Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Kompas.com - 10/04/2021, 21:19 WIB
Presiden Joko Widodo meninjau lokasi bencana yang terletak Desa Amakaka, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi NTT, Jumat (9/4/2021). dok. Agus Suparto Presiden Joko Widodo meninjau lokasi bencana yang terletak Desa Amakaka, Kecamatan Ile Ape, Kabupaten Lembata, Provinsi NTT, Jumat (9/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Hak Tagih Negara dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Keppres itu menegaskan dibentuknya Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI pada 6 April 2021.

Dikutip dari lembaran Keppres yang telah diunggah di laman resmi Sekretariat Negara, Sabtu (10/5/2021), Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI bertugas sejak 6 April 2021 sampai dengan 31 Desember 2023.

Baca juga: Satgas BLBI Bertugas Hingga 2023, Ini Susunan Organisasinya

Satgas dipimpin oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan sebagai Ketua. Kemudian, Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Republik Indonesia bertindak sebagai wakil ketua.

Pada pasal 11 Keppres No 6 Tahun 2021 menyatakan, Ketua Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada pengarah yakni Menteri Keuangan dan Presiden Joko Widodo.

Laporan paling sedikit sebanyak satu kali setiap enam bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun, susunan pengarah terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kemudian, segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Keuangan.

Baca juga: Perjalanan Kasus BLBI Sjamsul Nursalim yang Rugikan Negara Rp 4,5 Triliun

Dalam membantu pelaksanaan tugas, Ketua Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI dapat mengangkat kelompok ahli dan/atau kelompok kerja sesuai dengan kebutuhan.

Selain itu, dalam melaksanakan tugas, Satgas dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Kementerian Keuangan.

Sekretariat yang dimaksud mempunyai tugas memberikan bantuan teknis dan administrasi.

Dibentuknya Satgas Penanganan Hak Tagih Negara Dana BLBI ini berselang sepekan sejak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghentikan penyidikan pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) Sjamsul Nursalim dan istrinya yang bernama Itjih Sjamsul Nursalim.

Sjamsul Nursalim dan Itjih merupakan tersangka dalam kasus korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Baca juga: Jokowi Teken Keppres Nomor 6/2021, Tegaskan Pembentukan Satgas BLBI

Kerugian negara dalam kasus ini sejumlah Rp 4,58 triliun.

Adanya penghentian ini merupakan akibat dari SP3 atau Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan pertama yang dikeluarkan oleh KPK.

"Penghentian penyidikan ini sebagai bagian adanya kepastian hukum dalam proses penegakan hukum sebagaimana amanat Pasal 5 UU KPK, yaitu 'Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK berasaskan pada asas Kepastian Hukum'," ucap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers, Kamis (1/4/2021).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Keberhasilan Jokowi-Ma'ruf dalam Dua Tahun Pemerintahan Menurut Istana

Keberhasilan Jokowi-Ma'ruf dalam Dua Tahun Pemerintahan Menurut Istana

Nasional
Data Suspek Covid-19 Turun Tajam, Ini Penjelasan Kemenkes

Data Suspek Covid-19 Turun Tajam, Ini Penjelasan Kemenkes

Nasional
Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Diduga Komunikasi dengan Kontestan Pilkada

Dilaporkan ke Dewas, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Diduga Komunikasi dengan Kontestan Pilkada

Nasional
2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Demokrat: Kondisi Politik dan Demokrasi Memburuk

2 Tahun Jokowi-Ma'ruf, Demokrat: Kondisi Politik dan Demokrasi Memburuk

Nasional
Satgas: Kasus Positif Covid-19 Turun Selama 13 Pekan Berturut-turut

Satgas: Kasus Positif Covid-19 Turun Selama 13 Pekan Berturut-turut

Nasional
Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo Ditahan Terpisah

Nasional
Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Kunjungan Kerja, Wapres Puji Mal Pelayanan Publik Banyuwangi

Nasional
KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

KSAL: TNI AL Harus Siap Hadapi Ancaman Konvensional dan Nonkonvensional

Nasional
Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Novel Baswedan Laporkan Pimpinan KPK Lili Pintauli ke Dewas

Nasional
Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Kejagung Ungkap Peran 3 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi di Perum Perindo

Nasional
Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Salah Satu Saksi Kasus Dugaan Korupsi Perum Perindo Meninggal Dunia saat Hendak Diperiksa Kejagung

Nasional
Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Muzani: Gerindra Ingin Belajar dari Loyalitas Santri kepada Kiai

Nasional
Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Nasional
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Nasional
Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.