Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dampak Embargo Vaksin Covid-19, Menkes: April, RI Hanya Punya 7 Juta Dosis

Kompas.com - 28/03/2021, 16:42 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pada April 2021 Indonesia hanya akan memiliki 7 juta dosis vaksin Covid-19 Sinovac.

Hal tersebut menyusul naiknya kasus Covid-19 di India yang menyebabkan negara tersebut harus melakukan embargo terhadap pengiriman vaksin AstraZeneca ke WHO dan GAVI.

Budi mengatakan, vaksin yang diproduksi di India, tidak boleh keluar dari negara tersebut. Sebagai informasi, India merupakan negara yang memiliki pabrik vaksin terbesar di dunia kedua, setelah China.

"Akibatnya suplainya kurang, jadi direalokasi lagi. Jadi kita harusnya dapat jatah ini sekitar 11,7 juta di Maret-April, dapatnya baru kayak kemarin cuma 1,1 juta," ujar Budi di acara rilis survei Charta Politika, Minggu (28/3/2021).

Baca juga: Menkes: Pengiriman Vaksin AstraZeneca ke Indonesia Kemungkinan Ditunda hingga Mei

"Bulan Maret kebetulan stok Sinovac-nya masih cukup banyak, tapi saya mau lapor ke Kakak Adik Gubernur ini, bulan April Sinovac-nya cuma 7 juta. Jadi saya hanya punya 7 juta stok dari Sinovac, " lanjut Budi.

Semula, Budi memperkirakan Indonesia bisa mendapatkan 7,5 juta dosis vaksin AstraZeneca sehingga total yang dimiliki 15 juta.

Namun embargo di India itu berdampak pada terganggunya suplai vaksin.

Di sisi lain, Budi menuturkan, saat ini penyuntikan vaksin di Indonesia sudah mencapai 10 juta dosis.

Jumlah tersebut, kata dia, membuat Indonesia turut menyusul Israel dan Prancis dalam hal jumlah dosis vaksinasi.

"Kita tinggal di bawah Jerman, Turki dan Brasil, untuk negara-negara yang tidak memproduksi vaksin. Kita 4 besar dunia sekarang menyusul Israel dan Prancis," kata dia.

Meskipun demikian, kata Budi, pada vaksinasi bulan April pihaknya akan memperpendek laju penyuntikannya.

Pasalnya saat ini Indonesia sudah berhasil menyuntikkan 500.000 dosis vaksin per hari.

Baca juga: Menkes: Vaksin Covid-19 yang Kita Punya Bulan Depan Sedikit Sekali, Disuntikkan 15 Hari Habis ...

"Kalau kita cuma punya 7 juta, itu artinya 14 hari. Saya sekarang sedang ngatur, bagaimana sisa yang ada bisa pelan-pelan kita tahan," ujar Budi.

Oleh karena itu, ia pun meminta para kepala daerah menjelaskan hal tersebut kepada masyarakat untuk tidak melakukan mobilitas dengan keluar daerahnya.

Adapun acara tersebut juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com