Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Menkes Perbanyak Tempat Pelayanan Kesehatan bagi Korban Bencana NTT-NTB

Kompas.com - 06/04/2021, 12:41 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal pada korban bencana banjir dan tanah longsor di Nusa Tenggara Timur (NTT) serta Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Negara memerintahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk memperbanyak tempat pelayanan kesehatan di lokasi pengungsian korban.

"Saya minta Menteri Kesehatan juga untuk memperbanyak tempat-tempat pelayanan kesehatan di lapangan juga mempersiapkan rumah sakit untuk menangani para korban," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (6/4/2021).

Baca juga: Jokowi Perintahkan Percepatan Perbaikan Infrastruktur Terdampak Banjir dan Longsor NTT-NTB

Jokowi mengatakan, hadirnya pelayanan kesehatan dan penanganan korban yang memerlukan pertolongan medis begitu penting.

Oleh karenanya, ia meminta Menteri Kesehatan secepatnya mengirim tim bantuan ke lokasi bencana.

"Serta memastikan ketersediaan tenaga medis dan obat-obatnya," ujarnya.

Jokowi juga memerintahkan jajarannya untuk segera memenuhi kebutuhan para pengungsi.

Ia mengatakan, bantuan kebutuhan pengungsi sebenarnya telah dikirimkan sejak Minggu (4/4/2021) kemarin.

Namun, akibat cuaca yang sangat ekstrem, bantuan itu belum bisa sampai ke lokasi hingga Senin (5/4/2021).

Oleh karenanya, ia memerintahkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) segera mengatasi persoalan ini.

"Saya minta BNPB dan pemda segera mendata titik-titik pengungsian memastikan logistiknya, tendanya, dapur lapangannya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi para pengungsi juga kebutuhan untuk bayi dan anak-anak terutama air bersih dan MCK-nya," katanya.

Baca juga: Peringatan BMKG, Waspada Cuaca Ekstrem NTT dan NTB Hari Ini

Sebelumnya diberitakan, intensitas hujan tinggi yang mengguyur sejak Jumat (02/04/2021), mengakibatkan Kabupaten Bima, NTB, dilanda banjir.

Data sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupten Bima, tercatat banjir telah merendam ratusan rumah di empat kecamatan dan beberapa warga terpaksa harus mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Banjir disertai dengan longsor juga terjadi di kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata, NTT, Minggu (4/4/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

THN Ungkap Praktik Pembatalan Hasil Pemilu Terjadi di Berbagai Negara

Nasional
Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Jelaskan Kenapa Hak Angket Pemilu Belum Berjalan, Fraksi PKB Singgung soal Peran PDI-P

Nasional
Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Kubu Prabowo Anggap Permintaan Diskualifikasi Gibran Tidak Relevan

Nasional
Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Gugatan Anies-Muhaimin Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antarfraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com