Hasil Survei Kinerja Jokowi di Bawah 60 Persen, Politikus Golkar: Tak Baik dan Tak Buruk

Kompas.com - 10/04/2021, 14:09 WIB
Politisi Partai Golkar, Andi Sinulingga usai acara diskusi di Jakarta, Senin (18/4/2016) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAPolitisi Partai Golkar, Andi Sinulingga usai acara diskusi di Jakarta, Senin (18/4/2016)

Padahal, aku Andi, partainya meyakini akan ada sistem political will yang baik dan tercipta dalam pemerintahan Jokowi. Hal ini pula yang membuat partainya menjadi pendukung Jokowi.

"Dari awal kita yakin ada political will yang kita percaya bisa bagus ini, republik ini. Dulu waktu awal-awal periode pertama, itu kan narasinya bagus ya, kemandirian ekonomi, kemudian memberantas semua mafia yang ada dan selama ini menikmati dari program pemerintah," ucapnya.

"Tapi problem itu belum terjawab hari ini. Apapun yang diturunkan dari pemerintah itu, pipanya itu bocor mengalir ke mana-mana. Dan itu ada datanya misalnya Kartu Prakerja, Bantuan itu tidak sampai 50 persen efektivitasnya," sambung dia.

Baca juga: Survei IPO: 73 Persen Masyarakat Nilai Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Sudah Tepat

Selain itu, Andi juga menilai, sistem birokrasi di Indonesia yang berpotensi menimbulkan perilaku korupsi juga masih ditemukan dalam pemerintahan Jokowi.

Ia menyoroti persoalan program bantuan yang diberikan pemerintah dan dinilai masyarakat berpotensi korupsi.

Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah dalam hal ini Presiden Jokowi mendorong maksimalisasi sistem satu data untuk membantu proses pelaksanaan pemberian bantuan ke masyarakat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sampai hari ini, jalan enam tujuh tahun, belum selesai-selesai kita lakukan. Nah, karena itulah menurut saya, ini tidak bisa dipandang enteng. Periode kedua ini lebih kental bau politiknya," ujarnya.

Andi menilai, periode kedua Jokowi sarat berbau politik karena yang benar bisa berpotensi menjadi salah, terlebih dengan yang melakukan kesalahan.

Baca juga: Survei IPO: 51,3 Persen Masyarakat Nilai Bantuan Tunai Tidak Tepat Sasaran

Usai menyatakan pendapatnya, Andi mengusulkan agar Presiden Jokowi mendorong dan memastikan para menteri bekerja sesuai instruksi yang ada.

"Marah-marahnya Pak Jokowi cukup itu. Jangan sampai nanti marah lagi. Tapi action-nya harus ada," pungkasnya.

Sebelumnya dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah memaparkan, hasil survei terhadap kinerja Presiden Jokowi berada di bawah 60 persen.

Disebutkan, Presiden Jokowi mendapatkan tingkat kepuasan di bidang sosial sebanyak 58 persen, bidang ekonomi 55 persen, dan bidang politik dan hukum 43 persen.

Namun, secara keseluruhan, 56 persen masyarakat menilai puas terhadap kinerja Jokowi selama masa pandemi Covid-19.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Prof Sahetapy dan Kisah-kisah Anggota Dewan yang Terhormat

Nasional
Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Cegah Insiden Serupa Penganiayaan Muhammad Kece Terulang, Polri Perketat Pengamanan Rutan

Nasional
Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Mengacu BPOM, Penggunaan Vaksin Pfizer Belum Diperbolehkan untuk Anak di Bawah 12 Tahun

Nasional
PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

PBB, Berkarya, dan Perindo Ajukan Uji Materi Pasal tentang Verifikasi Parpol UU Pemilu ke MK

Nasional
Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Laporan Luhut terhadap Fatia dan Haris Azhar Dinilai Berkebalikan dengan Pernyataan Jokowi

Nasional
Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Polri Dalami Dugaan Irjen Napoleon Aniaya Muhammad Kece, 18 Saksi Diperiksa

Nasional
Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Nasional
Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Komnas HAM Minta Pejabat Publik Tahan Diri Hadapi Kritik

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Lestarikan Penyu, Populasinya Kian Menurun

Jokowi Ajak Masyarakat Lestarikan Penyu, Populasinya Kian Menurun

Nasional
Irjen Napoleon Bonaparte Kembali Jadi Tersangka, Kini Kasus TPPU

Irjen Napoleon Bonaparte Kembali Jadi Tersangka, Kini Kasus TPPU

Nasional
Diisukan Duet dengan Anies di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Saya Fokus untuk Parekraf

Diisukan Duet dengan Anies di Pilpres 2024, Sandiaga Uno: Saya Fokus untuk Parekraf

Nasional
Pemerintah Percepat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Pemerintah Percepat Capaian Kepemilikan Akta Kelahiran Anak

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Berstatus Tersangka, Golkar Hargai Proses Hukum di KPK

Azis Syamsuddin Dikabarkan Berstatus Tersangka, Golkar Hargai Proses Hukum di KPK

Nasional
20 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu Ditangkap, Polisi: Ada yang Residivis

20 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu Ditangkap, Polisi: Ada yang Residivis

Nasional
Komisi VIII DPR Ingatkan Perlunya Mitigasi jika Ada Siswa atau Guru Positif Covid-19

Komisi VIII DPR Ingatkan Perlunya Mitigasi jika Ada Siswa atau Guru Positif Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.