Kompas.com - 06/04/2021, 17:52 WIB
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam peringatan Hari Siaran Nasional ke-88, Kamis (1/4/2021). Foto: Biro Pers Sekretariat PresidenPresiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam peringatan Hari Siaran Nasional ke-88, Kamis (1/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo secara resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik pada 30 Maret 2021.

PP ini secara garis besar mengatur kewajiban pembayaran royalti bagi setiap orang yang menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial maupun layanan publik.

Dilansir dari lembaran PP Nomor 56 pada Selasa (6/4/2021), Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa royalti dibayarkan oleh individu kepada pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan/atau musik melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).

Baca juga: Wajib Bayar Royalti, Penggunaan Lagu secara Komersial di Kafe, Transportasi Umum, Bioskop, hingga TV-Radio

Pada ketentuan umum PP tersebut, LMKN merupakan lembaga bantu pemerintah non-APBN yang dibentuk oleh menteri berdasarkan Undang-Undang tentang Hak Cipta yang memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti serta mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta dan pemilik hak terkait di bidang lagu dan/atau musik.

Kemudian, pada Pasal 18 ayat (2) dijelaskan bahwa LMKN terdiri dari dua jenis, yakni LMKN Pencipta dan LMKN pemilik hak terkait.

Kedua LMKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut memiliki kewenangan untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan royalti dari orang yang melakukan penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial.

Selain itu, pada Pasal 20 PP Nomor 56 Tahun 2021 juga menyebut bahwa LMKN dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: PP 56/2021, UMKM Dapat Keringanan Bayar Royalti Penggunaan Lagu dan Musik

Hal itu dilakukan sebagai upaya pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM).

Sementara itu, pada pasal 3 ayat (1) PP ini mengatur tentang diperbolehkannya penggunaan lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.

Selanjutnya, pada pasal 3 ayat (2) dirinci tentang 14 bentuk layanan publik yang bersifat komersial itu, yakni seminar dan konferensi komersial; restoran, kafe, pub, bistro, kelab malam, dan diskotek; konser musik; pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut; pameran dan bazar; bioskop; nada tunggu telepon; bank dan kantor; pertokoan; pusat rekreasi; lembaga penyiaran televisi; lembaga penyiaran radio; hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan usaha karaoke.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi ke Kepala Daerah se-Indonesia: Hati-hati Pasca Lebaran

Jokowi ke Kepala Daerah se-Indonesia: Hati-hati Pasca Lebaran

Nasional
UPDATE 18 Mei: 4.185 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Terbanyak dengan 1.119 Kasus

UPDATE 18 Mei: 4.185 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Terbanyak dengan 1.119 Kasus

Nasional
UPDATE 18 Mei: Tambah 79.748, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.632.435

UPDATE 18 Mei: Tambah 79.748, Total Spesimen Covid-19 yang Diperiksa 15.632.435

Nasional
UPDATE 18 Mei: Ada 87.514 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 18 Mei: Ada 87.514 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 18 Mei: 9.247.600 Juta Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 18 Mei: 9.247.600 Juta Orang Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Menlu Retno Dorong Peningkatan Kapasitas Produksi dan Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Menlu Retno Dorong Peningkatan Kapasitas Produksi dan Kesetaraan Akses Vaksin Covid-19

Nasional
Cerita Istri Edhy Prabowo soal Belanja Barang Mewah di Amerika

Cerita Istri Edhy Prabowo soal Belanja Barang Mewah di Amerika

Nasional
UPDATE 18 Mei: Suspek Covid-19 Ada 76.827 Orang

UPDATE 18 Mei: Suspek Covid-19 Ada 76.827 Orang

Nasional
UPDATE 18 Mei: Bertambah 5.628, Pasien Covid-19 Sembuh 1.612.239 Orang

UPDATE 18 Mei: Bertambah 5.628, Pasien Covid-19 Sembuh 1.612.239 Orang

Nasional
UPDATE 18 Mei: Bertambah 172, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 48.477 Orang

UPDATE 18 Mei: Bertambah 172, Pasien Covid-19 Meninggal Kini 48.477 Orang

Nasional
UPDATE 18 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.748.230, Tambah 4.185

UPDATE 18 Mei: Kasus Covid-19 di Indonesia 1.748.230, Tambah 4.185

Nasional
Satgas: Mekanisme Pelaporan KIPI Vaksinasi Gotong Royong Sama dengan Vaksinasi Pemerintah

Satgas: Mekanisme Pelaporan KIPI Vaksinasi Gotong Royong Sama dengan Vaksinasi Pemerintah

Nasional
Satgas: Vaksin AstraZeneca yang Penggunaannya Dihentikan Masih Diuji BPOM

Satgas: Vaksin AstraZeneca yang Penggunaannya Dihentikan Masih Diuji BPOM

Nasional
DKI Jadi Provinsi dengan Kepatuhan Protokol Kesehatan Terendah di Tempat Wisata

DKI Jadi Provinsi dengan Kepatuhan Protokol Kesehatan Terendah di Tempat Wisata

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tahap Ketiga, Penyandang Disabilitas dan Orang Gangguan Jiwa Masuk Prioritas

Vaksinasi Covid-19 Tahap Ketiga, Penyandang Disabilitas dan Orang Gangguan Jiwa Masuk Prioritas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X