Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Perintahkan Jajarannya Percepat Penyaluran Bantuan Pengungsi Bencana NTT-NTB

Kompas.com - 06/04/2021, 10:39 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta jajarannya segera memenuhi kebutuhan para pengungsi bencana banjir di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hal ini ia sampaikan dalam rapat kabinet terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (6/4/2021).

"Segera tangani dan penuhi kebutuhan para pengungsi," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

Jokowi mengatakan, bantuan kebutuhan pengungsi sebenarnya telah dikirimkan sejak Minggu (4/4/2021) kemarin.

Namun, akibat cuaca yang sangat ekstrem, bantuan itu belum bisa sampai ke lokasi hingga Senin (5/4/2021).

Baca juga: Jokowi Minta Jalur Udara dan Laut Dimaksimalkan untuk Evakuasi Korban Bencana NTT

Oleh karenanya, ia memerintahkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo segera mengatasi persoalan ini.

"Saya minta BNPB dan pemda segera mendata titik-titik pengungsian memastikan logistiknya, tendanya, dapur lapangannya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi para pengungsi juga kebutuhan untuk bayi dan anak-anak terutama air bersih dan MCK-nya," ujarnya.

Selain kebutuhan pengungsi, Jokowi juga memerintahkan jajarannya mempercepat proses evakuasi, pencarian, dan penyelamatan korban yang belum ditemukan.

Ia memerintahkan Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Panglima TNI, dan Kapolri untuk mengerahkan tambahan personel SAR. Dengan demikian, wilayah terdampak yang dijangkau untuk proses evakuasi bisa diperluas.

"Termasuk wilayah terisolir dan berbagai gugus pulau di NTT, di Pulau Alor, Pulau Pantar dan pulau-pulau lainnya," kata Jokowi.

Untuk melancarkan proses evakuasi, Jokowi juga meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono untuk mengerahkan alat-alat berat dari berbagai tempat.

Baca juga: Jokowi: Perbanyak Tim SAR di Lokasi Bencana NTT dan NTB

Jika jalur darat masih sulit ditembus, ia memerintahkan agar pembukaan akses dipercepat melalui laut maupun udara.

Jokowi pun meminta Menteri PUPR untuk mempercepat perbaikan infrastruktur yang rusak.

"Saya melihat ada beberapa jembatan roboh, akses jalan juga, segera pulihkan jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan internet, juga distribusi logistik dan BBM sehingga ini bantuan dapat segera tersalurkan ke masy yang menjadi korban bencana," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, intensitas hujan tinggi yang mengguyur sejak Jumat (02/04/2021), mengakibatkan Kabupaten Bima, NTB, dilanda banjir.

Data sementara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupten Bima, tercatat banjir telah merendam ratusan rumah di empat kecamatan dan beberapa warga terpaksa harus mengungsi ke tempat yang lebih aman.

Banjir disertai dengan longsor juga terjadi di kecamatan Ile Ape dan Ile Ape Timur, Kabupaten Lembata, NTT, Minggu (4/4/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com