Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Moeldoko Angkat Bicara Soal Keputusannya Terima Jabatan Ketua Umum Partai Demokrat

Kompas.com - 29/03/2021, 08:14 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko akhirnya angkat suara menanggapi kisruh internal Partai Demokrat.

Sejak didaulat sebagai ketua umum versi Kongres Luar Biasa (KLB) yang dilangsungkan di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret lalu, Moeldoko jarang terlihat dalam setiap kegiatan konferensi pers yang dilakukan Partai Demokrat kubu kontra-AHY.

Namun, Moeldoko kemudian memberikan pernyataan melalui akun Instagram pribadinya, @dr_Moeldoko, Minggu (28/3/2021).

Mantan Panglima TNI itu mengaku tidak memberitahu Presiden Joko Widodo atas keputusannya menerima jabatan sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB.

Menurut dia, keputusan itu merupakan otoritas pribadinya. Sehingga, ia tak ingin membebani Presiden atas keputusan tersebut.

“Terhadap persoalan yang saya yakini benar itu atas otoritas pribadi yang saya miliki, maka saya tidak mau membebani Presiden,” kata Moeldoko.

Purnawirawan jenderal bintang empat itu menjelaskan alasan dirinya dipilih oleh sejumlah eks kader Partai Demokrat sebagai ketua umum. Menurut dia, hal itu telah terjadi setelah adanya perubahan arah demokrasi di partai berlambang mercy tersebut.

Baca juga: Moeldoko dan Nazaruddin Tak Hadiri Konpers di Hambalang, Ini Penjelasan Demokrat Versi KLB

“Saya ini orang yang didaulat untuk memimpin Demokrat, dan kekisruhan sudah terjadi, arah demokrasi sudah bergeser di tubuh partai Demokrat,” katanya.

Selain itu Moeldoko melihat bahwa pertarungan ideologis menguat jelang tahun politik 2024.

Ia menilai pola itu akan menjadi penghalang tujuan Indonesai Emas di tahun 2024. Pertarungan ideologis itu, sambung Moeldoko, juga terjadi di internal Partai Demokrat.

“Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Partai Demokrat. Jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa dan negara. Itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat,” jelas dia.

Terbiasa mengambil resiko

Moeldoko mengaku dirinya terbiasa mengambil resiko dalam setiap keputusannya.

Maka, ia mengakui bahwa dalam keputusannya menerima kepemimpinan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang, ia tidak memberitahu istri dan keluarganya.

Baca juga: Moeldoko: Saya Ini Orang yang Didaulat Pimpin Partai Demokrat

Moeldoko sekali lagi menegaskan agar tidak ada pihak yang mengaitkan Jokowi dalam persoalan ini.

“Saya juga khilaf sebagai manusia biasa, tidak memberitahu pada istri dan keluarga atas keputusan yang saya ambil. Tetapi saya juga terbiasa mengambil resiko seperti ini apalagi demi kepentingan bangsa dan negara, untuk itu jangan bawa-bawa Presiden dalam persoalan ini,” pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com