Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Ibadah Haji, Anggota DPR Minta Jokowi "Say Hello" ke Arab Saudi

Kompas.com - 08/04/2021, 20:27 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VIII DPR Bukhori Yusuf mendorong Presiden Joko Widodo untuk berdiplomasi dengan pemerintah Arab Saudi soal pelaksanaan ibadah haji di tengah pandemi Covid-19.

"Saya berharap sekali lagi, sebagaimana rapat yang lalu, kenapa rapat yang lalu saya minta Pak Jokowi say hello itu adalah bahasa kami meminta, tetapi intinya adalah kami merasakan betul betapa diplomasi kita ini tidak setara dengan negara-negara Timur Tengah khususnya Arab Saudi," kata Bukhori dalam rapat dengan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Kamis (8/4/2021).

Baca juga: Ibadah Haji 2021 Masih Tunggu Kepastian dari Arab Saudi, Kemenag Siapkan Skenario

Bukhori berpandangan, Indonesia mestinya memiliki daya tawar lebih kuat karena menurutnya Arab Saudi jauh lebih membutuhkan Indonesia ketimbang sebaliknya.

Selain itu, Indonesia selama ini juga menjadi negara dengan penyumbang jumlah jemaah haji terbesar.

Di samping itu, politikus PKS itu juga berharap tidak ada pembengkakan biaya haji yang dapat memberatkan masyarakat.

Meskipun, ia juga memahami bahwa pelaksanaan ibadah haji tentu menimbulkan biaya-biaya yang sebelumnya tidak pernah ada, misalnya biaya untuk protokol kesehatan.

Baca juga: Ibadah Haji Masih Tunggu Kepastian dari Arab Saudi, Kemenag Lakukan Vaksinasi terhadap Calon Jemaah

"Tetapi kemudian kami tetap bahwa mengharapkan agar bagaimana supaya sedapat mungkin kita bisa menekan agar ketika sendainya terjadi satu kenaikan itu kenaikan yang rasional dan tidak memberatkan masyarakat," kata dia.

Menanggapi permintaan Bukhori, Yaqut menyebut Presiden Joko Widodo telah melakukan upaya untuk berdiplomasi dengan pemerintah Arab Saudi.

"Say hello-nya Pak Presiden ke Kerajaan Saudi Arabia saya kira itu sudah dilakukan dan saya tahu itu sudah dilakukan, saya tahu dengan telinga saya pak, saya tahu itu sudah dilakukan," kata Yaqut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com