Richo Andi Wibowo
Dosen

Dosen Fakultah Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) dengan minat riset Kontrak Pemerintah dan Pencegahan Patologi Birokrasi | Anggota UNIID

Bersikeras Pindah Ibu Kota Saat Pagebluk

Kompas.com - 12/04/2021, 10:46 WIB
Foto tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden: konsep desain ibu kota baru Nagara Rimba Nusa, pemenang sayembara Kementerian PUPR. Kompas.com/Fitria Chusna FarisaFoto tangkapan layar YouTube Sekretariat Presiden: konsep desain ibu kota baru Nagara Rimba Nusa, pemenang sayembara Kementerian PUPR.

Oleh: Richo Andi Wibowo*

PUBLIK ramai mengkritisi desain istana negara selama beberapa hari terakhir. Sekalipun kritik ini baik, namun patut dikhawatirkan bahwa kritik tersebut justru mengaburkan masalah yang lebih esensial, yakni ketepatan kebijakan pemerintah memindahkan ibu kota di kala pandemi.

Benar bahwa pro kontra terhadap wacana ini sudah terjadi beberapa tahun terakhir. Namun keputusan untuk pemindahan ibu kota diambil sebelum pandemi terjadi.

Situasi pandemi yang panjang dan suram seharusnya membuat pemerintah lebih bijak dalam mengambil keputusan, serta semakin menguatkan keyakinan publik untuk mendesakkan pembatalan rencana tersebut.

Baca juga: Titik Nol Lokasi Istana Negara di Ibu Kota Baru Segera Dipastikan

Mengingat belum lama ini DPR dan pemerintah memasukkan UU Ibu Kota Negara (IKN) ke dalam program legislasi nasional prioritas.

Menguatnya kembali wacana perpindahan ibu kota diawali dari pernyataan Menteri PPN/Bappenas, Suharso Monoarfa (18/3/2021). Ia berujar, “Ibu kota baru siap mulai dibangun pada tahun ini”.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Bahkan, ia memprediksikan, “Presiden sudah akan dapat memimpin upacara kemerdekaan dari sana pada 17/8/2024”.

Padahal, ini bertolak belakang dengan pernyataannya sewaktu Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR pada 08/9/2020. Kala itu ia mengatakan program pemindahan ibu kota ditangguhkan, karena pemerintah fokus menanggulangi pandemi Covid-19.

Perubahan arah kebijakan ini adalah hal yang ganjil mengingat Indonesia masih belum tampak berhasil mengatasi pandemi.

Baca juga: Pemerintah Izinkan Swasta Undang Asing Bangun Ibu Kota Baru

Merujuk pada data, jumlah masyarakat yang tertular Covid-19 masih meningkat dari waktu ke waktu. Pelaksanaan program vaksinasi juga mendapati aneka kendala sehingga tidak secepat yang dibayangkan.

Merujuk pada data terkini dari Kementerian Kesehatan (06/4/2021), tenaga kesehatan yang sudah divaksin memang berada di kisaran 90 persen ke atas. Namun, petugas publik yang telah divaksin baru dikisaran 33 persen untuk vaksin pertama dan 16 persen untuk vaksin kedua.

Adapun angka vaksinasi lansia masih dibawah 8 persen. Di luar itu, masih banyak masyarakat lain yang belum mendapat giliran vaksin.

Sehingga tidak heran jika John Hopkins University memprediksikan Indonesia memerlukan waktu lebih dari sepuluh tahun untuk memvaksin 75 persen populasi penduduk (The Strait Times, 06/2/2021).

Tangkapan layat gambar desain burung garuda karya dari Nyoman Nuarta. Istimewa Tangkapan layat gambar desain burung garuda karya dari Nyoman Nuarta.

Padahal, Indonesia juga sudah harus bersiap dengan gempuran masalah lanjutan lain. Dilaporkan terdapat varian virus baru yang terus bermunculan di pelbagai penjuru dunia. Ada yang lebih cepat menularkan dan lebih berbahaya, bahkan ada pula varian yang telah masuk ke Indonesia.

Baca juga: Mengenal Virus Eek, Varian Baru Virus Corona yang Lebih Menular

Memang telah ada pernyataan dari otoritas terkait bahwa vaksin yang telah ditemukan bisa mengatasi varian virus baru tersebut. Namun, bukankah tidak ada jaminan bahwa vaksin yang Indonesia pesan/produksi akan selalu mampu mengatasi varian virus baru?

Lebih dari itu, para ilmuwan juga belum dapat memberikan jawaban pasti mengenai berapa lama efek vaksinasi dapat bertahan. Dengan lambatnya pelaksanaan vaksinasi dan belum jelasnya durasi perlindungan vaksin, maka mimpi untuk membentuk kekebalan kolektif masyarakat masih berpeluang untuk tidak tercapai.

Singkatnya, situasi kesehatan kita masih belum aman dan diliputi ketidakpastian. Hal ini tentunya juga akan mempengaruhi kondisi ekonomi. Maka, tidak seharusnya pemerintah beralih fokus ke urusan yang tidak mendesak dan terkesan tersier seperti perpindahan ibu kota negara.

Baca juga: Efektivitas Vaksin Covid-19 Melawan Ragam Varian Baru Virus Corona

Menyepelekan dan tergesa gesa

Anggaran infrastuktur perpindahan ibu kota membutuhkan biaya yang fantastis, sekitar Rp 466 triliun.

Sayangnya, pemerintah terkesan menyederhanakan nominal ini dengan mengatakan bahwa anggaran tersebut tidaklah jumbo, hanya seperlima dari postur anggaran keseluruhan APBN kita yang sebesar Rp 2.500 triliun.

