Pemerintah Diminta Siapkan Langkah Mitigasi Hindari Penyebaran Covid-19 di Tengah Bencana NTT

Kompas.com - 06/04/2021, 20:05 WIB
Seorang warga menyaksikan banjir bandang yang merusak permukiman di Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Flores Timur, NTT, Minggu (4/4/2021). Berdasarkan data BPBD Kabupaten Flores Timur sebanyak 23 warga meninggal dunia akibat banjir bandang yang dipicu hujan dengan intensitas tinggi pada minggu dini hari. ANTARA FOTO/HO/Dok BPBD Flores Timur/wpa/foc. ANTARA FOTO/HUMAS BNPBSeorang warga menyaksikan banjir bandang yang merusak permukiman di Desa Waiburak, Kecamatan Adonara Timur, Flores Timur, NTT, Minggu (4/4/2021). Berdasarkan data BPBD Kabupaten Flores Timur sebanyak 23 warga meninggal dunia akibat banjir bandang yang dipicu hujan dengan intensitas tinggi pada minggu dini hari. ANTARA FOTO/HO/Dok BPBD Flores Timur/wpa/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta untuk menyiapkan beberapa langkah mitigasi untuk menghindari terjadinya laju penularan Covid-19 di tengah bencana alam yang melanda Nusa Tenggara Timur (NTT).

Menurut ahli epidemiologi dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, hal pertama yang harus dilakukan pemerintah adalah menambah jumlah tenda di tempat pengungsian.

Penambahan jumlah tenda, lanjut Dicky, dimaksudkan untuk membagi jumlah kerumunanan pengungsi agar tidak terlalu padat.

"Dalam situasi pandemi pemerintah harus menyiapkan 2 sampai 3 tenda lebih banyak untuk mencegah terjadinya kepadatan warga di lokasi pengungsian," sebut Dicky dihubungi Kompas.com, Selasa (6/4/2021).

Baca juga: Ini 10 Wilayah Terdampak Bencana Alam di Provinsi NTT

Langkah kedua yang dapat dilakukan, lanjut Dicky, adalah membagi kelompok pengungsi sesuai dengan wilayahnya masing-masing.

"Misalnya membagi lokasi pengungsian sesuai dengan RW masing-masing. Ini perlu dilakukan untuk menjaga agar masyarakat tetap berkumpul dengan orang-orang yang berada satu wilayah. Tidak bercampur dengan wilayah lain," paparnya.

Langkah ketiga yang bisa dilakukan pemerintah, sambung Dicky, adalah memastikan petugas yang membantu proses evakuasi benar-benar sehat.

Pemerintah harus menjamin bahwa para petugas disiplin menjalankan protokol kesehatan 5M dan sudah mendapatkan vaksinasi Covid-19.

"Petugas yang menolong dan membantu korban bencana harus dipastikan sehat. Mereka harus sudah mendapat vaksinasi Covid-19 dan disiplin menjalankan protokol kesehatan 5M," imbuhnya.

Baca juga: UPDATE: Korban Meninggal akibat Bencana di NTT 84 Orang, 2.683 Jiwa Terdampak

Selain itu terkait upaya pencegahan, Dicky menyarankan pemerintah memprioritaskan lansia dan masyarakat umum di wilayah-wilayah rawan bencana alam untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Lakpesdam PBNU Nilai Tes Wawasan Kebangsaan Sengaja untuk Melemahkan KPK

Nasional
Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Lakpesdam PBNU Nilai Proses TWK Pegawai KPK Cacat, Minta Jokowi Batalkan

Nasional
Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum, PKPI Akan Gelar Munaslub Usai Lebaran

Nasional
KPK Sesalkan Beredarnya Surat Perintah agar Pegawai Tak Lolos TWK Melepaskan Pekerjaan

KPK Sesalkan Beredarnya Surat Perintah agar Pegawai Tak Lolos TWK Melepaskan Pekerjaan

Nasional
Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK: Antara Capai Kompetensi dan Upaya Melumpuhkan

Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK: Antara Capai Kompetensi dan Upaya Melumpuhkan

Nasional
Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum PKPI

Sunan Kalijaga Jadi Plt Ketua Umum PKPI

Nasional
1,7 Kasus Covid-19 di Indonesia, Waspadai Lonjakan Kasus

1,7 Kasus Covid-19 di Indonesia, Waspadai Lonjakan Kasus

Nasional
BKN Akui Antiradikalisme Jadi Salah Satu Aspek TWK Pegawai KPK

BKN Akui Antiradikalisme Jadi Salah Satu Aspek TWK Pegawai KPK

Nasional
Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

Kemenag Pelajari Implikasi Putusan MA Terkait Pembatalan SKB 3 Menteri soal Seragam Sekolah

Nasional
ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

ICW Nilai Jokowi Perlu Turun Tangan Terkait Polemik Alih Status Pegawai KPK

Nasional
BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

BKN: Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK Berbeda dengan TWK CPNS

Nasional
UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

UPDATE 8 Mei: 8,58 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13,28 Juta Dosis Pertama

Nasional
UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

UPDATE 8 Mei: 6.130 Kasus Baru Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Tertinggi Capai 2.209

Nasional
UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 8 Mei: Ada 99.003 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 8 Mei: 74.547 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X