Setara: Pelanggaran Kebebasan Beragama-Berkeyakinan Banyak Dilakukan Aktor Negara

Kompas.com - 06/04/2021, 15:21 WIB
Ilustrasi berdoa dan beragama ChristianChanIlustrasi berdoa dan beragama
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Setara Institute menyebutkan, pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) pada sepanjang tahun 2020 banyak dilakukan oleh aktor negara.

Menurut Direktur Riset Setara Institute Halili Hasan, dari 422 kasus pelanggaran KBB yang terjadi, 238 diantaranya dilakukan oleh aktor negara.

"Sementara 184 sisanya dilakukan oleh aktor non-negara," kata Halili, dalam diskusi virtual bertajuk Intoleransi Semasa Pandemi, Selasa (6/4/2021).

Baca juga: Komnas HAM: Kasus Pelanggaran Hak Kebebasan Beragama Meningkat Tiap Tahun

Halili menuturkan, pelanggaran KBB di tahun 2020 didominasi dengan pelarangan kegiatan, gangguan rumah ibadah, dan penuduhan penodaan agama.

"Seluruh peristiwa pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di tahun 2020 justru disebabkan oleh hal-hal di luar pandemi. Kasus pelarangan kegiatan, gangguan rumah ibadah, dan penuduhan penodaan agama masih menjadi isu dominan," ucapnya.

Halili menyebut aktor negara yang biasa melakukan pelanggaran pada KBB adalah pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, Satpol PP, pengadilan negeri, TNI, dan pemerintah desa.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pemerintah daerah dan kepolisian 42 kasus, kejaksaan 14 kasus, Satpol PP 13 kasus, dan pengadilan negeri, TNI dan pemerintah desa masing-masing 9 kasus," ujar dia.

Baca juga: Komnas HAM Nilai Regulasi Kerap Timbulkan Masalah Kebebasan Beragama

Sementara itu jumlah ini, sambung Halili, mengalami peningkatan ketimbang tahun-tahun sebelumnya.

"Menariknya kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan yang dilakukan oleh aktor pemerintah sekarang dominan. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya dimana pelanggaran lebih banyak dilakukan oleh aktor non pemerintah," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Periode Juni-Juli, Kasus Kematian akibat Covid-19 Naik 348 Persen

Satgas: Periode Juni-Juli, Kasus Kematian akibat Covid-19 Naik 348 Persen

Nasional
Menko PMK Minta Lokasi Isolasi Terpusat dan Puskesmas Sediakan Obat Antivirus

Menko PMK Minta Lokasi Isolasi Terpusat dan Puskesmas Sediakan Obat Antivirus

Nasional
640 Dokter Meninggal akibat Terpapar Covid-19 Selama Pandemi

640 Dokter Meninggal akibat Terpapar Covid-19 Selama Pandemi

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Tawarkan Konsep Hukuman Minimal untuk Koruptor, asal...

Calon Hakim Agung Ini Tawarkan Konsep Hukuman Minimal untuk Koruptor, asal...

Nasional
Anggota DPR: Anggaran Pengecatan Pesawat Kepresidenan Seharusnya untuk Program Padat Karya

Anggota DPR: Anggaran Pengecatan Pesawat Kepresidenan Seharusnya untuk Program Padat Karya

Nasional
Kepala BRIN Dorong Integrasi Sumber Daya Riset Siapkan Ibu Kota Baru

Kepala BRIN Dorong Integrasi Sumber Daya Riset Siapkan Ibu Kota Baru

Nasional
Ketua DPR Minta Pemerintah Gandeng Tokoh Masyarakat untuk Tekan Kasus Covid-19 di Pedesaan

Ketua DPR Minta Pemerintah Gandeng Tokoh Masyarakat untuk Tekan Kasus Covid-19 di Pedesaan

Nasional
Elektabilitas Anies-AHY Ungguli Prabowo-Puan, Apa Kata Demokrat?

Elektabilitas Anies-AHY Ungguli Prabowo-Puan, Apa Kata Demokrat?

Nasional
Pengecatan Pesawat Kepresidenan di Tengah Pandemi Covid-19 yang Tuai Polemik

Pengecatan Pesawat Kepresidenan di Tengah Pandemi Covid-19 yang Tuai Polemik

Nasional
Kemenkes: Risiko Kematian akibat Covid-19 pada Lansia Tinggi, Segera Dapatkan Vaksinasi

Kemenkes: Risiko Kematian akibat Covid-19 pada Lansia Tinggi, Segera Dapatkan Vaksinasi

Nasional
Anies dan Risma Beda Pendapat, Politisi Nasdem: Seharusnya Koordinasi, Jangan Tambahi Drama

Anies dan Risma Beda Pendapat, Politisi Nasdem: Seharusnya Koordinasi, Jangan Tambahi Drama

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Sebut Banyak Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi yang Tak Kembali

Calon Hakim Agung Ini Sebut Banyak Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi yang Tak Kembali

Nasional
Menko PMK Minta Pemda Catat Warga Butuh Bansos tetapi Tak Terdata

Menko PMK Minta Pemda Catat Warga Butuh Bansos tetapi Tak Terdata

Nasional
2.191 Orang Mengikuti Kegiatan Vaksinasi Covid-19 yang Diselenggarakan TNI AL di Cariu

2.191 Orang Mengikuti Kegiatan Vaksinasi Covid-19 yang Diselenggarakan TNI AL di Cariu

Nasional
Wawancara Integritas Calon Hakim Agung Tertutup, Busyro Muqoddas: KY Harus Diposisikan Milik Publik

Wawancara Integritas Calon Hakim Agung Tertutup, Busyro Muqoddas: KY Harus Diposisikan Milik Publik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X