Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KJRI Jeddah Pastikan Belum Ada Informasi Resmi Terkait Kuota Haji 2021

Kompas.com - 29/03/2021, 13:45 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah memastikan belum ada informasi resmi dari Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan Ibadah Haji 2021 atau 1442 Hijriah.

Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali mengatakan, saat ini seluruh negara masih menunggu kepastian penyelenggaraan ibadah haji, termasuk soal kuota.

"Sampai saat ini Saudi belum mengumumkan kebijakannya terkait haji 2021. Semua negara masih menunggu, termasuk soal kuota. Belum ada info resmi terkait kuota, reguler maupun khusus," kata Endang melalui keterangan tertulis, Senin (29/3/2021).

Baca juga: Ibadah Haji 2021 Belum Pasti, Komisi VIII Dorong Presiden Lobi Raja Salman

Endang mengatakan, informasi soal kuota haji tahun ini dibatasi 30 persen untuk tiap negara pengirim merupakan kabar tidak resmi.

Informasi tak resmi lainnya yakni terkait dengan ketentuan kapasitas kamar untuk dua orang dan masa tinggal di Madinah maksimal enam hari.

Endang menduga, informasi itu berawal dari rumusan hasil pertemuan antara KJRI Jeddah dengan 50 calon penyedia layanan akomodasi di Makkah yang berlangsung pada 24-27 Maret 2021.

Ia mengatakan hal tersebut hanya sebatas rencana mitigasi.

Baca juga: Arab Saudi Belum Tentukan Sikap, Menag Optimistis Ibadah Haji 2021 Terbuka

Sebagai wakil pemerintah, Teknis Urusan Haji KJRI Jeddah juga mempersiapkan operasional haji. Salah satunya, komunikasi dan koordinasi dengan para calon penyedia layanan baik di Mekkah dan Madinah.

"Kegiatan tersebut tidak bersifat pengambilan kebijakan, melainkan bagian dari mitigasi terhadap berbagai kemungkinan yang harus dipersiapkan ketika ada kepastian penyelenggaraan haji dari Saudi," tuturnya.

Adapun pertemuan itu untuk memastikan dan menginventarisasi kesiapan para calon penyedia layanan haji, mulai dari administrasi dokumen, SDM, hingga kemungkinan perubahan kebijakan terkait protokol kesehatan.

Oleh karenanya, kata Endang, disusunlah skenario penyelenggaraan haji dengan pengandaian pembatasan kuota dan penerapan protokol kesehatan.

"Jadi, rumusan yang dihasilkan bersifat sementara, hanya sebagai rencana mitigasi," katanya.

Baca juga: Soal Pelaksanaan Ibadah Haji 2021, Ini Penjelasan Kementerian Agama...

Endang menambahkan, para calon penyedia akomodasi haji yang hadir dalam pertemuan tersebut telah sepakat dalam proses negosiasi pada 2020.

Sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 494/2020 disebutkan bahwa semua layanan di Arab Saudi yang sudah sepakat negosiasi pada 2020 akan digunakan pada 2021.

"Dari pertemuan ini, seluruh calon penyedia akomodasi menyatakan kesiapannya jika ada kepastian haji. Dari calon penyedia yang hadir, hampir 80 persen sudah memperbarui tasreh (dokumen resmi) untuk penggunaan hotel tahun 2021 ini," kata Endang.

Baca juga: Kemenag Siapkan Tiga Skenario Terkait Pelaksanaan Ibadah Haji 2021

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com