Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dampak Embargo, Indonesia Gagal Dapatkan 10 Juta Dosis Vaksin Gratis

Kompas.com - 06/04/2021, 15:22 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia gagal mendapatkan 10 juta dosis vaksin AstraZeneca dari kerja sama dengan The Global Alliance for Vaccines and Immunisation (GAVI).

Penyebabnya, India sebagai produsen vaksin memberlakukan embargo, karena terjadi lonjakan kasus Covid-19.

"Tadinya kita akan dapat 11,7 juta, jadinya kita dapat 1,3 atau 1,4 juta, kemudian sisanya berhenti," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dalam Forum Indonesia Bangkit, Selasa (6/4/2021).

Baca juga: Satgas: Vaksinasi Nasional Tetap Jalan meski India Embargo AstraZeneca

Budi menuturkan, akibat embargo tersebut, vaksinasi Covid-19 pada April ini akan sangat sulit.

Namun, pemerintah berencana meningkatkan produksi vaksin Covid-19 oleh PT Bio Farma pada Mei 2021, sehingga jumlah penyuntikan bisa ditingkatkan.

"Bulan Mei rencana kita produksi PT Bio Farma bisa meningkat kembali, sehingga lajunya bisa kita tingkatkan," ujarnya.

Baca juga: Menkes: Mohon Maaf, Laju Vaksinasi Mendatang Tak Secepat Sebelumnya

Sebelumnya, mantan Wakil Menteri BUMN ini mengatakan, vaksinasi Covid-19 pada bulan April akan diprioritaskan untuk masyarakat lanjut usia (lansia) atau di atas 59 tahun.

Langkah ini ditempuh dalam mengatasi keterbatasan jumlah vaksin akibat embargo dari sejumlah negara produsen vaksin.

"Dengan adanya keterbatasan vaksin di bulan April ini kita arahkan agar disuntikkan terutama untuk para lansia dulu," kata Budi dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (5/4/2021).

Baca juga: Vaksin Covid-19 Terbatas akibat Embargo, Epidemiolog: Vaksinasi Bukan Solusi Tunggal Atasi Pandemi

Jika stok vaksin untuk lansia cukup dan masih ada sisa, maka vaksinasi diperuntukkan bagi kalangan guru.

Vaksinasi guru dilakukan untuk menyiapkan pembelajaran tatap muka pada bulan Juli. Ia menargetkan, vaksinasi guru rampung pada Juni.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com