Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 15/04/2021, 08:05 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pemulihan ekonomi di daerah sebaiknya tidak dilakukan secara tergesa-gesa.

Jokowi meminta pembukaan sektor ekonomi dilakukan satu per satu, sehingga tidak berpotensi memicu penularan Covid-19.

"Bulan Januari yang lalu misalnya, saya tidak usah menyebutkan negaranya, (kasus Covid-19) turun anjlok. Begitu dibuka, dibuka, dibuka bulan Maret lompatannya naik tinggi sekali. Hati-hati dengan itu," ujar Jokowi dalam Rapat Koordinasi Kepala Daerah, ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (14/4/2021) malam.

Baca juga: Jokowi Ingin Kepala Daerah Prioritaskan Pencegahan Penyebaran Covid-19

"Jangan sampai karena kasusnya sudah turun kemudian tergesa-gesa untuk membuka sektor-sektor yang ada. Lakukan itu tetapi per sektor. Hati-hati per sektor, " lanjutnya.

Oleh karena itu, Presiden berpesan agar metode "gas dan rem" bisa dilakukan secara cepat.

Jokowi mengingatkan agar cara-cara yang digunakan di daerah harus tepat agar dampak ekonominya bisa dikendalikan dengan baik.

"Karena yang namanya Covid-19 ini barangnya tidak kelihatan. Jangan sampai terlalu mendahulukan ekonomi kemudian tidak memperhatikan penyebaran Covid-19," ujar Jokowi.

"Nantinya yang terjadi justru kenaikan kasus Covid-19 semakin meningkat, ekonominya justru menjadi pertumbuhannya tertekan turun," lanjutnya.

Baca juga: Jokowi Ingin Pemulihan Ekonomi Perhatikan Penyebaran Covid-19

Jokowi menyebut, hingga saat ini pemerintah masih fokus mempercepat pemulihan sektor kesehatan dan ekonomi.

Sehingga strategi penanganan harus dikerjakan secara detail dan bukan setengah-setengah.

"Tugas bapak ibu dan saudara-saudara semuanya adalah dua-duanya harus terkelola dengan baik," kata Jokowi.

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Pakar Ungkap Celah Bisa Dimanfaatkan Jokowi Bersaing Jadi Ketum Golkar

Nasional
Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Isu Jokowi Masuk Bursa Ketum, Konsistensi Golkar Bakal Jadi Taruhan

Nasional
Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Elite Golkar Sebut Airlangga Mampu Membalikkan Persepsi Negatif dan Layak Dipilih Lagi

Nasional
Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Jokowi Dinilai Tak Mungkin Terabas Aturan dan Jadi Ketum Golkar

Nasional
8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

8 Caleg Dapil DIY yang Lolos Senayan, Titiek Soeharto Masuk

Nasional
PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

PKB Buka Komunikasi dengan Golkar, Gerindra, dan Nasdem untuk Pilkada Jatim

Nasional
Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Arsul Sani Belum Ajukan Hak Ingkar Tangani Sengketa Pemilu yang Libatkan PPP

Nasional
Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com