Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Embargo Vaksin, Pimpinan Komisi IX: Masyarakat Harus Makin Taat Prokes

Kompas.com - 06/04/2021, 11:08 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menekankan pentingnya protokol kesehatan (prokes) di tengah mencuatnya isu embargo vaksin Covid-19.

Dia meminta masyarakat harus semakin ketat menerapkan protokol kesehatan. Terlebih fasilitas umum seperti sekolah hingga bioskop sudah mulai kembali dibuka.

"Dengan adanya informasi seperti ini, masyarakat harus semakin taat dan ketat dalam menerapkan protokol kesehatan," kata Charles kepada wartawan, Selasa (6/4/2021).

Politikus PDI Perjuangan (PDI-P) itu mengatakan embargo vaksin Covid-19 terjadi akibat adanya gelombang ketiga atau third wave di negara produsen vaksin Covid-19.

Baca juga: India Embargo Vaksin Covid-19, Apa Dampaknya bagi Indonesia?

Karenanya, embargo Covid-19 atau terkendalanya pasokan vaksin Covid-19 ke Indonesia merupakan hal yang tidak bisa terhindarkan.

Charles pun mengajak semua pihak untuk belajar dari negara-negara produsen vaksin yang mengalami gelombang ketiga Covid-19. Ia mengingatkan agar semua pihak taat menerapkan protokol kesehatan.

"Third Wave yang sedang dialami negara-negara produsen vaksin sekarang ini bisa menjadi pelajaran penting buat kita agar selalu taat dan ketat dalam menerapkan protokol kesehatan," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan laju vaksinasi Covid-19 ke depannya tidak akan secepat sebelumnya karena suplai vaksin Covid-19 untuk Indonesia berkurang untuk saat ini.

Baca juga: Dampak Embargo Vaksin, Menkes: April, RI Hanya Punya 7 Juta Dosis

"Laju vaksinasinya mohon maaf, agak kita atur kembali, sehingga kenaikannya (penambahan orang yang divaksin) tidak secepat sebelumnya," ujar Budi dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (5/4/2021).

"Karena memang vaksinnya yang berkurang suplainya," kata dia.

Menurut Budi, saat ini sejumlah negara di Eropa, Asia, hingga Amerika bagian selatan sedang mengalami lonjakan ketiga kasus aktif Covid-19 atau third wave. Budi mencontohkan, India, Filipina, Brasil, dan Papua Nugini.

Dia juga mengatakan Indonesia sedianya memiliki stok vaksin Covid-19 sebanyak 15 juta dosis pada Maret.

Pada April pun stok vaksin yang akan dikirimkan berjumlah sama, sehingga menurut rencana awal, ada 30 juta dosis vaksin yang akan dikirim ke Indonesia pada dua bulan ini.

Baca juga: Satgas: Vaksinasi Nasional Tetap Jalan meski India Embargo AstraZeneca

Namun, karena embargo vaksin, Indonesia hanya mendapat 20 juta dosis vaksin.

"Yang tadinya teredia pada Maret-April itu total 30 juta dosis, kita hanya mendapat 20 juta dosis atau dua pertiganya," ucap Budi.

Namun, pemerintah sampai saat ini masih berupaya terus melobi kepada para produsen vaksin Covid-19. Ia berharap suplai vaksin untuk Indonesia kembali normal pada Mei 2021.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com