Kompas.com - 30/03/2021, 09:23 WIB
Sejumlah guru honorer di Tangerang Selatan dilantik menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dokumentasi Pemerintah Kota Tangerang SelatanSejumlah guru honorer di Tangerang Selatan dilantik menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara (BKN) Suharmen mengatakan, pendaftaran bagi guru honorer untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dibuka pada Mei-Juni 2021.

Suharmen menyampaikan hal tersebut saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama panitia kerja (panja) pengangkatan guru dan tenaga kependidikan honorer menjadi ASN di bawah Komisi X DPR, Senin (29/3/2021).

"Itu pendaftaran nanti akan kita mulai di bulan Mei. Jadi, bulan Mei, bukan April. Kenapa? Karena April ini juga dibuka pendaftaran untuk program pendidikan kedinasan," kata Suharmen dalam rapat yang dipantau secara daring, Senin.

Menurutnya, jika pendaftaran dibuka dalam waktu bersamaan dikhawatirkan data yang ada bisa berbenturan.

Baca juga: Link Pendaftaran CPNS, Sekolah Kedinasan, PPPK, Dimulai April 2021

Oleh karenanya, BKN mengatur tahapan pendaftaran dengan memberi jeda waktu antara sekolah pendidikan kedinasan dan untuk PPPK guru.

Lebih lanjut, untuk proses berikutnya yang harus dilalui guru honorer adalah proses seleksi pada Agustus 2021.

Pelaksanaan seleksi, kata dia, akan dibuka dalam tiga tahap yakni tahap pertama Agustus, kedua Oktober, dan ketiga Desember 2021.

"Kemudian pemberkasan, itu akan dilakukan di sekitar bulan September," ujarnya.

Selesai pemberkasan, lanjut dia, peserta akan langsung diangkat atau ditetapkan nomor induk PPPK.

Ia mengatakan, setelah itu PPPK diminta untuk menyiapkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan.

"Begitu diterbitkan SK pengangkatan oleh PPPK maka mereka langsung berhak untuk menerima gaji PPPK-nya. Jadi itu mekanisme yang dilakukan," tutur dia.

Baca juga: Kemenag Alokasikan Kuota 9.495 Guru PPPK, Ini Sebarannya di 30 Provinsi

Kemudian untuk tahap kedua, pengumuman hasil seleksi, pemberkasan, dan penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) dilakukan pada Oktober dan November setelah seleksi.

Adapun tahap ketiga, pemberkasan dan penetapan NIP akan dilakukan pada Desember dan Januari 2021.

"Jadi ada selang waktu sekitar satu bulan untuk melakukan pemberkasan terhadap seluruh para pelamar yang nanti baru mereka masuk seleksi tahap kedua dan ketiga," jelasnya.

Melansir situs resmi Kemenpan RB, sebanyak 1 juta formasi untuk guru PPPK dan 83.000 formasi untuk pemerintah pusat yang dialokasikan untuk CPNS dan PPPK non-guru.

Perlu diketahui pula, ada 189.000 formasi untuk pemerintah daerah yang juga dialokasikan untuk CPNS dan PPPK non-guru.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Vaksinasi Covid-19 Tahap 3 Akan Dimulai di 4 Kota Besar, Jakarta Jadi Pilot Project

Nasional
Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Jokowi Minta Pemda Tekan Keterisian RS Rujukan Covid-19 hingga di Bawah 50 Persen

Nasional
Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Covid-19 Melonjak di Negara Tetangga, Jokowi: Hati-hati Pandemi Gelombang Kedua

Nasional
Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Polri Masih Perbaiki Berkas Perkara Unlawful Killing Laskar FPI

Nasional
Kepatuhan Protokol Kesehatan Jakarta di Tempat Wisata Terendah, Wagub DKI: Kami Sudah Berusaha Maksimal

Kepatuhan Protokol Kesehatan Jakarta di Tempat Wisata Terendah, Wagub DKI: Kami Sudah Berusaha Maksimal

Nasional
Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Tingkatkan Akurasi Data Penyaluran Bansos, Kemensos Manfaatkan Sistem Digital

Nasional
Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Jokowi: Hati-hati, Kasus Aktif Covid-19 Meningkat di 15 Provinsi

Nasional
Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Kuasa Hukum RJ Lino Minta Majelis Hakim Nyatakan Penyidikan yang Dilakukan KPK Tidak Sah

Nasional
Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Jokowi: Jumlah Warga yang Nekat Mudik Ternyata Masih Banyak, 1,5 Juta

Nasional
Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Jokowi Akui Tracing dan Treatment dalam Penanganan Covid-19 Lemah

Nasional
Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Jokowi: Semakin Banyak Testing Covid-19 Semakin Baik

Nasional
Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Vaksin Covid-19 Novavax dan Pfizer Tiba Juni-Juli untuk Program Vaksinasi Pemerintah

Nasional
3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

3 Laporan Terkait Azis Syamsuddin Sudah Lengkap, MKD DPR RI Akan Panggil Pelapor

Nasional
Jokowi ke Kepala Daerah Se-Indonesia: Hati-hati Pasca-Lebaran

Jokowi ke Kepala Daerah Se-Indonesia: Hati-hati Pasca-Lebaran

Nasional
UPDATE 18 Mei: 4.185 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Terbanyak dengan 1.119 Kasus

UPDATE 18 Mei: 4.185 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 31 Provinsi, Jabar Terbanyak dengan 1.119 Kasus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X