Tanggapi Moeldoko, Demokrat: Kalau Mau Menyelamatkan Bangsa, Jangan Jadi Bagian dari Begal Politik

Kompas.com - 29/03/2021, 06:12 WIB
Kepala Staf Presiden, Moeldoko, berfoto di ruang kerjanya, Senin (11/1/2021). KOMPAS.com/RODERICK ADRIANKepala Staf Presiden, Moeldoko, berfoto di ruang kerjanya, Senin (11/1/2021).
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPP Partai Demokrat, Ardy Mbalembout, meminta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko untuk fokus menjalankan pekerjaannya jika ingin menyelamatkan bangsa dan negara.

Menurut Andy, Moeldoko dapat memberikan sumbangsih pada bangsa dan negara tanpa terlibat dalam gerakan perebutan kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat.

“Kalau mau benar menyelamatkan bangsa dan negara, bukan kemudian menjadi bagian dari begal politik yang merebut paksa Partai Demokrat secara illegal. Lakukan saja tugasnya selaku KSP dengan sungguh-sungguh,” sebut Andy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (28/3/2021).

Selain itu Andy juga menyebut bahwa Moeldoko tidak tahu menahu soal dinamika yang terjadi di partai belambang mercy tersebut.

Baca juga: Moeldoko soal Gabung Demokrat KLB: Itu Atas Otoritas Pribadi, Saya Tak Mau Bebani Presiden

Andy mejelaskan, Moeldoko tidak mengetahui bahwa kader Partai Demokrat berasal dari berbagai latar belakang suku dan agama.

“Beda-beda agama, beda-beda suku, hal biasa bagi kami. Perbedaan itu berkah bagi kader Demokrat. Karena sama-sama mengdepankan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kami dalam berorganisasi, berbangsa dan bernegara,” ungkapnya.

“Itulah akibat Moeldoko bukan orang Demokrat, dan tidak mengenal Partai Demokrat, tapi sok tahu bulang ada pertarungan ideologis di Demokrat,” sambung Andy.

Menurut Andy, Moeldoko juga tidak perlu bicara tentang demokrasi di tubuh Partai Demokrat. Sebab, saat ini Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dipilih secara sah dan sesuai AD/ART yang berlaku pada KLB 2020 lalu.

“Jangan ajari kami tentang demokrasi. Kongres kami tahun 2020 sah sesuai dengan hukum, dan berjalan demokratis. Anda itu dipilih jadi Ketum di KLB ilegal, melanggar UU Parpol dan AD/ART Partai Demokrat, lalu dipilih bukan oleh pemilik suara,” pungkasnya.

Sebelumnya KSP Moeldoko menyampaikan beberapa alasan terkait keputusannya menerima jabatan Ketua Umum Partai Demokrat berdasarkan kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang, 5 Maret 2021.

Baca juga: Moeldoko: Saya Ini Orang yang Didaulat Pimpin Partai Demokrat

Moeldoko menyebut alasannya mengambil keputusan itu karena ada pergeseran demokrasi di tubuh Partai Demokrat.

Selanjutnya, ia juga mengatakan bahwa pertarungan ideologis menguat jelang tahun politik 2024, termasuk pertarungan ideologis di tubuh Partai Demokrat.

Moeldoko beralasan, situasi ini akan mengganggu tercapainya Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang.

“Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Partai Demokrat. Jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa dan negara. Itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat,” ungkap Moeldoko, pada akun Instagram miliknya @dr_Moeldoko, Minggu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berikan Motor Roda Tiga untuk Gading, Mensos Risma: Dia Inspirasi Banyak Orang

Berikan Motor Roda Tiga untuk Gading, Mensos Risma: Dia Inspirasi Banyak Orang

Nasional
Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Menurun, Ini Penjelasan Doni Monardo

Pemeriksaan Spesimen Terkait Covid-19 Menurun, Ini Penjelasan Doni Monardo

Nasional
Doni Monardo Sebut Persentase Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia Meningkat

Doni Monardo Sebut Persentase Kematian Akibat Covid-19 di Indonesia Meningkat

Nasional
Kutuk Keras Serangan Israel ke Palestina, PKS: Tindakan Israel Bertentangan dengan Norma, HAM, dan Hukum Internasional

Kutuk Keras Serangan Israel ke Palestina, PKS: Tindakan Israel Bertentangan dengan Norma, HAM, dan Hukum Internasional

Nasional
Antisipasi Arus Balik di Bakauheni-Merak, Ketua Satgas Covid-19 Sampaikan 7 Arahan

Antisipasi Arus Balik di Bakauheni-Merak, Ketua Satgas Covid-19 Sampaikan 7 Arahan

Nasional
UPDATE: 8.970.715 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.737.596 Dosis Pertama

UPDATE: 8.970.715 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 13.737.596 Dosis Pertama

Nasional
UPDATE: Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia Capai 81.809 Orang

UPDATE: Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia Capai 81.809 Orang

Nasional
UPDATE 16 Mei: Bertambah 126, Total Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia 48.093 Orang

UPDATE 16 Mei: Bertambah 126, Total Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia 48.093 Orang

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.790, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.600.857

UPDATE: Bertambah 3.790, Pasien Sembuh dari Covid-19 Mencapai 1.600.857

Nasional
UPDATE 16 Mei: Ada 90.800 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Mei: Ada 90.800 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 3.080, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.739.750

UPDATE: Bertambah 3.080, Kasus Covid-19 di Indonesia Mencapai 1.739.750

Nasional
Selasa 18 Mei, Buruh Akan Gelar Aksi Solidaritas untuk Palestina

Selasa 18 Mei, Buruh Akan Gelar Aksi Solidaritas untuk Palestina

Nasional
Menko PMK: Antisipasi Arus Balik Pemudik Bukan Hanya di DKI Jakarta

Menko PMK: Antisipasi Arus Balik Pemudik Bukan Hanya di DKI Jakarta

Nasional
Transformasi Digital pada Sistem Pertahanan dan Keamanan

Transformasi Digital pada Sistem Pertahanan dan Keamanan

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Upaya Pemerintah Bantu Selesaikan Agresi Israel ke Palestina

Anggota Komisi I DPR Dukung Upaya Pemerintah Bantu Selesaikan Agresi Israel ke Palestina

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X