Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Jalur Udara dan Laut Dimaksimalkan untuk Evakuasi Korban Bencana NTT

Kompas.com - 06/04/2021, 10:30 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta agar pembukaan akses evakuasi ke lokasi bencana banjir bandang di Nusa Tenggara Timur (NTT) dipercepat.

Menurut Presiden, jalur laut dan udara bisa menjadi alternatif jika jalur darat masih sulit ditembus.

"Saya minta ke Pak Menteri PUPR untuk mengerahkan alat-alat berat dari berbagai tempat. Dan jika jalur darat masih sulit ditembus saya juga minta dipercepat pembukaan akses lewat laut maupun udara," ujar Jokowi saat melakukan telekonferensi penanganan bencana NTT dan NTB, Selasa (6/5/2021).

Selain itu, Kepala Negara juga meminta penambahan jumlah tim SAR yang diterjunkan ke lokasi bencana.

Oleh karenanya, Presiden meminta dukungan dari Kepala BNPB, Kepala Basarnas Panglima TNI dan Kapolri.

Baca juga: Jokowi: Perbanyak Tim SAR di Lokasi Bencana NTT dan NTB

"Saya minta mereka serta seluruh jajarannya mengerahkan tambahan personil SAR," lanjut Jokowi.

"Dengan begitu, proses evakuasi bisa lebih mudah menjangkau wilayah yang lebih luas. Termasuk di dalamnya wilayah-wilayah terdampak bencana yang berada di lokasi terisolasi," tuturnya.

Sebelumnya, Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, pihaknya masih kesulitan mengirimkan ekskavator ke dua lokasi bencana banjir di NTT.

Pasalnya, pihak BNPB belum mendapatkan alat transportasi memadai untuk mengangkut ekskavator dari Pulau Flores ke Kabupaten Lembata dan Pulau Adonara.

"Berdasarkan laporan di lapangan, ada kesulitan ekskavator. Baru saja Kementerian PUPR mendata ada 8 unit ekskavator yang siap disalurkan ke Kabupaten Lembata. Juga ada 6 unit damtruk," ujar Doni dalam konferensi pers penanganan bencana NTT yang digelar virtual pada Senin (5/4/2021).

Baca juga: BNPB: 8.424 Warga Mengungsi akibat Banjir Bandang dan Longsor di NTT

"Tapi sampai sekarang kami belum mendapat alat transportasi yang memadai," lanjutnya.

Hingga saat ini BNPB masih mengupayakan mencari alat transportasi yang diperlukan.

Doni menyebut transportasi laut yang diperlukan untuk mengirim alat-alat berat di atas.

Sehingga, Doni mengajak semua pihak yang memiliki alat transportasi laut agar bisa ditawarkan ke BNPB.

"Kami ajak kepada mereka yang memiliki alat transportasi untuk bisa menawarkan ke BNPB. Dan juga mungkin yang memiliki transportasi laut juga bisa membantu meringankan tugas relawan di lapangan," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com