PPKM Mikro Jilid 5 Mulai Berlaku 6 April, Ini Rincian Aturannya

Kompas.com - 06/04/2021, 07:17 WIB
Pengendara sepeda motor melintas dekat poster sosialisasi pencegahan COVID-19 di Jalan Udayana, Mataram, NTB, Senin (22/3/2021). Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro tahap IV secara nasional yang diberlakukan mulai 23 Maret hingga 5 April 2021 bersama 14 provinsi lainnya yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT). ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/rwa. ANTARA FOTO/AHMAD SUBAIDIPengendara sepeda motor melintas dekat poster sosialisasi pencegahan COVID-19 di Jalan Udayana, Mataram, NTB, Senin (22/3/2021). Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menerapkan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro tahap IV secara nasional yang diberlakukan mulai 23 Maret hingga 5 April 2021 bersama 14 provinsi lainnya yakni DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur (NTT). ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/rwa.

"Kriteria ini diperbaiki karena kita ingin melihat bahwa yang terkait dengan penularan Covid lebih dicegah lagi," kata Airlangga.

2. Aturan pembatasan

Detail PPKM mikro jilid 5 dituangkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 7 Tahun 2021.

Dalam aturan itu disebutkan adanya sejumlah pembatasan selama masa PPKM mikro.

Pertama, membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan work from home (WFH) sebanyak 50 persen dan sisanya bekerja dari kantor atau work from office (WFO).

Kemudian, kegiatan belajar mengajar secara daring dan tatap muka untuk perguruan tinggi dibuka secara bertahap dengan proyek percontohan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

Ketiga, kegiatan restoran atau makan/minum di tempat dibatasi 50 persen. Layanan pesan antar diperbolehkan.

Pembatasan jam operasional untuk pusat perbelanjaan/mal sampai dengan pukul 21.00.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Kapasitas tempat ibadah dibatasi 50 persen dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.

Kegiatan fasilitas umum diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50 persen.

Baca juga: Tambah 5, Provinsi yang Berlakukan PPKM Mikro Jadi 20, Ini Rinciannya

Kemudian, kegiatan seni, sosial, dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25 persen dengan pengetatan protokol kesehatan.

Di sektor transportasi, kendaraan umum dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional.

Sementara, kegiatan operasi diizinkan berjalan 100 persen, demikian pula dengan sektor-sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi, perbankan, hingga logistik.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSAD Temui Mahfud, Bahas Pendekatan Penanganan Konflik Papua

KSAD Temui Mahfud, Bahas Pendekatan Penanganan Konflik Papua

Nasional
PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Mendagri: Situasi Relatif Landai

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Mendagri: Situasi Relatif Landai

Nasional
Sindir Pemecatan Lewat TWK KPK, Giri Suprapdiono: Sejatinya Kita Lolos ASN

Sindir Pemecatan Lewat TWK KPK, Giri Suprapdiono: Sejatinya Kita Lolos ASN

Nasional
Kemenkes: Laju Penularan Covid-19 Berada di Titik Rendah

Kemenkes: Laju Penularan Covid-19 Berada di Titik Rendah

Nasional
Pemerintah Tetap Terapkan Pembatasan Selama Natal-Tahun Baru meski PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal

Pemerintah Tetap Terapkan Pembatasan Selama Natal-Tahun Baru meski PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal

Nasional
DPR Sampaikan Keprihatinan dan Duka Atas Bencana Erupsi Gunung Semeru

DPR Sampaikan Keprihatinan dan Duka Atas Bencana Erupsi Gunung Semeru

Nasional
PPKM Level 3 Batal, Epidemiolog Kritik Pertimbangan Pemerintah

PPKM Level 3 Batal, Epidemiolog Kritik Pertimbangan Pemerintah

Nasional
Menko Airlangga Sebut Penanganan Pandemi Covid-19 Butuh Kolaborasi Global

Menko Airlangga Sebut Penanganan Pandemi Covid-19 Butuh Kolaborasi Global

Nasional
Aji Mumpung: Tunjangan, Mobil Dinas, Dana Dapil, Keruklah Selagi Bisa!

Aji Mumpung: Tunjangan, Mobil Dinas, Dana Dapil, Keruklah Selagi Bisa!

Nasional
Pukat UGM: Tidak Ada Bukti Ilmiah Hukuman Mati Efektif Beri Efek Jera Korupsi

Pukat UGM: Tidak Ada Bukti Ilmiah Hukuman Mati Efektif Beri Efek Jera Korupsi

Nasional
PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Kemenkes: Tetap Ada Pembatasan Mobilitas

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Kemenkes: Tetap Ada Pembatasan Mobilitas

Nasional
Pesawat C-130 Hercules TNI AU Kirim 12 Ton Bansos untuk Warga Terdampak Erupsi Semeru

Pesawat C-130 Hercules TNI AU Kirim 12 Ton Bansos untuk Warga Terdampak Erupsi Semeru

Nasional
Rapat Paripurna, DPR Sahkan 40 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Rapat Paripurna, DPR Sahkan 40 RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
Cegah Kasus Covid-19, Pemerintah Larang Perayaan Tahun Baru 2022

Cegah Kasus Covid-19, Pemerintah Larang Perayaan Tahun Baru 2022

Nasional
DPR Perpanjang Masa Pembahasan 5 RUU, Ada RUU PDP-RUU Landas Kontinen

DPR Perpanjang Masa Pembahasan 5 RUU, Ada RUU PDP-RUU Landas Kontinen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.