Kompas.com - 07/04/2021, 10:25 WIB
Wapres Ma'ruf Amin saat meninjau vaksinasi Covid-19 di MUI Pusat, Jakarta, Rabu (7/4/2021). Dok. KIP/SetwapresWapres Ma'ruf Amin saat meninjau vaksinasi Covid-19 di MUI Pusat, Jakarta, Rabu (7/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyaksikan vaksinasi Covid-19 yang digelar di Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat, Jakarta, Rabu (7/4/2021).

Dalam kesempatan itu, Ma'ruf menyebut bahwa vaksinasi keempat di MUI tersebut menjadi istimewa karena menggunakan vaksin AstraZeneca.

"Hari ini saya ikut menyaksikan vaksinasi di MUI pusat yang keempat. Istimewanya, vaksinasi yang keempat ini menggunakan vaksin AstraZeneca. Kenapa itu jadi istimewa karena memang masalah ini jadi persoalan yang cukup hangat," kata Ma'ruf dalam sambutannya yang ditayangkan di akun YouTube Wakil Presiden.

Baca juga: Vaksin AstraZeneca, Benarkah Ada Risiko Pembekuan Darah?

Vaksin AstraZeneca disebut mengandung unsur babi. Namun MUI menerbitkan fatwa vaksin asal Inggris itu tetap dibolehkan bagi umat Muslim karena kedaruratan. 

"MUI sesuai dengan pandangan dan keputusannya bahwa AstraZeneca walaupun ada persoalan dalam bahannya, ada yang haram tapi dinyatakan boleh digunakan. Karena itu, maka yang kita persoalkan jangan lagi bicara soal halal atau haram, tapi boleh atau tidak boleh," kata Ma'ruf.

Dengan demikian, kata dia, dalam rangka memberikan pengertian dan pemahaman kepada masyarakat, vaksinasi MUI pusat kali ini menggunakan vaksin AstraZeneca.

Langkah tersebut diambil agar tidak ada keraguan di masyarakat bahwa vaksin itu boleh digunakan umat muslim.

"Masyarakat tidak perlu ragu menggunakannya dari segi kebolehannya menurut pandangan keagamaan dari MUI sehingga akan terus dianjurkan ke MUI-MUI di daerah agar tidak perlu ada keraguan (menggunakan vaksin AstraZeneca)," ujar Ma'ruf.

Baca juga: WHO: Manfaat Vaksin AstraZeneca Lebih Besar daripada Risikonya

Ma'ruf mengatakan, bagi MUI vaksinasi sudah menjadi kewajiban atau fardu kifayah untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity) sebanyak 70 persen dari populasi sesuai target pemerintah.

Dengan demikian, maka vaksinasi hukumnya menjadi wajib selama target 70 persen dari populasi atau 181,5 juta penduduk yang divaksin itu belum tercapai.

Adapun dalam peninjauan vaksinasi Covid-19 di MUI tersebut, Ma'ruf juga didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X