Salin Artikel

Disebut Terdampak Reshuffle, Ini Catatan 4 Anggota Kabinet Berinisial M

Pasalnya, menurut dia, sejumlah menteri yang berinisial M itu memiliki kontroversinya masing-masing.

"Begini, menteri-menteri 'M' ini juga lumayan punya kontroversi. Jadi Pak Luqman ini enggak sembarangan omong juga," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Jumat (16/4/2021).

Pendiri lembaga survei KedaiKOPI ini membeberkan kontroversi yang menimpa menteri-menteri berinisial M.

Menteri inisial M yang pertama disebutnya adalah Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi.

Menurut dia, Mendag Lutfi memiliki kontroversi lumayan banyak. Salah satunya adalah mengenai impor beras.

"Kemarin tentang impor beras salah satunya. Walaupun dia baru saja hadir, dengan kontroversi seperti itu, kemungkinan di-reshuffle juga akan besar tuh, Si Pak Lutfi," ucapnya.

Namun, menurut Hendri, hal ini tak menjadi faktor mutlak akan penggantian Lutfi.

Sebab, menurut dia, Lutfi bisa saja dipindahkan ke pos baru sebagai Menteri Investasi.

"Pos yang mungkin cocok buat dia. Kan sebelumnya Pak Lutfi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tuh. Misalnya dia digeser, menjadi Menteri Investasi," ucapnya.

Sementara itu, menteri 'M' lainnya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Hendri menilai, sejauh ini kinerja Muhadjir belum menunjukkan hasil yang signifikan.

"Enggak ada hal yang terlalu signifikan di pendidikan, bahkan bansos kena korupsi. Dan sampai hari ini juga belum ada hal yang bisa dilakukan dengan baik," tutur dia.

Lebih jauh, Hendri menyoroti pula kinerja Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang juga memiliki inisial M.

Dia berpendapat, posisi Moeldoko saat ini justru membuat Presiden Joko Widodo tersandera, terlebih setelah kisruh Partai Demokrat.


Menurut dia, akan ada dua penilaian masyarakat terkait keputusan Presiden Jokowi terhadap Moeldoko.

"Kalau Pak Jokowi enggak reshuffle Pak Moeldoko, kemungkinan masyarakat banyak yang menganggap apa yang dilakukan Pak Moeldoko selama ini direstui pak Jokowi," kata dia.

Sebaliknya, lanjut dia, apabila Presiden Jokowi mengganti Moeldoko, maka publik akan menilai Presiden mendengarkan suara rakyat.

Pasalnya, Hendri melihat cukup banyak masyarakat yang menilai, tindakan KSP Moeldoko terlibat di kisruh Partai Demokrat kurang pantas dilakukan.

Nama menteri inisial M berikutnya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Berbeda dengan menteri inisial M yang disebut sebelumnya, Hendri menilai Mahfud MD paling rendah kontroversinya.

Bahkan, Mahfud dinilainya justru menjadi peredam, pendingin atau penetralisir dalam pemerintahan Jokowi.

"Jadi, kalau misalnya anak kecil panas, Pak Mahfud ini tuh Tempra-nya (obat) buat pemerintahan Pak Jokowi," ujar dia.

Hendri berpandangan, kehadiran Mahfud justru dapat meredam kontroversi yang ada di pemerintahan Jokowi.

"Dengan kehadiran Pak Mahfud itu lebih adem rasanya ketika ada kontroversi di pemerintahan Pak Jokowi," ucapnya.

Sebelumnya, politisi PKB Luqman Hakim menyebut Presiden Jokowi akan me-reshuffle terhadap anggota Kabinet Indonesia Maju berinisial M.

"Presiden akan reshuffle anggota kabinet yang berinisial M," kata Luqman saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (16/4/2021).

Namun, Luqman tidak merincikan lebih jauh terkait identitas dari anggota kabinet yang berinisial M tersebut.

https://nasional.kompas.com/read/2021/04/17/06060061/disebut-terdampak-reshuffle-ini-catatan-4-anggota-kabinet-berinisial-m-

Terkini Lainnya

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Bingung Mau Siapkan Jawaban

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke