungan kepada BPOM

Politikus Partai Golkar tersebut menduga, gerakan dukungan terhadap BPOM disponsori oleh BPOM sendiri karena itu ia menyebut BPOM telah berpolitik.

"Kami tahu siapa yang menggerakan itu, informasi sudah masuk ke kami, lalu sekarang Badan POM sebagai lembaga independen tersebut mengumpulkan para tokoh kemudian mengatakan Save Badan POM dan Save Kepala Badan POM dan sebagainya," ujar Melki.

Melki juga menuding BPOM telah menyampaikan kebohongan publik setelah Kepala BPOM Penny Lukito mengungkap 71 persen relawan vaksin Nusantara mengalami kejadian yang tidak diinginkan (KTD).

Melki mengeklaim, pernyataan Penny tersebut tidak sesuai dengan temuan peneliti bahwa tidak ada masalah terkait vaksin Nusantara.

"Saya sampaikan di beberapa media, ini masuk kategori kebohongan publik lho. Kepala Badan POM membohongi publik dengan membelokan data dan fakta lapangan terkait hasil penelitian," kata dia.

Melki menampik bahwa ada anggapan DPR yang menciptakan kisruh mengenai vaksin Nusantara.

"Ini yang bikin kisruh menjadi ramai begini bukan DPR tapi justru Kepala Badan POM, apalagi bikin lagi dukungan-dukungan kayak model begitu, ini kan enggak benar," kata Melki.

Hal itu disampaikan Melki untuk menanggapi dugaan politisasi saat sejumlah anggota DPR menjadi relawan vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.

Baca juga: Tenaga Ahli Menkes Sebut Bahan Baku Vaksin Nusantara Impor dari Luar Negeri

Dugaan politisasi itu salah satunya disampaikan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus yang mempertanyakan simpang siur kabar soal sejumlah anggota DPR yang disuntikkan vaksin Nusantara atau sekadar diminta sampel darahnya.

"Maka kekacauan informasi terkait aksi penerimaan vaksin Nusantara oleh DPR bisa dianggap sebagai langkah politisasi vaksin oleh DPR. Politisasi ini tentu bukan tanpa tujuan jika dugaan ini benar," kata Lucius saat dihubungi Kompas.com, Rabu lalu.

Menurut Lucius, bukan tidak mungkin ada kepentingan bisnis yang membuat para wakil rakyat tampak getol mendukung vaksin Nusantara.

"Bahwa mungkin saja ada kepentingan bisnis tertentu yang mendorong aksi DPR mendukung vaksinasi Nusantara ini, saya kira sulit terhindarkan," ujar Lucius.