Bersikeras Pindah Ibu Kota Saat Pagebluk

Oleh: Richo Andi Wibowo*

PUBLIK ramai mengkritisi desain istana negara selama beberapa hari terakhir. Sekalipun kritik ini baik, namun patut dikhawatirkan bahwa kritik tersebut justru mengaburkan masalah yang lebih esensial, yakni ketepatan kebijakan pemerintah memindahkan ibu kota di kala pandemi.

Benar bahwa pro kontra terhadap wacana ini sudah terjadi beberapa tahun terakhir. Namun keputusan untuk pemindahan ibu kota diambil sebelum pandemi terjadi.

Situasi pandemi yang panjang dan suram seharusnya membuat pemerintah lebih bijak dalam mengambil keputusan, serta semakin menguatkan keyakinan publik untuk mendesakkan pembatalan rencana tersebut.

Baca juga: Titik Nol Lokasi Istana Negara di Ibu Kota Baru Segera Dipastikan

Mengingat belum lama ini DPR dan pemerintah memasukkan UU Ibu Kota Negara (IKN) ke dalam program legislasi nasional prioritas.

Menguatnya kembali wacana perpindahan ibu kota diawali dari pernyataan Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa (18/3/2021). Ia berujar, “Ibu kota baru siap mulai dibangun pada tahun ini”.

Bahkan, ia memprediksikan, “Presiden sudah akan dapat memimpin upacara kemerdekaan dari sana pada 17/8/2024”.

Padahal, ini bertolak belakang dengan pernyataannya sewaktu Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR pada 08/9/2020. Kala itu ia mengatakan program pemindahan ibu kota ditangguhkan, karena pemerintah fokus menanggulangi pandemi Covid-19.

Perubahan arah kebijakan ini adalah hal yang ganjil mengingat Indonesia masih belum tampak berhasil mengatasi pandemi.

Baca juga: Pemerintah Izinkan Swasta Undang Asing Bangun Ibu Kota Baru

Merujuk pada data, jumlah masyarakat yang tertular Covid-19 masih meningkat dari waktu ke waktu. Pelaksanaan program vaksinasi juga mendapati aneka kendala sehingga tidak secepat yang dibayangkan.

Merujuk pada data terkini dari Kementerian Kesehatan (06/4/2021), tenaga kesehatan yang sudah divaksin memang berada di kisaran 90 persen ke atas. Namun, petugas publik yang telah divaksin baru dikisaran 33 persen untuk vaksin pertama dan 16 persen untuk vaksin kedua.

Adapun angka vaksinasi lansia masih dibawah 8 persen. Di luar itu, masih banyak masyarakat lain yang belum mendapat giliran vaksin.

Sehingga tidak heran jika John Hopkins University memprediksikan Indonesia memerlukan waktu lebih dari sepuluh tahun untuk memvaksin 75 persen populasi penduduk (The Strait Times, 06/2/2021).

Istimewa Tangkapan layat gambar desain burung garuda karya dari Nyoman Nuarta.

Padahal, Indonesia juga sudah harus bersiap dengan gempuran masalah lanjutan lain. Dilaporkan terdapat varian virus baru yang terus bermunculan di pelbagai penjuru dunia. Ada yang lebih cepat menularkan dan lebih berbahaya, bahkan ada pula varian yang telah masuk ke Indonesia.

Baca juga: Mengenal Virus Eek, Varian Baru Virus Corona yang Lebih Menular

Memang telah ada pernyataan dari otoritas terkait bahwa vaksin yang telah ditemukan bisa mengatasi varian virus baru tersebut. Namun, bukankah tidak ada jaminan bahwa vaksin yang Indonesia pesan/produksi akan selalu mampu mengatasi varian virus baru?