SKB 4 Menteri, Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Harus Persetujuan Orangtua Murid

Kompas.com - 30/03/2021, 12:44 WIB
Mendikbud Nadiem Makarim membacakan SKB 4 Menteri terkait belajar tatap muka di sekolah. DOK. KOMPAS.com/DIAN IHSANMendikbud Nadiem Makarim membacakan SKB 4 Menteri terkait belajar tatap muka di sekolah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, setiap satuan pendidikan wajib membuka opsi pembelajaran tatap muka terbatas setelah seluruh tenaga pendidikan selesai divaksin.

Pembelajaran tatap muka terbatas akan dimulai pada tahun ajaran baru mendatang pada Juli 2021

Namun, pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah ini bisa dilaksanakan atas persetujuan orangtua peserta didik.

Kebijakan ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama Empat Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).

"Orangtua atau wali murid boleh memilih, berhak dan bebas memilih bagi anaknya apakah mau tatap muka terbatas atau tetap PJJ," kata Nadiem dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (30/3/2021).

Baca juga: SKB 4 Menteri, Juli 2021 Dilakukan Pembelajaran Tatap Muka secara Terbatas

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karenanya, selain membuka opsi pembelajaran tatap muka terbatas, satuan pendidikan tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh.

Selain itu, maksimal kapasitas pembelajaran tatap muka di sekolah di batasi sebesar 50 persen.

"Kenapa masih ada opsi PJJ? Karena Prokes itu maksimal kapasitasnya 50 persen. Mau enggak mau meski sudah selesai vaksinasi dan diwajibkan memberikan opsi tatap muka terbatas tapi ada sistem rotasi sehingga masih ada PJJ," ujarnya.

Lebih lanjut, Nadiem mengatakan, setiap satuan pendidikan yang akan membuka pembelajaran tatap muka terbatas wajib memenuhi daftar periksa.

"Check list ini udah tersebar ke semua sekolah sudah berbulan-bulan kita tahu sejak zona hijau dan kuning ini sama aja dengan protokol Kemenkes," pungkasnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepercayaan Publik terhadap KPK Terendah, Pukat UGM: Pengeroposan dari Dalam

Kepercayaan Publik terhadap KPK Terendah, Pukat UGM: Pengeroposan dari Dalam

Nasional
MAKI Cabut Gugatan Uji Materi UU KPK

MAKI Cabut Gugatan Uji Materi UU KPK

Nasional
Kasus Covid-19 di Indonesia Tembus 2 Juta yang Membuat Pemerintah Perketat PPKM Mikro

Kasus Covid-19 di Indonesia Tembus 2 Juta yang Membuat Pemerintah Perketat PPKM Mikro

Nasional
Kasus Covid-19 di DKI Melonjak, Anies Diminta Pertimbangkan Lockdown 14 Hari

Kasus Covid-19 di DKI Melonjak, Anies Diminta Pertimbangkan Lockdown 14 Hari

Nasional
Ditarget Rampung 2022, PLBN Natuna Diharapkan Tumbuhkan Ekonomi di Perbatasan

Ditarget Rampung 2022, PLBN Natuna Diharapkan Tumbuhkan Ekonomi di Perbatasan

Nasional
Akurasi Antigen Disebut Lebih Rendah dari PCR, Kemenkes: Sudah Direkomendasikan WHO

Akurasi Antigen Disebut Lebih Rendah dari PCR, Kemenkes: Sudah Direkomendasikan WHO

Nasional
IDI Imbau Sebaiknya Laporan Harian Covid-19 Berdasarkan PCR dan Antigen Dipisahkan

IDI Imbau Sebaiknya Laporan Harian Covid-19 Berdasarkan PCR dan Antigen Dipisahkan

Nasional
Posko Minim, Mendagri Sebut PPKM Mikro Belum Diimplementasikan Optimal

Posko Minim, Mendagri Sebut PPKM Mikro Belum Diimplementasikan Optimal

Nasional
Wamenkumham Ungkap Alasan Urgensi RKUHP, Berorientasi Hukum Pidana Modern hingga Atasi Overkapasitas Lapas

Wamenkumham Ungkap Alasan Urgensi RKUHP, Berorientasi Hukum Pidana Modern hingga Atasi Overkapasitas Lapas

Nasional
DFW Terima Aduan 3 ABK Indonesia Telantar 6 Bulan di Somalia

DFW Terima Aduan 3 ABK Indonesia Telantar 6 Bulan di Somalia

Nasional
Pemerintah Diminta Repatriasi 3 ABK Indonesia yang Telantar 6 Bulan di Somalia

Pemerintah Diminta Repatriasi 3 ABK Indonesia yang Telantar 6 Bulan di Somalia

Nasional
Kemen PPPA Ungkap Kesulitan Dapatkan Data Kekerasan Perempuan dan Anak

Kemen PPPA Ungkap Kesulitan Dapatkan Data Kekerasan Perempuan dan Anak

Nasional
Polri Tetapkan Dua Bekas Pimpinan Bank Jateng Cabang Jakarta dan Blora Jadi Tersangka

Polri Tetapkan Dua Bekas Pimpinan Bank Jateng Cabang Jakarta dan Blora Jadi Tersangka

Nasional
BPK Ungkap 6 Temuan Masalah Terkait Pelaksanaan Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

BPK Ungkap 6 Temuan Masalah Terkait Pelaksanaan Penanganan Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Nasional
Kemenkes Yakin Pengetatan PPKM Mikro Efektif Atasi Lonjakan Kasus Covid-19

Kemenkes Yakin Pengetatan PPKM Mikro Efektif Atasi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X