Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KJRI Los Angeles: Orient Riwu Tak Jujur soal Kewarganegaraan AS Saat Buat Paspor

Kompas.com - 07/04/2021, 12:30 WIB
Sania Mashabi,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Teknis Imigrasi pada KJRI Los Angeles Sigit Setiawan menilai, Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient Patriot Riwu Kore tidak jujur mengenai status kewarganegaraan Amerika Serikat (AS) saat mengajukan permohonan mendapatkan paspor baru untuk mengganti paspornya yang sudah kedaluwarsa.

Padahal, saat menyerahkan persyaratan untuk mendapatkan paspor, Orient sudah memberikan surat pernyataan terkait naturalisasi ataupun kepemilikan paspor asing.

"Kami setelah mendapatkan informasi ini (soal kewarganegaraan Orient dari kedutaan AS di Indonesia) merasa Pak Orient tidak jujur dalam permohonan paspor yang mana sebetulnya beliau sudah memiliki US citizenship saat mengajukan paspor di KJRI Lost Angeles saat itu," kata Sigit dalam sidang sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi, Rabu (7/4/2021).

Baca juga: Ahli Sebut Orient-Thobias Seharusnya Dinyatakan Tak Memenuhi Syarat Calon Kepala Daerah

Adapun permohonan untuk mendapat paspor tersebut diajukan Orient pada Maret 2019 dengan menyertakan beberapa persyaratan, salah satunya surat pernyataan.

Surat itu berisi mengenai pernyataan tidak pernah naturalisasi untuk menjadi warga negara AS atau negara lainnya, tidak memiliki paspor AS atau negara asing.

Kemudian, tidak pernah menjadi anggota tentara polisi AS atau negara asing lain, mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara AS atau negara lain.

"Kemudian surat pernyataan tersebut di tandatangani oleh yang bersangkutan," ujar dia. 

Baca juga: Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Diminta Diskualifikasi Pasangan Orient-Thobias

Sigit mengatakan, pihaknya tidak bisa mengeluarkan paspor untuk Orient karena green card atau surat izin tinggal permanen yang dimilikinya sudah habis masa berlaku, sehingga, KJRI hanya mengeluarkan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP).

"Karena satu persyaratan yaitu green card beliau sudah habis masa berlaku tapi masih dipegang saat itu yaitu sudah habis pada tahun 2011," ucap Sigit.

Baca juga: Sengketa Pilkada Sabu Raijua, MK Diminta Diskualifikasi Pasangan Orient-Thobias

Adapun beberapa pihak mengajukan permohonan sengketa hasil Pilkada Sabu Raijua ke Mahkamah Konstitusi.

Mereka mempermasalahkan status kewarganegaraan Orient yang disebut Bawaslu sebagai warga negara AS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com