Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SMRC: Responden Pendukung Anies Paling Tinggi Menolak Pembubaran FPI

Kompas.com - 07/04/2021, 08:51 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menemukan bahwa warga yang mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden cenderung menolak pembubaran Front Pembela Islam (FPI).

"Yang paling banyak tidak setuju dengan pembubaran FPI datang dari massa pemilih Anies Baswedan yaitu 73 persen," kata Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad, dalam rilis survei daring, Selasa (6/4/2021).

Selanjutnya, ada 55 persen pendukung Sandiaga Uno yang menolak pembubaran FPI, dan 41 persen pendukung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Baca juga: Dua Polisi yang Diduga Tembak Anggota Laskar FPI Ditetapkan Jadi Tersangka


Sebaliknya, kecenderungan terkuat untuk mendukung pembubaran FPI adalah warga yang mendukung pencalonan presiden Tri Rismarini yakni 86 persen, dan Ganjar Pranowo sebesar 80 persen.

Survei juga memperlihatkan bahwa warga yang mendukung Partai Amamat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serta bertempat tinggal di DKI Jakarta juga cenderung menolak pembubaran FPI.

Sebanyak 76 persen pendukung PAN menolak pembubaran tersebut, 68 persen merupakan pendukung PKS, 66 persen pendukung PPP, 55 persen pendukung Demokrat, dan 52 persen pendukung Gerindra.

Sementara, kecenderungan terkuat untuk mendukung pembubaran FPI datang dari warga yang memilih PDI Perjuangan yakni 88 persen, Nasdem sebesar 72 persen, dan PKB sebanyak 70 persen.

Baca juga: Survei SMRC, Mayoritas Responden Setuju Pembubaran HTI dan FPI

Kemudian, warga DKI yang menolak pembubaran FPI sebesar 66 persen, 53 persen merupakan warga Banten, 48 persen masyarakat Sumatera, 45 persen warga Jawa Barat, dan 23 persen warga Jawa Tengah serta DI Yogyakarta.

Sementara, yang paling kuat mendukung pembubaran FPI adalah warga Jawa Timur yakni mencapai 78 persen.

“Ini menunjukkan yang tidak setuju dengan langkah pemerintah membubarkan FPI tahun lalu dapat diidentifikasi berdasarkan klaster tertentu,” ujar Saidiman.

Baca juga: Kabareskrim: Seorang Polisi yang Jadi Terlapor Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Meninggal Dunia

Adapun secara keseluruhan, 59 persen masyarakat menyatakan setuju dengan pembubaran FPI, sementara yang tidak setuju 35 persen.

Untuk diketahui, survei berskala nasional ini digelar pada 28 Februari sampai 5 Maret 2021.

Survei melibatkan 1.064 responden yang dipilih secara acak. Margin of error survei diperkirakan 3,07 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com