Kompas.com - 15/04/2021, 20:17 WIB
Seorang wartawan mengamati mobil Esemka tipe Bima 1.3 di Lapangan Apel Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (15/10/2019). Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah melakukan pembelian 10 unit mobil Esemka yang akan digunakan sebagai alat transportasi untuk menunjang tugas dan mobilitas satuan kerja Kementerian Pertahanan. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww. ANTARA FOTO/Aprillio AkbarSeorang wartawan mengamati mobil Esemka tipe Bima 1.3 di Lapangan Apel Bhinneka Tunggal Ika, Kementerian Pertahanan, Jakarta, Selasa (15/10/2019). Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah melakukan pembelian 10 unit mobil Esemka yang akan digunakan sebagai alat transportasi untuk menunjang tugas dan mobilitas satuan kerja Kementerian Pertahanan. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.

KOMPAS.com – Pengamat Pertahanan Nuning Kertopati mengatakan pembentukan Detasemen Kawal Khusus (Denwalsus) Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang belakangan berkembang bukanlah persoalan yang perlu dikhawatirkan.

Dia menjelaskan, hal tersebut menjadi perdebatan karena masalah komunikasi.

Masalah komunikasi yang dimaksud, yaitu adanya unggahan dari ajudan Menteri Pertahanan (Menhan) yang mengatakan, pengawalan khusus ini terdiri dari orang-orang yang akan menjaga Kemhan tanpa menjelaskan mereka dari kelompok sipil atau militer.

“Di situ tidak dijelaskan apakah mereka dari kelompok sipil, militer, politik, atau mungkin pilihan Bapak Menhan sendiri,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (15/4/2021).

Namun, lanjut Nuning, dari penjelasan Juru Bicara Kemhan Dahnil Anzar Simanjuntak sudah jelas bahwa mereka di bawah Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI).

Lalu, diketahui pula bahwa Menhan Prabowo Subianto sudah membicarakan hal tersebut dengan Panglima TNI Hadi Tjahjanto untuk melakukan penyegaran pasukan pengawal khusus.

Baca juga: Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

“Memang kalau pengawal tersebut baru direkrut dan bukan militer, maka dipertanyakan pendanaannya dari mana dan apakah sudah dibicarakan dengan Komisi I DPR RI,” ungkapnya.

“Tetapi jika itu penyegaran dari Walsus yang ada serta sudah dibicarakan dengan Panglima TNI, di mana keberadaannya di bawah Mabes TNI, ditambah politik anggarannya jelas, maka tak ada masalah," tegasnya.

Dahnil sebelumnya menjelaskan, sejak awal di Kemhan sudah terdapat prajurit-prajurit yang ditugaskan Mabes TNI, baik dari Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) untuk menjadi grup atau Pasukan Jajar Kehormatan.

Mereka bertugas melaksanakan Upacara Jajar Kehormatan atau Upacara Militer Penyambutan tamu-tamu Very Very Important Person (VVIP), seperti menteri pertahanan dari negara sahabat, atau pejabat-pejabat militer dari negara-negara sahabat yang berkunjung ke Kemhan dan bertemu dengan Menhan.

Baca juga: Anggota DPR Minta Prabowo Jelaskan Rinci soal Denwalsus Kemenhan

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Pemerintah Sebut Ada 1,5 Juta Orang Memaksa Mudik di Masa Pelarangan

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.385 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 723

UPDATE: Sebaran 2.385 Kasus Baru Covid-19, Terbanyak di Jabar dengan 723

Nasional
Kritik Kerumunan Ancol, PSI Nilai Survei Anies untuk Pilpres Akan Turun

Kritik Kerumunan Ancol, PSI Nilai Survei Anies untuk Pilpres Akan Turun

Nasional
UPDATE: 8.954.300 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.721.627 Dosis Pertama

UPDATE: 8.954.300 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.721.627 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 15 Mei: Ada 91.636 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 15 Mei: Ada 91.636 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Update 15 Mei: Ada 84.063 Pasien Suspek Covid-19 di Indonesia

Update 15 Mei: Ada 84.063 Pasien Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 15 Mei: 29.587 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 15 Mei: 29.587 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
UPDATE: Bertambah 4.181 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini 1.597.067

UPDATE: Bertambah 4.181 Orang, Pasien Sembuh Covid-19 Kini 1.597.067

Nasional
UPDATE: Bertambah 144, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 47.967 Orang

UPDATE: Bertambah 144, Pasien Covid-19 Meninggal Capai 47.967 Orang

Nasional
Doni Monardo: Tempat Wisata yang Langgar Prokes Lebih Baik Ditutup

Doni Monardo: Tempat Wisata yang Langgar Prokes Lebih Baik Ditutup

Nasional
UDPATE: Tambah 2.385 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.736.670

UDPATE: Tambah 2.385 Orang, Kasus Covid-19 Indonesia Capai 1.736.670

Nasional
Bicara dengan Sejumlah Pemimpin Negara, Jokowi: Agresi Israel Harus Dihentikan

Bicara dengan Sejumlah Pemimpin Negara, Jokowi: Agresi Israel Harus Dihentikan

Nasional
RI dan Papua Nugini Usut Video Warga PNG Dukung KKB Papua

RI dan Papua Nugini Usut Video Warga PNG Dukung KKB Papua

Nasional
Fraksi PKS Minta PBB dan Negara Islam Desak Israel Hentikan Serangan ke Palestina

Fraksi PKS Minta PBB dan Negara Islam Desak Israel Hentikan Serangan ke Palestina

Nasional
Kakorlantas: Puncak Arus Balik Libur Lebaran Akhir Pekan, 1,5 Juta Pemudik Kembali

Kakorlantas: Puncak Arus Balik Libur Lebaran Akhir Pekan, 1,5 Juta Pemudik Kembali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X