Kompas.com - 10/04/2021, 14:09 WIB
Politisi Partai Golkar, Andi Sinulingga usai acara diskusi di Jakarta, Senin (18/4/2016) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAPolitisi Partai Golkar, Andi Sinulingga usai acara diskusi di Jakarta, Senin (18/4/2016)

Padahal, aku Andi, partainya meyakini akan ada sistem political will yang baik dan tercipta dalam pemerintahan Jokowi. Hal ini pula yang membuat partainya menjadi pendukung Jokowi.

"Dari awal kita yakin ada political will yang kita percaya bisa bagus ini, republik ini. Dulu waktu awal-awal periode pertama, itu kan narasinya bagus ya, kemandirian ekonomi, kemudian memberantas semua mafia yang ada dan selama ini menikmati dari program pemerintah," ucapnya.

"Tapi problem itu belum terjawab hari ini. Apapun yang diturunkan dari pemerintah itu, pipanya itu bocor mengalir ke mana-mana. Dan itu ada datanya misalnya Kartu Prakerja, Bantuan itu tidak sampai 50 persen efektivitasnya," sambung dia.

Baca juga: Survei IPO: 73 Persen Masyarakat Nilai Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Sudah Tepat

Selain itu, Andi juga menilai, sistem birokrasi di Indonesia yang berpotensi menimbulkan perilaku korupsi juga masih ditemukan dalam pemerintahan Jokowi.

Ia menyoroti persoalan program bantuan yang diberikan pemerintah dan dinilai masyarakat berpotensi korupsi.

Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi mendorong maksimalisasi sistem satu data untuk membantu proses pelaksanaan pemberian bantuan ke masyarakat.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sampai hari ini, jalan enam tujuh tahun, belum selesai-selesai kita lakukan. Nah, karena itulah menurut saya, ini tidak bisa dipandang enteng. Periode kedua ini lebih kental bau politiknya," ujarnya.

Andi menilai, periode kedua Jokowi sarat berbau politik karena yang benar bisa berpotensi menjadi salah, terlebih dengan yang melakukan kesalahan.

Baca juga: Survei IPO: 51,3 Persen Masyarakat Nilai Bantuan Tunai Tidak Tepat Sasaran

Usai menyatakan pendapatnya, Andi mengusulkan agar Presiden Jokowi mendorong dan memastikan para menteri bekerja sesuai instruksi yang ada.

"Marah-marahnya Pak Jokowi cukup itu. Jangan sampai nanti marah lagi. Tapi action-nya harus ada," pungkasnya.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah memaparkan, hasil survei terhadap kinerja Presiden Jokowi berada di bawah 60 persen.

Disebutkan, Presiden Jokowi mendapatkan tingkat kepuasan di bidang sosial sebanyak 58 persen, bidang ekonomi 55 persen, dan bidang politik dan hukum 43 persen.

Namun, secara keseluruhan, 56 persen masyarakat menilai puas terhadap kinerja Jokowi selama masa pandemi Covid-19.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

Nasional
Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Nasional
Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Nasional
Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Nasional
Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Nasional
Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Nasional
Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Nasional
Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Nasional
Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan 'Positivity Rate'

Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan "Positivity Rate"

Nasional
Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Nasional
Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Nasional
Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X