Kompas.com - 07/04/2021, 09:30 WIB
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memberikan dana bantuan berupa uang sewa sebesar Rp 500.000 per bulan untuk keluarga yang terdampak bencana alam di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hal itu disampaikan Kepala BNPB Doni Monardo pada konferensi pers virtual, Selasa (6/4/2021) malam.

Doni menyebutkan, masing-masing keluarga akan mendapatkan bantuan uang tunai itu setiap bulan untuk menyewa rumah atau penginapan.

Baca juga: BNPB Fokuskan Pencarian Korban Bencana NTT di Tiga Wilayah

"Sesuai arahan Presiden, kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mengurangi risiko (penyebaran Covid-19)," kata Doni.

"Dengan cara memberikan fasilitas dana untuk hunian pada warga yang terdampak untuk bisa menyewa rumah-rumah keluarga mereka yang terdekat sebesar Rp 500.000 setiap satu bulan," ucapnya.

Doni menjelaskan, pemberian bantuan uang tunai hanya diberikan pada warga yang rumahnya mengalami kerusakan berat atau sedang akibat bencana angin kenjang, tanah longsor, dan banjir bandang.

"Jadi BNPB menunggu usulan dari daerah, dengan status rumahnya rusak berat atau rusak sedang, yang intinya tidak bisa lagi," tutur Doni.

Baca juga: Pemerintah Diminta Siapkan Langkah Mitigasi Hindari Penyebaran Covid-19 di Tengah Bencana NTT

Dana uang tunai, lanjut Doni, akan segera disalurkan jika pemerintah daerah sudah melakukan pendataan pada setiap kepala keluarga (KK) yang terdampak.

Doni menuturkan, upaya ini dilakukan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Dengan begitu, tidak banyak kerumunan warga yang terjadi di posko pengungsian.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larangan bagi Polisi saat Melakukan Penggeledahan

Larangan bagi Polisi saat Melakukan Penggeledahan

Nasional
Tanggal 27 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 25 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Upaya Paksa Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana

Upaya Paksa Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana

Nasional
Tanggal 26 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 24 Mei Memperingati Hari Apa?

Tanggal 24 Mei Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tahapan Dalam Proses Peradilan Pidana

Tahapan Dalam Proses Peradilan Pidana

Nasional
Kapabilitas Nasional dan Internasional dalam Sistem Politik

Kapabilitas Nasional dan Internasional dalam Sistem Politik

Nasional
Kapabilitas Simbolik dalam Sistem Politik

Kapabilitas Simbolik dalam Sistem Politik

Nasional
3 Jenis Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara Pidana

3 Jenis Acara Pemeriksaan Persidangan Perkara Pidana

Nasional
Kapabilitas Responsif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Responsif dalam Sistem Politik

Nasional
Kapabilitas Regulatif dalam Sistem Politik

Kapabilitas Regulatif dalam Sistem Politik

Nasional
Diskresi dalam Penegakan Hukum: Pengertian, Contoh dan Masalahnya

Diskresi dalam Penegakan Hukum: Pengertian, Contoh dan Masalahnya

Nasional
Terawan: Saya Bersaksi Achmad Yurianto Orang Baik...

Terawan: Saya Bersaksi Achmad Yurianto Orang Baik...

Nasional
Jokowi Sebut Indonesia Sudah Tidak Impor Beras Selama 3 Tahun

Jokowi Sebut Indonesia Sudah Tidak Impor Beras Selama 3 Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.