Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Vaksinasi untuk Lansia, Pemerintah Diminta Terapkan Metode Jemput Bola

Kompas.com - 06/04/2021, 18:49 WIB
Ardito Ramadhan,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta pemerintah menerapkan metode jemput bola dalam program vaksinasi Covid-19 untuk kelompok masyarakat lanjut usia (lansia).

Metode itu dilakukan dengan mendatangi masyarakat yang sudah terdaftar sebagai penerima vaksin. Dengan demikian jumlah lansia penerima vaksin dapat meningkat.

"Ke depan tidak terfokus dengan membangun sentra vaksinasi, sebab bisa saja kendala jarak yang jauh dan sebagainya menjadi persoalan rendahnya lansia yang mengikuti program vaksinasi," kata Azis, dikutip dari situs dpr.go.id, Selasa (6/4/2021).

Baca juga: Syarat agar Anak Muda yang Bawa Lansia Bisa Ikut Disuntik Vaksin Covid-19

Politisi Partai Golkar itu juga mendorong pemerintah untuk memperluas program vaksinasi bagi anak muda dengan syarat mengikutsertakan dua lansia.

Selain itu, Azis juga meminta sosialisasi vaksinasi lansia ditingkatkan dengan menggandeng tokoh masyarakat, tokoh adat, serta perangat desa, RT, dan RW.

Ia mengingatkan, vaksinasi bagi lansia sangat penting karena lansia merupakan kategori yang rawan terpapar Covid-19.

"Kategori lansia merupakan kategori yang paling rawan terpapar dan memiliki risiko kematian yang tinggi," kata Azis.

Baca juga: Kemenkes: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Lansia Baru 8,2 Persen

Dikutip dari situs Kementerian Kesehatan, hingga Selasa pagi, baru ada 1.777.355 lansia yang telah disuntikkan vaksin Covid-19 dosis pertama dan 344.138 lansia menerima vaksin dosis kedua.

Sementara, target sasaran vaksinasi Covid-19 dari kelompok lansia berjumlah 21.553.118 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com