Kompas.com - 06/04/2021, 17:53 WIB
Ilustrasi Pancasila. KOMPAS/TOTO SIHONOIlustrasi Pancasila.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tengah menyiapkan buku ajar soal Pancasila yang akan diterapkan untuk murid Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga mahasiswa perguruan tinggi.

Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengatakan, buku ajar itu ditargetkan dapat rampung pada 9 April 2021.

"Saya diminta oleh Presiden, deadline agar membuat buku ajar dari PAUD, SD, SLTP, SLTA, perguruan tinggi. Nah, Alhamdulillah minggu ini terakhir tanggal 9 (April)," kata Yudian dalam rapat dengan Komisi II DPR, Selasa (6/4/2021).

Baca juga: Kepala BPIP: Kita Perlu Apresiasi Tokoh Perempuan yang Berperan di Bidang Kesehatan

Ia menjelaskan, metode pembelajaran tentang Pancasila itu nantnya terdiri dari 30 persen terkait teori dan 70 persen dalam bentuk interaksi sosial.

Selain itu, materi pembelajarannya pun akan disesuaikan dengan peserta didik di masing-masing tingkat pendidikan.

Misalnya, untuk murid PAUD dan taman kanak-kanak akan diajarkan menggunakan animasi sedangkan mahasiswa perguruan tinggi akan menggunakan film dokumenter.

"Jadi dengan 70 berbanding 30 tadi, akan terjadi keutuhan yang namanya dari pengamalan penghayatan, kalau bahasa dulu, terjadi secara utuh komprehensif secara teori paktik semua lapisan," ujar Yudian.

Baca juga: AHY Harap Pancasila Tidak Jadi Pelabelan Satu Kelompok Melawan Kelompok Lain

Ia menargetkan buku ajar tersebut dapat mulai digunakan di tahun ajaran baru pada Juli 2021 mendatang.

Namun, ia mengakui, salah satu kendala yang dihadapi adalah belum adanya mata pelajaran khusus yang akan mempelajari Pancasila.

Oleh karena itu, ia mengusulkan agar Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional direvisi untuk memasukkan ketentuan soal Pancasila sebagai mata pelajaran sendiri, tidak digabung dengan mata pelajaran kewarganegaraan.

"Kami ini sudah berkali-kali mengusulkan agar Undang-Undang Sisdiknas itu diubah satu ayat saja, agar tinggal memasukan saja tambahan bahwa Pancasila menjadi mata pelajaran khusus kembali seperti dulu, bukan bagian dari kewarganegaraan," kata Yudian.

Baca juga: Ketum PAN: Bangunan Berbangsa dan Bernegara Sudah Final, Kita Negara Pancasila



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Jokowi: Mobilitas Warga di Tempat Wisata Tinggi Sekali Selama Lebaran

Nasional
Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung 'Gas dan Rem'

Okupansi Hotel di 4 Provinsi Naik 43 hingga 80 Persen, Jokowi Singgung "Gas dan Rem"

Nasional
Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Nasional
Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Nasional
Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Nasional
Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Nasional
Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Nasional
Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Nasional
Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Nasional
Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Nasional
Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

Nasional
Jokowi ke Kepala Daerah Se-Indonesia: Hati-hati Pasca-Lebaran

Jokowi ke Kepala Daerah Se-Indonesia: Hati-hati Pasca-Lebaran

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X