Survei SMRC: 39 Persen Responden Warga Indonesia Takut Bicara Politik

Kompas.com - 07/04/2021, 06:47 WIB
Ilustrasi masyarakat, komunitas ShutterstockIlustrasi masyarakat, komunitas

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebanyak 39 persen masyarakat Indonesia merasa takut bicara isu politik.

Hal ini menjadi temuan survei lembaga Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang dirilis Selasa (6/4/2021).

"Yang menyatakan selalu dan sering masyarakat sekarang takut bicara masalah politik itu jumlahnya ada sekitar 39 persen," kata Manajer Program SMRC, Saidiman Ahmad, dalam rilis survei daring, Selasa.

Dari angka 39 persen itu, 32,1 persen responden mengaku sering takut bicara ihwal politik. Kemudian, 7,1 persen selalu merasa takut.

Baca juga: SMRC: 32 Persen Responden Takut terhadap Penangkapan Semena-mena oleh Aparat Hukum

Sementara, 33,3 responden mengaku jarang takut bicara masalah politik, 20,2 persen tidak pernah takut, dan 7,2 persen tidak menjawab.

Menurut Saidiman, dibanding survei SMRC Juli 2009, persentase masyarakat yang takut bicara masalah politik naik dari angka 14 persen. Namun, dibanding survei Mei 2019, persentase tersebut menurun dari angka 43 persen.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Secara demografi, masyarakat yang takut bicara politik lebih banyak dari kalangan perempuan yakni 41 persen.

Kemudian, kalangan tersebut banyak berasal dari warga perkotaan yakni 44 persen, masyarakat usia kurang dari 25 tahun sebanyak 54 persen, dan warga lulusan SMA sebesar 51 persen.

Baca juga: Survei SMRC, Peluang Prabowo pada Pilpres 2024 Tak Lebih Baik dari 2019

Selain itu, survei juga menemukan bahwa ada 32 persen warga yang menyatakan selalu atau sering takut terhadap penangkapan semena-mena oleh aparat hukum.

Kemudian, 30,4 persen jarang merasa takut, sebanyak 29,4 persen tidak pernah takut, dan sisanya 8,4 persen tidak menjawab.

Ketakutan masyarakat terhadap penangkapan semena-mena aparat hukum cenderung fluktuatif.

Namun, jika dibandingkan dengan survei SMRC pada Juli 2009, angkanya mengalami kenaikan. Survei kala itu menunjukkan bahwa 23 persen responden selalu/sering merasa takut terhadap penangkapan semena-mena aparat hukum.

"Kalau kita lihat trennya itu juga cukup fluktuatif, tapi kalau kita lihat secara umum sejak 2009 itu mengalami kenaikan," ujar Saidiman.

Selain itu, survei juga memperlihatkan bahwa masyarakat yang takut ikut organisasi naik dari 9 persen pada survei Juli 2009, menjadi 20 persen pada saat ini.

Baca juga: Survei SMRC, Mayoritas Responden Setuju Pembubaran HTI dan FPI

"Artinya semakin banyak warga yang menilai sekarang masyarakat takut ikut organisasi," kata Saidiman.

Untuk diketahui, survei berskala nasional itu digelar pada 28 Februari sampai 5 Maret 2021.

Survei melibatkan 1.064 responden yang dipilih secara acak. Margin of error survei diperkirakan 3,07 persen.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Belum Berikan draf RUU KUHP Versi Terakhir ke Publik Karena Pertimbangan Politis

Pemerintah Belum Berikan draf RUU KUHP Versi Terakhir ke Publik Karena Pertimbangan Politis

Nasional
Ini Aturan Lengkap PPKM Mikro Terbaru yang Berlaku Mulai 22 Juni 2021

Ini Aturan Lengkap PPKM Mikro Terbaru yang Berlaku Mulai 22 Juni 2021

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak, MK Tunda Sejumlah Sidang Uji Materi

Kasus Covid-19 Melonjak, MK Tunda Sejumlah Sidang Uji Materi

Nasional
Rapat Paripurna DPR Diikuti 29 Orang Anggota Secara Langsung, 265 Lainnya Ikuti Secara Virtual

Rapat Paripurna DPR Diikuti 29 Orang Anggota Secara Langsung, 265 Lainnya Ikuti Secara Virtual

Nasional
Tekan Covid-19, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Lakukan Pengetatan seperti PSBB

Tekan Covid-19, Epidemiolog Sarankan Pemerintah Lakukan Pengetatan seperti PSBB

Nasional
Wapres: Pemerintah Upayakan Hapus Hambatan Ekspor Produk Halal

Wapres: Pemerintah Upayakan Hapus Hambatan Ekspor Produk Halal

Nasional
Kepala BKN Bima Haria Diperiksa Komnas HAM Selasa Siang, Ini yang Didalami

Kepala BKN Bima Haria Diperiksa Komnas HAM Selasa Siang, Ini yang Didalami

Nasional
Survei: Kepercayaan Publik terhadap KPK Lebih Rendah dari Polri

Survei: Kepercayaan Publik terhadap KPK Lebih Rendah dari Polri

Nasional
Wapres Imbau Pelaku UMKM Urus Sertifikasi Halal Produk

Wapres Imbau Pelaku UMKM Urus Sertifikasi Halal Produk

Nasional
Kemendagri Ungkap Faktor Penyebab Rendahnya Realisasi APBD 2021

Kemendagri Ungkap Faktor Penyebab Rendahnya Realisasi APBD 2021

Nasional
Wapres Minta Sertifikasi Halal Indonesia yang Berlaku Internasional Segera Disepakati

Wapres Minta Sertifikasi Halal Indonesia yang Berlaku Internasional Segera Disepakati

Nasional
Ahli Biologi Molekuler Minta Hasil Validasi GeNose Segera Dipublikasikan

Ahli Biologi Molekuler Minta Hasil Validasi GeNose Segera Dipublikasikan

Nasional
Panglima TNI: Vaksinasi Covid-19 1 Juta Suntikan Per Hari Mulai 26 Juni

Panglima TNI: Vaksinasi Covid-19 1 Juta Suntikan Per Hari Mulai 26 Juni

Nasional
UPDATE: Tambah 16 di Spanyol, Total 5.056 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

UPDATE: Tambah 16 di Spanyol, Total 5.056 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tolak Jabatan Tiga Periode | Manuver Jokowi Tiga Periode Inkonstitusional

[POPULER NASIONAL] Tolak Jabatan Tiga Periode | Manuver Jokowi Tiga Periode Inkonstitusional

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X