Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenkes: Belum Ada Efek Samping Berat Setelah Penyuntikan Vaksin AstraZeneca

Kompas.com - 31/03/2021, 08:47 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan Siti (Kemenkes) Nadia Tarmizi mengatakan, 1,1 juta vaksin Covid-19 AstraZeneca telah distribusikan ke 7 provinsi dengan distribusi terbesar ke Jawa Timur dan Bali.

Menurut Nadia, hingga saat ini, belum ditemukan kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) yang bersifat berat setelah penyuntikan vaksin AstraZeneca.

"Tidak ditemukan adanya kejadian ikutan pasca imunisasi (KIPI) yang berat pasca penyuntikan vaksin AstraZeneca," kata Nadia dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (30/3/2021).

Nadia mengatakan, laporan yang diterimanya, efek samping setelah disuntik vaksin AstraZeneca memang ada seperti demam, bengkak, rasa sakit di tempat penyuntikan.

Namun, efek samping tersebut biasa terjadi setelah seseorang disuntik vaksin.

Baca juga: Komnas KIPI: Penyuntikan Vaksin AstraZeneca Bisa Dilanjutkan

"Sekali lagi kami ingin sampaikan bahwa vaksin ini lebih besar manfaatnya dibandingkan dengan risikonya," ujarnya.

Lebih lanjut, Nadia mengatakan, saat ini, sudah lebih dari 7.000.000 orang yang mendapatkan vaksin Covid-19 dan perjalanan menuju herd immunity masih panjang.

Oleh karenanya, ia meminta tak ada keraguan dari masyarakat untuk segera melaksanakan vaksinasi.

"Dan Indonesia termasuk dalam posisi 4 besar negara di dunia yang bukan produsen vaksin, tetapi merupakan negara yang tertinggi dalam melakukan penyuntikan di bawah kita ada Jerman, Turki dan Brazil," pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi Nasional (Komnas) Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) merekomendasikan penyuntikan vaksin Covid-19 AstraZeneca dilanjutkan di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komnas KIPI Hindra Irawan Safari menanggapi penghentian sementara penyuntikan vaksin AstraZeneca akibat adanya efek samping.

Baca juga: Hasil Kajian atas Vaksinasi AstraZeneca di Sulut: Terjadi KIPI Ringan

"KIPI yang terjadi di Sulawesi Utara bersifat ringan, dan sebagian kecil juga berkaitan dengan reaksi kesehatan sehingga kami keluarkan rekomendasi bahwa vaksin ini dapat diteruskan dalam program vaksinasi di Sulut," kata Hindra dalam konferensi pers secara virtual, Selasa.

Hindra mengatakan, kejadian ikutan pasca-imunisasi (KIPI) di Sulawesi Utara bersifat ringan.

Menurut dia, ada empat orang yang diobservasi terkait KIPI di Sulut. Kemudian, hasil kajian menunjukkan KIPI terjadi karena adanya faktor kecemasan dan hampir seluruh pelapor sudah sembuh.

"Sehingga hampir semuanya sudah sembuh yang dilaporkan itu, pada waktu kami mengadakan audit kemarin," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

PPATK Koordinasi ke Kejagung Terkait Aliran Dana Harvey Moeis di Kasus Korupsi Timah

Nasional
Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Prabowo-Titiek Soeharto Hadiri Acara Ulang Tahun Istri Wismoyo Arismunandar, Ada Wiranto-Hendropriyono

Nasional
Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com