DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Pengamat: Bisa Dianggap Politisasi Vaksin

Kompas.com - 15/04/2021, 10:31 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com- Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai anggota DPR telah melakukan politisasi vaksin Nusantara.

Hal ini disampaikan Lucius menanggapi simpang siur kabar soal sejumlah anggota DPR yang disuntikkan vaksin Nusantara atau sekadar diminta sampel darahnya.

"Maka kekacauan informasi terkait aksi penerimaan vaksin Nusantara oleh DPR bisa dianggap sebagai langkah politisasi vaksin oleh DPR. Politisasi ini tentu bukan tanpa tujuan jika dugaan ini benar," kata Lucius saat dihubungi Kompas.com, Rabu (14/4/2021).

Baca juga: DPR Diminta Jelaskan soal Pengambilan Sampel Darah untuk Penelitian Vaksin Nusantara

Menurut Lucius, bukan tidak mungkin ada kepentingan bisnis yang membuat para wakil rakyat tampak getol mendukung vaksin Nusantara.

"Bahwa mungkin saja ada kepentingan bisnis tertentu yang mendorong aksi DPR mendukung vaksinasi Nusantara ini, saya kira sulit terhindarkan," ujar Lucius.

Lucius melanjutkan, selama masa pandemi ini, DPR jarang memunculkan inisiatif kebijakan untuk menangani pandemi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebaliknya, yang muncul dari DPR justru aksi-aksi yang dinilainya politis dan pencitraan.

Misalnya, ketika anggota DPR mengenakan alat pelindung diri (APD) di awal pandemi serta membagi-bagikan jamu yang disebut manjur mengatasi Covid-19.

Baca juga: Kerja-kerja DPR di Tengah Pandemi Covid-19...

Di samping itu, DPR juga diketahui menerima vaksin secara diam-diam bersama anggota keluarga serta melakukan rapid test khusus bagi anggota DPR dan keluarga.

"Karena semua catatan itu, maka jangan sampai aksi terima vaksin Nusantara ini juga sebagai sebuah mosi sepihak DPR untuk kepentingan mereka saja bukan demi mengatasi pandemi yang dihadapi bangsa," kata Lucius.

Lucius juga mengingatkan, layak atau tidaknya vaksin bukan urusan DPR melainkan urusan BPOM.

Oleh karena itu, apabila ada perbedaan pandangan dengan BPOM, maka harus diselesaikan oleh DPR melalui dialog atau rapat kerja dengan BPOM.

Baca juga: Diambil Sampel Darah untuk Vaksin Nusantara, Pimpinan DPR: BPOM Sudah Persilakan

Selain itu, DPR juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan contoh baik kepada masyarakat, termasuk dalam hal vaksin Nusantara ini.

"Contoh yang baik tentu saja harus sesuai dengan ketentuan. Dan soal vaksin tentu saja yang kompeten melakukan pengujian adalah BPOM bukan DPR," ujar Lucius.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah anggota DPR mendatangi RSPAD Gatot Subroto untuk menjadi relawan vaksin Nusantara.

Sebagian anggota DPR mengaku hanya diambil sampel darahnya saja untuk uji klinis fase II, tetapi sebagian lagi mengaku disuntikkan vaksin Nusantara.

Belakangan, Kepala RSPAD Gatot Subroto Budi Sulistya menegaskan, para anggota DPR tersebut datang untuk diambil sampel darahnya.

"Apabila ada pejabat publik, politisi dan masyarakat yang akan diambil darahnya besok atau lusa berarti hal tersebut baru pengambilan sampel dan bukan pemberian vaksin nusantara," kata Budi dalam keterangan tertulis, Rabu.

"Proses dari pengambilan sampel sampai dengan pemberian sel dendritik rerata 7-8 hari. Sampel yang diambil dan tidak memenuhi kriteria inklusi kami tekankan kepada peneliti untuk tidak dimasukkan dalam sampel penelitian," ujar dia.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polri Pastikan Kasus Penistaan Agama dengan Tersangka Muhammad Kece Tetap Diproses

Polri Pastikan Kasus Penistaan Agama dengan Tersangka Muhammad Kece Tetap Diproses

Nasional
Menpan RB: Penundaan SKD Diupayakan Tak Ubah Jadwal Tes CPNS Keseluruhan

Menpan RB: Penundaan SKD Diupayakan Tak Ubah Jadwal Tes CPNS Keseluruhan

Nasional
Pasal Integrasi Lembaga Riset dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Pasal Integrasi Lembaga Riset dalam UU Cipta Kerja Digugat ke MK

Nasional
Kepala LAN: Birokrasi Harus Tinggalkan Cara Kerja Lama untuk Tingkatkan Efektivitas

Kepala LAN: Birokrasi Harus Tinggalkan Cara Kerja Lama untuk Tingkatkan Efektivitas

Nasional
Koopgabsus Tricakti TNI Sebut 7 Teroris Poso Tewas Sepanjang 2021

Koopgabsus Tricakti TNI Sebut 7 Teroris Poso Tewas Sepanjang 2021

Nasional
Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Propam Tunggu Izin MA untuk Periksa Irjen Napoleon atas Dugaan Penganiayaan Muhammad Kece

Nasional
Ombudsman Temukan Masalah Pendataan Terkait Vaksinasi Covid-19

Ombudsman Temukan Masalah Pendataan Terkait Vaksinasi Covid-19

Nasional
Kemenkes Pastikan Jemaah Umrah Akan Dapat 'Booster' Vaksin Covid-19

Kemenkes Pastikan Jemaah Umrah Akan Dapat "Booster" Vaksin Covid-19

Nasional
Ombudsman Minta Koordinasi Terkait Distribusi Vaksin Covid-19 Dibenahi

Ombudsman Minta Koordinasi Terkait Distribusi Vaksin Covid-19 Dibenahi

Nasional
Pratu Ida Bagus Gugur Ditembak Saat Amankan Pendaratan Heli untuk Angkut Jenazah Nakes

Pratu Ida Bagus Gugur Ditembak Saat Amankan Pendaratan Heli untuk Angkut Jenazah Nakes

Nasional
Satgas: Covid-19 Kembali Melonjak di Sejumlah Negara dengan Kasus Aktif di Bawah 1 Persen

Satgas: Covid-19 Kembali Melonjak di Sejumlah Negara dengan Kasus Aktif di Bawah 1 Persen

Nasional
Dukung Indonesia Jadi Pusat Vaksin Global, Anggota Komisi IX Harap Ada Manfaat bagi Bidang Farmasi

Dukung Indonesia Jadi Pusat Vaksin Global, Anggota Komisi IX Harap Ada Manfaat bagi Bidang Farmasi

Nasional
Raker dengan DPD, Risma Paparkan 2 Pilar Strategi Kemensos Tangani Kemiskinan

Raker dengan DPD, Risma Paparkan 2 Pilar Strategi Kemensos Tangani Kemiskinan

Nasional
Pihak Kemenag Akan ke Arab Saudi untuk Diplomasi soal Umrah

Pihak Kemenag Akan ke Arab Saudi untuk Diplomasi soal Umrah

Nasional
Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Aturan Lengkap PPKM Level 2 di Luar Jawa-Bali hingga 4 Oktober 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.