Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

Kompas.com - 17/04/2021, 06:06 WIB
Presiden RI, Joko Widodo memperkenalkan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju dan pejabat setingkat menteri sebelum pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri. KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMOPresiden RI, Joko Widodo memperkenalkan menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju dan pejabat setingkat menteri sebelum pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Presiden RI Joko Widodo mengumumkan dan melantik Menteri-menteri Kabinet Indonesia Maju serta pejabat setingkat menteri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik Hendri Satrio menilai, ucapan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Luqman Hakim mengenai menteri yang akan terkena reshuffle berinisial M tak sembarangan.

Pasalnya, menurut dia, sejumlah menteri yang berinisial M itu memiliki kontroversinya masing-masing.

"Begini, menteri-menteri 'M' ini juga lumayan punya kontroversi. Jadi Pak Luqman ini enggak sembarangan omong juga," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Jumat (16/4/2021).

Baca juga: Politisi PKB Sebut Jokowi Bakal Reshuffle Anggota Kabinet Inisial M

Pendiri lembaga survei KedaiKOPI ini membeberkan kontroversi yang menimpa menteri-menteri berinisial M.

Menteri inisial M yang pertama disebutnya adalah Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi.

Menurut dia, Mendag Lutfi memiliki kontroversi lumayan banyak. Salah satunya adalah mengenai impor beras.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kemarin tentang impor beras salah satunya. Walaupun dia baru saja hadir, dengan kontroversi seperti itu, kemungkinan di-reshuffle juga akan besar tuh, Si Pak Lutfi," ucapnya.

Namun, menurut Hendri, hal ini tak menjadi faktor mutlak akan penggantian Lutfi.

Baca juga: Staf Khusus Presiden: Apapun Isu yang Beredar, soal Reshuffle Sepenuhnya Hak Prerogatif Presiden

Sebab, menurut dia, Lutfi bisa saja dipindahkan ke pos baru sebagai Menteri Investasi.

"Pos yang mungkin cocok buat dia. Kan sebelumnya Pak Lutfi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tuh. Misalnya dia digeser, menjadi Menteri Investasi," ucapnya.

Sementara itu, menteri 'M' lainnya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Hendri menilai, sejauh ini kinerja Muhadjir belum menunjukkan hasil yang signifikan.

"Enggak ada hal yang terlalu signifikan di pendidikan, bahkan bansos kena korupsi. Dan sampai hari ini juga belum ada hal yang bisa dilakukan dengan baik," tutur dia.

Baca juga: Reshuffle Jangan Politik Dagang Sapi Lagi, Ini Sudah Periode Kedua...

Lebih jauh, Hendri menyoroti pula kinerja Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang juga memiliki inisial M.

Dia berpendapat, posisi Moeldoko saat ini justru membuat Presiden Joko Widodo tersandera, terlebih setelah kisruh Partai Demokrat.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Triwulan II 2021, Menteri KP Berhasil Bawa Sektor Perikanan Tumbuh hingga 9,69 Persen

Nasional
13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Nasional
KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

KPK Sebut LAHP Ombudsman Cederai Hukum

Nasional
Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Vaksinasi Dosis Ketiga Nakes Ditargetkan Rampung Pekan Kedua Agustus

Nasional
Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Satgas: Hingga 3 Agustus, Capaian Vaksinasi Covid-19 Baru 10 Persen Total Sasaran

Nasional
Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Soal Nota Kesepahaman Backdate, KPK Sebut Tak Jadi Digunakan Karena TWK Dibiayai BKN

Nasional
Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Minta Polisi Hentikan Proses Hukum Dinar Candy, ICJR Nilai Bisa Timbulkan Overkriminalisasi

Nasional
KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

KPK Sebut Ombudsman Melanggar Hukum Karena Periksa Laporan yang Ditangani Pengadilan

Nasional
Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Setuju UU ITE Direvisi, Calon Hakim Agung: Dampaknya Begitu Luas dan Masyarakat Keberatan

Nasional
Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Nasional
131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

131 Daerah Masih Catatkan 1.000 Kasus Aktif Covid-19, 83 di Antaranya di Jawa-Bali

Nasional
Satgas Jelaskan Penyebab Kematian akibat Covid-19 yang Didominasi Usia Produktif

Satgas Jelaskan Penyebab Kematian akibat Covid-19 yang Didominasi Usia Produktif

Nasional
Keberatan atas LAHP Ombudsman, KPK Klaim Tak Ada Penyisipan Materi TWK

Keberatan atas LAHP Ombudsman, KPK Klaim Tak Ada Penyisipan Materi TWK

Nasional
Jaksa Pinangki Segera Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Jaksa Pinangki Segera Diberhentikan dengan Tidak Hormat

Nasional
Selama Ada Bukti, Moeldoko Mengaku Siap Dilaporkan Perkara Obat Ivermectin

Selama Ada Bukti, Moeldoko Mengaku Siap Dilaporkan Perkara Obat Ivermectin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X