Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Sebut Kurva Kasus Covid-19 Akan Turun Setelah 70 Juta Penduduk Divaksinasi

Kompas.com - 15/04/2021, 06:59 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan 70 juta penduduk telah divaksin Covid-19 pada Juli 2021. Presiden Joko Widodo mengatakan, kurva kasus Covid-19 di Indonesia akan menurun jikat target ini tercapai.

Oleh karena itu, Jokowi meminta kepala daerah mendukung program vaksinasi Covid-19.

"Kita ingin di bulan Juli, target kita paling tidak 70 juta penduduk harus sudah divaksinasi. Nanti kurvanya (Covid-19) akan kelihatan turunnya di bulan Juli kalau vaksinasinya bisa mencapai 70 juta orang," ujar Jokowi saat memberikan sambutan secara virtual dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah 2021, ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (14/4/2021) malam.

Baca juga: Kades dan Lurah Diminta Aktif Mobilisasi Lansia untuk Ikut Vaksinasi Covid-19

Jokowi menuturkan, vaksinasi merupakan pendukung dalam penanganan Covid-19 lainnya, seperti penerapan protokol kesehatan dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro.

Jokowi mengingatkan sasaran program vaksinasi yang harus dituju, yakni tenaga kesehatan, pelayan publik dan kelompol lanjut usia (lansia).

Kemudian ia menekankan, pelaksanaan vaksinasi harus diprioritaskan di lokasi yang tingkat mobilitas atau interaksi masyarakatnya tinggi.

"Dengan cara ini kita harapkan pemulihan kesehatan bisa segera kita capai," kata Jokowi.

Baca juga: Dinkes DKI: Jangan Takut Vaksinasi Selama Berpuasa

Sebelumnya, Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Reisa Brotoasmoro mengungkapkan, vaksinasi Covid-19 di Indonesia telah mencapai 15,4 juta hingga Senin (12/4/2021).

Vaksinasi dilakukan terhadap tenaga kesehatan, lansia dan pekerja publik.

"Alhamdulillah hingga hari ini pukul 12.00 WIB sudah 15,4 juta suntikan vaksin Covid-19 diberikan kepada tenaga kesehatan, lansia dan pelayan publik," ujar Reisa dalam keterangan pers virtual melalui YouTube Sekretariat Presiden.

Jika dirinci, jumlah itu terdiri dari 10 juta lebih masyarakat yang menerima vaksin Covid-19 dosis pertama. Kemudian, sekitar 5 juta masyarakat mendapatkan suntikan vaksin Covid-19 dosis kedua.

Baca juga: Wamenkes Akui Berat Tuntaskan Vaksinasi Covid-19 Dalam Satu Tahun

Secara terpisah, Epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, vaksinasi tidak efektif jika menjadi strategi utama penanganan pandemi.

Sebab, menurut Dicky, herd immunity  tidak bisa dicapai dalam waktu singkat, ditambah persebaran virus di Indonesia tidak terjaga.

"Vaksinasi memang penting karena dalam jangka pendek dapat digunakan untuk menurunkan angka penularan dan angka kematian (Covid-19). Namun tidak boleh menggantikan dan mengabaikan strategi yang jauh lebih penting yaitu deteksi kasus secara dini," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Selasa (9/3/2021).

Baca juga: Epidemiolog Ingatkan Vaksin Hanya Tambahan, Tak Bisa Atasi Pandemi

Dicky menilai, jika pemerintah mengutamakan vaksinasi dan bukan menahan laju persebaran virus, maka vaksinasi harus terus berulang setiap tahun.

Dengan demikian, program vaksin tidak efektif mengatasi pandemi.

"Jika begini terus nanti trennya adalah vaksin akan harus berulang setiap satu tahun. Ini tidak efektif," ujar Dicky.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com