Jokowi Wanti-wanti Kepala Daerah Tak Memperlambat Investasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mewanti-wanti kepala daerah untuk tak memperlambat izin investasi.

Kepala Negara ingin para gubernur, bupati, hingga wali kota memberikan dukungan penuh pada setiap investasi baru.

"Baik provinsi, kabupaten, maupun kota jangan memperlambat yang namanya izin invetasi," kata Jokowi saat memberikan arahan dalam rapat koordinasi kepala daerah tahun 2021 di Istana Kepresidenan, Jakarta, ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (14/4/2021) malam.

Baca juga: Jokowi Minta Kepala Daerah yang Baru Terpilih Bekerja dengan Cepat

Jokowi mengatakan, investasi menciptakan lapangan pekerjaaan. Artinya, jika diperlambat, izin penciptaan lapangan kerja yang ada di provinsi, kabupaten, maupun kota juga melambat.

Memperlambat izin investasi, kata dia, berarti juga melambatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional.

Padahal, kunci pertumbuhan ekonomi nasional berada pada agregat pertumbuhan ekonomi daerah.

Jika ekonomi daerah tidak naik, maka ekonomi nasional juga tidak akan meningkat.

"Hati-hati mengenai ini, karena yang namanya APBD, APBN itu nggak mungkin naik secara signifikan. Oleh sebab itu, yang bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi investasi dan ekspor," ujarnya.

Baca juga: Jokowi Minta Pembukaan Sektor Ekonomi Tidak Tergesa-gesa

Tak hanya itu, lanjut Jokowi, investasi juga memberikan pendapatan kepada negara dan daerah. Sebab, dari investasi, negara dan daerah dapat menarik pajak dan retribusi.

Jokowi menyebutkan bahwa 76 persen pendapatan negara diperoleh dari pajak. Angka yang sangat besar ini harus terus ditingkatkan melalui percepatan izin investasi.

Jika ada investasi baru pendirian perusahaan, pabrik, atau industri, maka pajak yang dapat dipungut negara atau daerah menjadi lebih besar lagi.

Baca juga: Jokowi Ingin Kepala Daerah Prioritaskan Pencegahan Penyebaran Covid-19

Jokowi mengatakan, hampir semua negara saat ini fokus pada investasi.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia kini sudah memiliki Undang-undang Cipta Kerja.

Implementasi terhadap undang-undang ini diharapkan dapat optimal sehingga investasi dapat terus ditingkatkan.

"Berikan dukungan penuh kepada dunia usaha yang ingin investasi atau yang sudah ada untuk bisa kembali segera bangkit," kata dia.