Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Perintahkan Perbaikan Rumah Rusak akibat Banjir dan Longsor NTT-NTB

Kompas.com - 06/04/2021, 12:59 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan, pemerintah akan membangun rumah-rumah yang rusak akibat banjir dan tanah longsor di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas, Selasa (6/4/2021).

"Bahwa pemerintah sebagaimana yang telah ditugaskan oleh Presiden, BNPB itu akan membangun rumah-rumah yang rusak berat, rusak sedang, dan juga rusak ringan," kata Doni melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

Baca juga: Jokowi Minta Menkes Perbanyak Tempat Pelayanan Kesehatan bagi Korban Bencana NTT-NTB

Doni menerangkan, anggaran yang disiapkan pemerintah untuk program perbaikan ini berbeda-beda.

Untuk rumah rusak berat, disiapkan anggaran perbaikan sebesar Rp 50 juta. Sementara, untuk rusak sedang, anggaran yang disiapkan Rp 25 juta.

"Rusak ringan adalah 10 juta rupiah," ujarnya.

Selain bantuan perbaikan kerusakan, kata Doni, pemerintah berencana untuk memberikan bantuan dana bagi pengungsi agar dapat menyewa rumah keluarga mereka sebagai tempat pengungsian.

Bantuan dana hunian diberikan kepada setiap keluarga setelah pemerintah daerah mengajukan usulan ke BNPB

"Hal ini dilakukan agar tidak terlalu banyak terjadinya kerumunan dan di tempat-tempat pengungsian," kata Doni.

Baca juga: Jokowi Perintahkan Percepatan Perbaikan Infrastruktur Terdampak Banjir dan Longsor NTT-NTB

Doni menyebut penanganan dampak bencana di lapangan berjalan cukup baik. Kerja sama antara BNPB, TNI, Polri, dan pemerintah daerah berlangsung dengan optimal.

Tim gabungan dari Kementerian Sosial dan TNI-Polri telah membangun dapur lapangan di hampir semua titik pengungsian. Sehingga, diharapkan tak ada warga yang tidak mendapat pasokan logistik.

BNPB juga sudah menyiapkan sejumlah helikopter untuk membantu mobilisasi logistik. Selain itu, disiagakan satu pesawat kargo di Kupang untuk membantu distribusi logistik.

Fasilitas dan layanan kesehatan pun telah disiapkan di hampir seluruh tempat. Namun demikian, masih terjadi keterbatasan dokter di fasilitas-fasilitas kesehatan tersebut.

"Kemudian juga BNPB bersama Kemenkes menyalurkan alat rapid antigen ke seluruh daerah agar bisa melakukan screening bagi warga, termasuk rombongan-rombongan yang datang dari luar, termasuk jajaran TNI Polri dan juga para relawan," kata Doni.

Baca juga: Menkes: Vaksinasi Covid-19 di NTT Ditunda, Fokus Penanganan Bencana

Sebelumnya diberitakan, intensitas hujan tinggi yang mengguyur sejak Jumat (02/04/2021), mengakibatkan Kabupaten Bima, NTB, dilanda banjir.

Data sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupten Bima, tercatat banjir telah merendam ratusan rumah di empat kecamatan dan beberapa warga terpaksa harus mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Banjir disertai dengan longsor juga terjadi di kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata, NTT, Minggu (4/4/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com