Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Embargo Vaksin AstraZeneca, Bio Farma Minta Kemenlu Berdiplomasi dengan India

Kompas.com - 29/03/2021, 14:53 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Basyir meminta bantuan Kementerian Luar Negeri untuk berdiplomasi dengan sejumlah negara lain, terutama India, agar pasokan vaksin Covid-19 ke Indonesia tidak terganggu dengan adanya embargo.

"Kami juga sudah koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk juga bisa melalukan diplomasi bagaimana seandainya suplai ke Indonesia yang sudah terjadwal ini bisa dilakukan sesuai dengan jadwal," kata Honesti dalam rapat dengan Komisi VI DPR, Senin (29/3/2021).

Honesti menturkan, India menjadi negara yang menjadi 'didekati' karena negara tersebut merupakan negara yang memproduksi vaksin AstraZeneca dan Novavax.

Baca juga: Cegah Lonjakan Covid-19, Menkes: Mobilitas Disabar-sabarin Dulu

Padahal, kata Honesti, Indonesia sudah meneken kerja sama lebih dahulu untuk mengimpor vaksin-vaksin dari sana sebelum adanya embargo.

Menurut Honesti, suplai vaksin tersebut mesti terjaga mengingat kecepatan vaksinasi yang dilakukan pemerintah sudah meningkat dari 100.000-200.000 dosis per hari menjadi hampir 500.000 dosis per hari.

"Kita tidak mau nanti kecepatan ini terganggu karena memang suplai vaksin yang diharapkan dari Covax facilty ini delay sehingga kecepatannya menjadi terganggu dan kita menerima risikonya," kata Honesti.

Kendati demikian, Honesti menyebut, suplai vaksin Sinovac yang didatangkan dari China masih terjadwal seperti sebelumnya.

Baca juga: Dampak Embargo Vaksin, Menkes: April, RI Hanya Punya 7 Juta Dosis

Ia mengatakan, embargo vaksin dari India disebabkan oleh tingginya kasus Covid-19 di negara itu sehingga mereka memilih menggunakan vaksin mereka untuk kebutuhan dalam negerinya lebih dahulu.

"Permasalahannya memang ada yang dari Covax facility dan juga yang AstraZeneca yang diproduksi dari India karena memang di Indianya seperti itu," ujar Honesti.

Diberitakan sebelumnya, India menahan sementara semua ekspor utama suntikan virus corona AstraZeneca yang dibuat oleh Serum Institute of India (SII), pembuat vaksin terbesar di dunia.

Melansir Reuters pada Rabu (23/3/2021), penundaan dilakukan untuk memenuhi permintaan domestik seiring dengan meningkatnya infeksi di Negara Asia Selatan itu.

Langkah ini akan memengaruhi pasokan ke program berbagi vaksin Covax yang didukung GAVI/WHO. Di mana lebih dari 180 negara diharapkan mendapatkan dosis vaksin Covid-19.

Baca juga: Menkes Budi Jelaskan Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 2021

Hal itu pun turut berimbas ke Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, pada April 2021 Indonesia hanya akan memiliki 7 juta dosis vaksin Covid-19 Sinovac.

Semula, Budi memperkirakan Indonesia bisa mendapatkan 7,5 juta dosis vaksin AstraZeneca sehingga total yang dimiliki 15 juta. Namun embargo di India itu berdampak pada terganggunya suplai vaksin.

"Akibatnya suplainya kurang, jadi direalokasi lagi. Jadi kita harusnya dapat jatah ini sekitar 11,7 juta di Maret-April, dapatnya baru kayak kemarin cuma 1,1 juta," ujar Budi di acara rilis survei Charta Politika, Minggu (28/3/2021).

"Bulan Maret kebetulan stok Sinovac-nya masih cukup banyak, tapi saya mau lapor ke Kakak Adik Gubernur ini, bulan April Sinovac-nya cuma 7 juta. Jadi saya hanya punya 7 juta stok dari Sinovac," lanjut Budi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com