DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Pengamat: Bisa Dianggap Politisasi Vaksin

Kompas.com - 15/04/2021, 10:31 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com- Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai anggota DPR telah melakukan politisasi vaksin Nusantara.

Hal ini disampaikan Lucius menanggapi simpang siur kabar soal sejumlah anggota DPR yang disuntikkan vaksin Nusantara atau sekadar diminta sampel darahnya.

"Maka kekacauan informasi terkait aksi penerimaan vaksin Nusantara oleh DPR bisa dianggap sebagai langkah politisasi vaksin oleh DPR. Politisasi ini tentu bukan tanpa tujuan jika dugaan ini benar," kata Lucius saat dihubungi Kompas.com, Rabu (14/4/2021).

Baca juga: DPR Diminta Jelaskan soal Pengambilan Sampel Darah untuk Penelitian Vaksin Nusantara

Menurut Lucius, bukan tidak mungkin ada kepentingan bisnis yang membuat para wakil rakyat tampak getol mendukung vaksin Nusantara.

"Bahwa mungkin saja ada kepentingan bisnis tertentu yang mendorong aksi DPR mendukung vaksinasi Nusantara ini, saya kira sulit terhindarkan," ujar Lucius.

Lucius melanjutkan, selama masa pandemi ini, DPR jarang memunculkan inisiatif kebijakan untuk menangani pandemi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebaliknya, yang muncul dari DPR justru aksi-aksi yang dinilainya politis dan pencitraan.

Misalnya, ketika anggota DPR mengenakan alat pelindung diri (APD) di awal pandemi serta membagi-bagikan jamu yang disebut manjur mengatasi Covid-19.

Baca juga: Kerja-kerja DPR di Tengah Pandemi Covid-19...

Di samping itu, DPR juga diketahui menerima vaksin secara diam-diam bersama anggota keluarga serta melakukan rapid test khusus bagi anggota DPR dan keluarga.

"Karena semua catatan itu, maka jangan sampai aksi terima vaksin Nusantara ini juga sebagai sebuah mosi sepihak DPR untuk kepentingan mereka saja bukan demi mengatasi pandemi yang dihadapi bangsa," kata Lucius.

Lucius juga mengingatkan, layak atau tidaknya vaksin bukan urusan DPR melainkan urusan BPOM.

Oleh karena itu, apabila ada perbedaan pandangan dengan BPOM, maka harus diselesaikan oleh DPR melalui dialog atau rapat kerja dengan BPOM.

Baca juga: Diambil Sampel Darah untuk Vaksin Nusantara, Pimpinan DPR: BPOM Sudah Persilakan

Selain itu, DPR juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan contoh baik kepada masyarakat, termasuk dalam hal vaksin Nusantara ini.

"Contoh yang baik tentu saja harus sesuai dengan ketentuan. Dan soal vaksin tentu saja yang kompeten melakukan pengujian adalah BPOM bukan DPR," ujar Lucius.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantuan Sektor Pariwisata 2021 Capai Rp 60 Miliar, Naik Hampir 3 Kali Lipat

Bantuan Sektor Pariwisata 2021 Capai Rp 60 Miliar, Naik Hampir 3 Kali Lipat

Nasional
Mendes PDTT Ingatkan Pembangunan Desa Tidak Berorientasi Keinginan Elite

Mendes PDTT Ingatkan Pembangunan Desa Tidak Berorientasi Keinginan Elite

Nasional
Jokowi: Kita Akan Lakukan Rehabilitasi Mangrove Seluas 34 Ribu Hektare Pada 2021

Jokowi: Kita Akan Lakukan Rehabilitasi Mangrove Seluas 34 Ribu Hektare Pada 2021

Nasional
Fraksi PPP Tak Setuju Pemilu Digelar 15 Mei 2024, Harus Persetujuan DPR dan Penyelenggara

Fraksi PPP Tak Setuju Pemilu Digelar 15 Mei 2024, Harus Persetujuan DPR dan Penyelenggara

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Wakil Ketua KPK Singgung Penerapan Prinsip Demokrasi

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Wakil Ketua KPK Singgung Penerapan Prinsip Demokrasi

Nasional
MKD Apresiasi Langkah Azis Inisiatif Mundur dari Wakil Ketua DPR

MKD Apresiasi Langkah Azis Inisiatif Mundur dari Wakil Ketua DPR

Nasional
Tanam Mangrove di Riau, Jokowi: Untuk Kendalikan Abrasi

Tanam Mangrove di Riau, Jokowi: Untuk Kendalikan Abrasi

Nasional
Mendes PDTT Yakin Target 0 Persen Kemiskinan Ekstrem 2024 Tercapai

Mendes PDTT Yakin Target 0 Persen Kemiskinan Ekstrem 2024 Tercapai

Nasional
Komnas HAM Susun Kronologi Peristiwa Pelecehan dan Perundungan Pegawai KPI

Komnas HAM Susun Kronologi Peristiwa Pelecehan dan Perundungan Pegawai KPI

Nasional
Nadiem: Tutup Sekolah Saya Disalahkan, Sekarang Buka Disalahkan, Enggak Apa-apa Sudah Biasa

Nadiem: Tutup Sekolah Saya Disalahkan, Sekarang Buka Disalahkan, Enggak Apa-apa Sudah Biasa

Nasional
Masyarakat Diminta Anggap Prokes sebagai Investasi Kesehatan

Masyarakat Diminta Anggap Prokes sebagai Investasi Kesehatan

Nasional
TNI AD Distribusikan 353 Unit Kendaraan Dinas

TNI AD Distribusikan 353 Unit Kendaraan Dinas

Nasional
Mensos: Banyak Disabilitas Takut Vaksin Jadi PR Kami yang Paling Berat

Mensos: Banyak Disabilitas Takut Vaksin Jadi PR Kami yang Paling Berat

Nasional
Nadiem Sebut PJJ Berdampak Banyak Anak Kesepian hingga Orangtua Stres

Nadiem Sebut PJJ Berdampak Banyak Anak Kesepian hingga Orangtua Stres

Nasional
Pegawai Korban Pelecehan Disebut Kecewa atas Perlindungan dan Pendampingan KPI

Pegawai Korban Pelecehan Disebut Kecewa atas Perlindungan dan Pendampingan KPI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.