Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Warga Dilarang Mudik, Ridwan Kamil Sebut Ada yang Menyamar Jadi Koper dan Sayur

Kompas.com - 29/03/2021, 09:59 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah pusat telah resmi mengeluarkan kebijakan larangan mudik untuk seluruh masyarakat pada 6 hingga 17 Mei 2021.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan, tugas kepala daerah adalah untuk mengamankan agar mobilitas masyarakat tidak terjadi.

Namun kondisi Jawa Barat, kata dia, sedikit berbeda dengan daerah lain karena perjalanan bisa dilakukan melalui darat.

Baca juga: Tanggapi Larangan Mudik Lebaran 2021, Menkes: Sabar Dulu Sampai Pandemi Covid-19 Terkontrol

"Jadi kalau kami tahan-tahan, orang tetap ngotot ingin melepas stres (dengan bepergian). Terutama warga Jakarta, saya wawancara Pak Riza (Wagub DKI Ahmad Riza Patria) itu rata-rata mainnya ke Bandung Raya," ujar Ridwan di acara Charta Politika, Minggu (29/3/2021).

"Oleh karena itu urusan mudik, kami sebagai kepala daerah fatsun pada analisis pusat. Kami tugasnya hanya mengamankan, hanya mudik ini memang mayoritasnya dari Jabodetabek baik ke arah Jawa Barat, Jawa Tengah, atau Jawa Timur," kata dia.

Berdasarkan pengalaman menangani larangan mudik pada 2020, pria yang akrab disapa Kang Emil ini mengatakan, banyak cara yang dilakukan masyarakat untuk tetap bisa mudik.

Mereka bahkan rela menyamar demi bisa pulang ke kampung halaman untuk bertemu sanak saudara.

"Kami sudah punya pengalaman mengendalikan mudik tahun lalu. Ada yang menyamar jadi koper, ada yang menyamar jadi sayur, sembunyi di belakang truk, dan sebagainya, saking rindunya nikmat silaturahim tatap muka itu luar biasa," kata dia.

Baca juga: Rilis SE, Menpan RB: ASN Harus Jadi Contoh untuk Tidak Mudik Lebaran

Berdasarkan pengalaman itu, kata Emil, maka pihaknya pun saat ini tinggal melakukan sosialisasi lebih mendalam.

Mengingat, dua tahun tidak bisa mudik ke kampung halaman dipahaminya sangat menyedihkan bagi masyarakat.

Sebelumnya, pemerintah pusat telah resmi mengeluarkan kebijakan untuk melarang mudik tahun 2021 mulai 6-17 Mei 2021.

Sebelum dan sesudah tanggal itu, masyarakat juga diminta untuk tidak bepergian ke luar daerah kecuali untuk urusan yang sangat mendesak.

Keputusan larangan mudik tersebut diambil untuk menekan angka kasus Covid-19 di Tanah Air yang kerap kali melonjak setelah libur panjang.

Baca juga: Dukung Pemerintah Larang Mudik, Asita: Jika Ada Masyarakat Minta Refund, Kami Bantu

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com