Salin Artikel

Soal Vaksin Nusantara, Wakil Ketua Komisi IX Tuding BPOM Berpolitik dan Bohongi Publik

Tudingan itu dilontarkan Melki karena ia mendapat informasi soal akan adanya gerakan dukungan kepada BPOM dari sejumlah tokoh nasional.

"Kami tahu siapa-siapa yang sedang menggerakan sekarang memakai narahubung tertentu mengumpulkan para tokoh, seolah-olah nanti mendukung Badan POM bahwa mereka dizolimi, kan ini enggak benar ini," kata Melki dalam acara diskusi Polemik MNC Trijaya, Sabtu (17/4/2021).

Politikus Partai Golkar tersebut menduga, gerakan dukungan terhadap BPOM disponsori oleh BPOM sendiri karena itu ia menyebut BPOM telah berpolitik.

"Kami tahu siapa yang menggerakan itu, informasi sudah masuk ke kami, lalu sekarang Badan POM sebagai lembaga independen tersebut mengumpulkan para tokoh kemudian mengatakan Save Badan POM dan Save Kepala Badan POM dan sebagainya," ujar Melki.

Melki juga menuding BPOM telah menyampaikan kebohongan publik setelah Kepala BPOM Penny Lukito mengungkap 71 persen relawan vaksin Nusantara mengalami kejadian yang tidak diinginkan (KTD).

Melki mengeklaim, pernyataan Penny tersebut tidak sesuai dengan temuan peneliti bahwa tidak ada masalah terkait vaksin Nusantara.

"Saya sampaikan di beberapa media, ini masuk kategori kebohongan publik lho. Kepala Badan POM membohongi publik dengan membelokan data dan fakta lapangan terkait hasil penelitian," kata dia.

Melki menampik bahwa ada anggapan DPR yang menciptakan kisruh mengenai vaksin Nusantara.

"Ini yang bikin kisruh menjadi ramai begini bukan DPR tapi justru Kepala Badan POM, apalagi bikin lagi dukungan-dukungan kayak model begitu, ini kan enggak benar," kata Melki.

Hal itu disampaikan Melki untuk menanggapi dugaan politisasi saat sejumlah anggota DPR menjadi relawan vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.

Dugaan politisasi itu salah satunya disampaikan peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus yang mempertanyakan simpang siur kabar soal sejumlah anggota DPR yang disuntikkan vaksin Nusantara atau sekadar diminta sampel darahnya.

"Maka kekacauan informasi terkait aksi penerimaan vaksin Nusantara oleh DPR bisa dianggap sebagai langkah politisasi vaksin oleh DPR. Politisasi ini tentu bukan tanpa tujuan jika dugaan ini benar," kata Lucius saat dihubungi Kompas.com, Rabu lalu.

Menurut Lucius, bukan tidak mungkin ada kepentingan bisnis yang membuat para wakil rakyat tampak getol mendukung vaksin Nusantara.

"Bahwa mungkin saja ada kepentingan bisnis tertentu yang mendorong aksi DPR mendukung vaksinasi Nusantara ini, saya kira sulit terhindarkan," ujar Lucius.

https://nasional.kompas.com/read/2021/04/17/14061071/soal-vaksin-nusantara-wakil-ketua-komisi-ix-tuding-bpom-berpolitik-dan

Terkini Lainnya

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia 'The New Soekarno'

Gerindra: Prabowo Tidak Cuma Janji Kata-kata, Dia "The New Soekarno"

Nasional
TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi dalam Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke