DPR Jadi Relawan Vaksin Nusantara, Pengamat: Bisa Dianggap Politisasi Vaksin

Kompas.com - 15/04/2021, 10:31 WIB
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). KOMPAS/PRIYOMBODOSuasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com- Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai anggota DPR telah melakukan politisasi vaksin Nusantara.

Hal ini disampaikan Lucius menanggapi simpang siur kabar soal sejumlah anggota DPR yang disuntikkan vaksin Nusantara atau sekadar diminta sampel darahnya.

"Maka kekacauan informasi terkait aksi penerimaan vaksin Nusantara oleh DPR bisa dianggap sebagai langkah politisasi vaksin oleh DPR. Politisasi ini tentu bukan tanpa tujuan jika dugaan ini benar," kata Lucius saat dihubungi Kompas.com, Rabu (14/4/2021).

Baca juga: DPR Diminta Jelaskan soal Pengambilan Sampel Darah untuk Penelitian Vaksin Nusantara

Menurut Lucius, bukan tidak mungkin ada kepentingan bisnis yang membuat para wakil rakyat tampak getol mendukung vaksin Nusantara.

"Bahwa mungkin saja ada kepentingan bisnis tertentu yang mendorong aksi DPR mendukung vaksinasi Nusantara ini, saya kira sulit terhindarkan," ujar Lucius.

Lucius melanjutkan, selama masa pandemi ini, DPR jarang memunculkan inisiatif kebijakan untuk menangani pandemi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebaliknya, yang muncul dari DPR justru aksi-aksi yang dinilainya politis dan pencitraan.

Misalnya, ketika anggota DPR mengenakan alat pelindung diri (APD) di awal pandemi serta membagi-bagikan jamu yang disebut manjur mengatasi Covid-19.

Baca juga: Kerja-kerja DPR di Tengah Pandemi Covid-19...

Di samping itu, DPR juga diketahui menerima vaksin secara diam-diam bersama anggota keluarga serta melakukan rapid test khusus bagi anggota DPR dan keluarga.

"Karena semua catatan itu, maka jangan sampai aksi terima vaksin Nusantara ini juga sebagai sebuah mosi sepihak DPR untuk kepentingan mereka saja bukan demi mengatasi pandemi yang dihadapi bangsa," kata Lucius.

Lucius juga mengingatkan, layak atau tidaknya vaksin bukan urusan DPR melainkan urusan BPOM.

Oleh karena itu, apabila ada perbedaan pandangan dengan BPOM, maka harus diselesaikan oleh DPR melalui dialog atau rapat kerja dengan BPOM.

Baca juga: Diambil Sampel Darah untuk Vaksin Nusantara, Pimpinan DPR: BPOM Sudah Persilakan

Selain itu, DPR juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan contoh baik kepada masyarakat, termasuk dalam hal vaksin Nusantara ini.

"Contoh yang baik tentu saja harus sesuai dengan ketentuan. Dan soal vaksin tentu saja yang kompeten melakukan pengujian adalah BPOM bukan DPR," ujar Lucius.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Selalu Terpilih Jadi Ketum PDI-P, Megawati: Apa Dipikir Enggak Capek? Ya Capek Lah

Selalu Terpilih Jadi Ketum PDI-P, Megawati: Apa Dipikir Enggak Capek? Ya Capek Lah

Nasional
RUU PKS Dinilai Jadi Instrumen Terciptanya Kesetaraan Gender

RUU PKS Dinilai Jadi Instrumen Terciptanya Kesetaraan Gender

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.747 Kasus Kematian Covid-19, Paling Tinggi di Jateng

UPDATE: Sebaran 1.747 Kasus Kematian Covid-19, Paling Tinggi di Jateng

Nasional
UPDATE 4 Agustus: 21,96 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 4 Agustus: 21,96 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Ketua MPR Minta Titik Isolasi Terpusat di 4 Daerah Kematian Tertinggi Ditambah

Ketua MPR Minta Titik Isolasi Terpusat di 4 Daerah Kematian Tertinggi Ditambah

Nasional
Indonesia Terima Hibah 20.102 Remdesivir dari Belanda

Indonesia Terima Hibah 20.102 Remdesivir dari Belanda

Nasional
UPDATE: Sebaran 35.867 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 4.169

UPDATE: Sebaran 35.867 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng dengan 4.169

Nasional
UPDATE 4 Agustus: 242.328 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate PCR Capai 48,25 Persen

UPDATE 4 Agustus: 242.328 Spesimen Diperiksa, Positivity Rate PCR Capai 48,25 Persen

Nasional
UPDATE 4 Agustus: 524.011 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 4 Agustus: 524.011 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 4 Agustus: Ada 146.820 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 4 Agustus: Ada 146.820 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE: Tambah 1.747, Kasus Kematian Covid-19 Lewati 100.000

UPDATE: Tambah 1.747, Kasus Kematian Covid-19 Lewati 100.000

Nasional
Kemenkes Ungkap Angka Kematian Pasien Covid-19 Usia 46-59 Tahun Naik 5 Kali Lipat

Kemenkes Ungkap Angka Kematian Pasien Covid-19 Usia 46-59 Tahun Naik 5 Kali Lipat

Nasional
UPDATE: Tambah 34.251, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 2.907.920 Orang

UPDATE: Tambah 34.251, Pasien Sembuh dari Covid-19 Kini 2.907.920 Orang

Nasional
UPDATE: Kasus Covid-19 Bertambah 35.867 Orang, Angka Kematian Lewati 100.000

UPDATE: Kasus Covid-19 Bertambah 35.867 Orang, Angka Kematian Lewati 100.000

Nasional
Bendera Putih Jelang Hari Kemerdekaan, Ekspresi Kegelisahan Warga Tedampak Pandemi...

Bendera Putih Jelang Hari Kemerdekaan, Ekspresi Kegelisahan Warga Tedampak Pandemi...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X