Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KJRI Jeddah Pastikan Belum Ada Informasi Resmi Terkait Kuota Haji 2021

Kompas.com - 29/03/2021, 13:45 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah memastikan belum ada informasi resmi dari Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan Ibadah Haji 2021 atau 1442 Hijriah.

Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali mengatakan, saat ini seluruh negara masih menunggu kepastian penyelenggaraan ibadah haji, termasuk soal kuota.

"Sampai saat ini Saudi belum mengumumkan kebijakannya terkait haji 2021. Semua negara masih menunggu, termasuk soal kuota. Belum ada info resmi terkait kuota, reguler maupun khusus," kata Endang melalui keterangan tertulis, Senin (29/3/2021).

Baca juga: Ibadah Haji 2021 Belum Pasti, Komisi VIII Dorong Presiden Lobi Raja Salman

Endang mengatakan, informasi soal kuota haji tahun ini dibatasi 30 persen untuk tiap negara pengirim merupakan kabar tidak resmi.

Informasi tak resmi lainnya yakni terkait dengan ketentuan kapasitas kamar untuk dua orang dan masa tinggal di Madinah maksimal enam hari.

Endang menduga, informasi itu berawal dari rumusan hasil pertemuan antara KJRI Jeddah dengan 50 calon penyedia layanan akomodasi di Makkah yang berlangsung pada 24-27 Maret 2021.

Ia mengatakan hal tersebut hanya sebatas rencana mitigasi.

Baca juga: Arab Saudi Belum Tentukan Sikap, Menag Optimistis Ibadah Haji 2021 Terbuka

Sebagai wakil pemerintah, Teknis Urusan Haji KJRI Jeddah juga mempersiapkan operasional haji. Salah satunya, komunikasi dan koordinasi dengan para calon penyedia layanan baik di Mekkah dan Madinah.

"Kegiatan tersebut tidak bersifat pengambilan kebijakan, melainkan bagian dari mitigasi terhadap berbagai kemungkinan yang harus dipersiapkan ketika ada kepastian penyelenggaraan haji dari Saudi," tuturnya.

Adapun pertemuan itu untuk memastikan dan menginventarisasi kesiapan para calon penyedia layanan haji, mulai dari administrasi dokumen, SDM, hingga kemungkinan perubahan kebijakan terkait protokol kesehatan.

Oleh karenanya, kata Endang, disusunlah skenario penyelenggaraan haji dengan pengandaian pembatasan kuota dan penerapan protokol kesehatan.

"Jadi, rumusan yang dihasilkan bersifat sementara, hanya sebagai rencana mitigasi," katanya.

Baca juga: Soal Pelaksanaan Ibadah Haji 2021, Ini Penjelasan Kementerian Agama...

Endang menambahkan, para calon penyedia akomodasi haji yang hadir dalam pertemuan tersebut telah sepakat dalam proses negosiasi pada 2020.

Sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 494/2020 disebutkan bahwa semua layanan di Arab Saudi yang sudah sepakat negosiasi pada 2020 akan digunakan pada 2021.

"Dari pertemuan ini, seluruh calon penyedia akomodasi menyatakan kesiapannya jika ada kepastian haji. Dari calon penyedia yang hadir, hampir 80 persen sudah memperbarui tasreh (dokumen resmi) untuk penggunaan hotel tahun 2021 ini," kata Endang.

Baca juga: Kemenag Siapkan Tiga Skenario Terkait Pelaksanaan Ibadah Haji 2021

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com