Namun, argumentasi ini masih perlu dikritisi. Apalagi karena seluruh badan publik di level pusat dan daerah dipaksa untuk refocussing dan realocating anggaran untuk penanggulangan Covid-19. Sementara mereka patuh, mengapa justru pemerintah pusat memberikan contoh berbeda?

Apalagi biaya fantastis ini masih mungkin membengkak misalnya untuk alokasi anggaran pemindahan 900.000-an ASN/TNI/Polri, keluarganya dengan segenap perabotannya dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Pemerintah juga terkesan melakukan simplifikasi dengan berkata bahwa pembangunan ibu kota negara tidak akan membebani APBN, karena sebagian pekerjaan akan dilaksanakan dengan mekanisme penugasan BUMN dan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha.

Faktanya, penugasan BUMN kerap berujung pada Penyertaan Modal Negara pada BUMN tersebut (vide Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Permen BUMN No Per-1/MBU/03/2021). Artinya, akhirnya tetap saja proyek ini akan menyedot anggaran dari APBN.

Pra-desain istana negara di ibu kota negara (IKN) baru, Kalimantan Timur, Karya Nyoman Nuarta.Youtube Pra-desain istana negara di ibu kota negara (IKN) baru, Kalimantan Timur, Karya Nyoman Nuarta.

Jika berkaca kebelakang, wacana pindah ibu kota ini sejatinya merupakan instruksi langsung Jokowi pada tahun 2017 kepada Bambang Brodjonegoro, Menteri PPN/Bappenas kala itu (Majalah Tempo, 11/5/2019).

Instruksi ini terkesan spontan. Buktinya tidak ada rencana pindah ibu kota yang tertuang di dokumen Perpres 02/2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019. Bahkan buku 3 RPJMN tentang agenda pembangunan wilayah justru mendesain Kalimantan sebagai pusat paru paru dunia dan sentra lumbung pangan.

Maka, tidak heran publik menganggap pemerintah gegabah ketika pada tahun 2019 bersikeras memutuskan untuk memindahkan ibu kota.

Baca juga: Istana Negara di Ibu Kota Baru: Garuda dan Pradesain yang Dipamerkan Jokowi

 

Bahkan, hasil wawancara peneliti asing dengan beberapa pejabat teras menunjukkan bahwa pejabat terkait sebenarnya juga banyak yang menentang gagasan ini, namun kemudian memilih untuk menjalankannya lebih karena kepatuhan atas arahan Presiden (Bland, 2020).

Katakanlah publik masih bisa memaklumi keputusan Presiden yang tergesa gesa kala itu. Namun mengingat situasi pagebluk dan situasi masa depan yang masih diliputi ketidakpastian, baik kiranya jika Presiden bersikap bijak dengan merevisi keputusan pindah ibu kota, dan berfokus pada urusan yang lebih primer. (*Richo Andi Wibowo, Dosen UGM dengan minat riset kontrak pemerintah dan pencegahan patologi birokrasi)

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Robin Minta Maaf Libatkan Para Saksi Dalam Perkaranya, Saksi: Istri Saya Sampai Meninggal

Robin Minta Maaf Libatkan Para Saksi Dalam Perkaranya, Saksi: Istri Saya Sampai Meninggal

Nasional
Peringatan Maulid Nabi, Wapres Singgung Soal Prioritas Pemerintah Siapkan SDM

Peringatan Maulid Nabi, Wapres Singgung Soal Prioritas Pemerintah Siapkan SDM

Nasional
Airlangga: 176 Orang Terpapar Covid-19 di PON XX Papua

Airlangga: 176 Orang Terpapar Covid-19 di PON XX Papua

Nasional
Jokowi Ingin Booster Vaksinasi Covid-19 Mulai Disuntikkan Awal 2022

Jokowi Ingin Booster Vaksinasi Covid-19 Mulai Disuntikkan Awal 2022

Nasional
Saksi Mengaku Diancam Akan Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Jika Tak Beri Uang Stepanus Robin

Saksi Mengaku Diancam Akan Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi Jika Tak Beri Uang Stepanus Robin

Nasional
125 Pegawai Kementerian ATR/BPN Terlibat Mafia Tanah, 32 di Antaranya Dihukum Berat

125 Pegawai Kementerian ATR/BPN Terlibat Mafia Tanah, 32 di Antaranya Dihukum Berat

Nasional
TNI AL Segera Buat Film Sejarah Pertempuran Laut Arafuru

TNI AL Segera Buat Film Sejarah Pertempuran Laut Arafuru

Nasional
Beredar Surat Kabar Berlogo Menyerupai Logo KPK, Diduga untuk Memeras

Beredar Surat Kabar Berlogo Menyerupai Logo KPK, Diduga untuk Memeras

Nasional
Luhut: Kalau Bisa Lewati Nataru, Kita Bisa Masuk ke Endemi Awal 2022

Luhut: Kalau Bisa Lewati Nataru, Kita Bisa Masuk ke Endemi Awal 2022

Nasional
Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Menkes Koordinasi dengan Menteri Haji Arab Saudi Terkait Pelaksanaan Umrah

Nasional
PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

PDI-P Klaim Kemenangan Piala Thomas Tak Lepas dari Jokowi, Demokrat: Kemenangan Bangsa Indonesia

Nasional
Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Kapolri Perintahkan Kapolda Sanksi Anggota yang Lakukan Kekerasan

Nasional
Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Bangun Gedung Baru, Golkar Sisipkan Nama Akbar Tandjung di Kantor DPP

Nasional
Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Stepanus Robin Tawarkan Bantu Urus Perkara, Rita Widyasari: Saya Pikir KPK Berubah

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang hingga 8 November, Tak Ada Provinsi Level 4

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.