KPK Eksekusi Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin ke Lapas Sukamiskin

Kompas.com - 08/04/2021, 10:04 WIB
Tersangka kasus dugaan pemotongan uang dan penerimaan gratifikasi yang juga mantan Bupati Bogor periode 2008-2014 Rachmat Yasin (kedua kanan) berjalan meninggalkan ruangan pemeriksaan usai ditetapkan sebagai tersangka di gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/8/2020). Rachmat Yasin yang diduga menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Kabupaten Bogor serta menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektar di Jonggol, Kabupaten Bogor dan Toyota Vellfire senilai Rp 825 juta itu kemudian resmi ditahan selama 20 hari. ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTATersangka kasus dugaan pemotongan uang dan penerimaan gratifikasi yang juga mantan Bupati Bogor periode 2008-2014 Rachmat Yasin (kedua kanan) berjalan meninggalkan ruangan pemeriksaan usai ditetapkan sebagai tersangka di gedung KPK, Jakarta, Kamis (13/8/2020). Rachmat Yasin yang diduga menerima atau memotong pembayaran dari beberapa Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Kabupaten Bogor serta menerima gratifikasi berupa tanah seluas 20 hektar di Jonggol, Kabupaten Bogor dan Toyota Vellfire senilai Rp 825 juta itu kemudian resmi ditahan selama 20 hari.
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin ke Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/4/2021).

Eksekusi dilakukan oleh Jaksa KPK Irman Yudiandri berdasarkan Putusan PN Tipikor pada PN Bandung Kelas IA Khusus Nomor: 75/Pid.Sus-TPK/2020/PN. Bdg tanggal 22 Maret 2021.

"Dengan cara memasukkan terpidana Rachmat Yasin ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin untuk menjalani pidana penjara selama dua tahun dan delapan bulan dikurangi selama berada dalam tahanan," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada Kompas.com, Kamis (8/4/2021).

"Terpidana telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut," ucap Ali.

Baca juga: KPK Eksekusi Eks Menpora Imam Nahrawi ke Lapas Sukamiskin

Ali mengatakan, Rachmat Yasin juga dijatuhkan kewajiban untuk membayar pidana denda sejumlah Rp 200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama dua bulan.

Eks Bupati Bogor ini sebelumnya telah setor uang sejumlah Rp 9.786.223.000,00 ke rekening penampungan KPK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Uang tersebut ditetapkan majelis hakim sebagai pembayaran uang pengganti Rachmat Yasin yang akan disetorkan pada kas negara," ucap Ali.

Rachmat Yasin divonis oleh majelis hakim selama dua tahun delapan bulan penjara karena terbukti terlibat perkara gratifikasi.

Baca juga: Boediono, Rizal Ramli, hingga Kwik Kian Gie, yang Pernah Diperiksa KPK Terkait Kasus BLBI

Ia disebut menerima gratifikasi dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Bogor dengan total sekitar Rp 8,9 miliar untuk kepentingan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor pada tahun 2013 dan Pemilu 2014.

Rachmat juga mendapatkan tanah seluas 170.442 hektar di Desa Singasari, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, yang diberikan oleh seorang pengusaha bernama Rudy Wahab untuk keperluan pengurusan izin pembangunan pesantren.

Hukuman itu lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) KPK yang meminta Rachmat divonis selama empat tahun dua bulan penjara.

Baca juga: ICW: SP3 KPK Bertentangan dengan Putusan MK

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

Nasional
Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Nasional
Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Nasional
Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

Nasional
Perludem Tegaskan KPU Berwenang Tetapkan Jadwal Pemilu, Ini 3 Aturannya

Perludem Tegaskan KPU Berwenang Tetapkan Jadwal Pemilu, Ini 3 Aturannya

Nasional
Indonesia Diingatkan untuk Tidak Tunjukkan Kesan Terlalu Pragmatis ke Negara Lain

Indonesia Diingatkan untuk Tidak Tunjukkan Kesan Terlalu Pragmatis ke Negara Lain

Nasional
Kehadiran Siaran TV Digital Diprediksi Beri Peluang bagi Kreator Konten

Kehadiran Siaran TV Digital Diprediksi Beri Peluang bagi Kreator Konten

Nasional
Menag Yaqut: Kemenag adalah Hadiah Negara untuk NU

Menag Yaqut: Kemenag adalah Hadiah Negara untuk NU

Nasional
Jokowi Dianggap Berhasil Atasi Polarisasi oleh Profesor Singapura, SMRC: Ada Dua Persoalan

Jokowi Dianggap Berhasil Atasi Polarisasi oleh Profesor Singapura, SMRC: Ada Dua Persoalan

Nasional
Jokowi Dinilai Cukup Pragmatis dalam Tangani Polarisasi

Jokowi Dinilai Cukup Pragmatis dalam Tangani Polarisasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.