Tanggapi Moeldoko, Demokrat: Kalau Mau Menyelamatkan Bangsa, Jangan Jadi Bagian dari Begal Politik

Kompas.com - 29/03/2021, 06:12 WIB
Kepala Staf Presiden, Moeldoko, berfoto di ruang kerjanya, Senin (11/1/2021). KOMPAS.com/RODERICK ADRIANKepala Staf Presiden, Moeldoko, berfoto di ruang kerjanya, Senin (11/1/2021).
|

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Hukum dan Pengamanan Partai DPP Partai Demokrat, Ardy Mbalembout, meminta Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko untuk fokus menjalankan pekerjaannya jika ingin menyelamatkan bangsa dan negara.

Menurut Andy, Moeldoko dapat memberikan sumbangsih pada bangsa dan negara tanpa terlibat dalam gerakan perebutan kepemimpinan di tubuh Partai Demokrat.

“Kalau mau benar menyelamatkan bangsa dan negara, bukan kemudian menjadi bagian dari begal politik yang merebut paksa Partai Demokrat secara illegal. Lakukan saja tugasnya selaku KSP dengan sungguh-sungguh,” sebut Andy dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (28/3/2021).

Selain itu Andy juga menyebut bahwa Moeldoko tidak tahu menahu soal dinamika yang terjadi di partai belambang mercy tersebut.

Baca juga: Moeldoko soal Gabung Demokrat KLB: Itu Atas Otoritas Pribadi, Saya Tak Mau Bebani Presiden

Andy mejelaskan, Moeldoko tidak mengetahui bahwa kader Partai Demokrat berasal dari berbagai latar belakang suku dan agama.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Beda-beda agama, beda-beda suku, hal biasa bagi kami. Perbedaan itu berkah bagi kader Demokrat. Karena sama-sama mengdepankan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan kami dalam berorganisasi, berbangsa dan bernegara,” ungkapnya.

“Itulah akibat Moeldoko bukan orang Demokrat, dan tidak mengenal Partai Demokrat, tapi sok tahu bulang ada pertarungan ideologis di Demokrat,” sambung Andy.

Menurut Andy, Moeldoko juga tidak perlu bicara tentang demokrasi di tubuh Partai Demokrat. Sebab, saat ini Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dipilih secara sah dan sesuai AD/ART yang berlaku pada KLB 2020 lalu.

“Jangan ajari kami tentang demokrasi. Kongres kami tahun 2020 sah sesuai dengan hukum, dan berjalan demokratis. Anda itu dipilih jadi Ketum di KLB ilegal, melanggar UU Parpol dan AD/ART Partai Demokrat, lalu dipilih bukan oleh pemilik suara,” pungkasnya.

Sebelumnya KSP Moeldoko menyampaikan beberapa alasan terkait keputusannya menerima jabatan Ketua Umum Partai Demokrat berdasarkan kongres luar biasa (KLB) Deli Serdang, 5 Maret 2021.

Baca juga: Moeldoko: Saya Ini Orang yang Didaulat Pimpin Partai Demokrat

Moeldoko menyebut alasannya mengambil keputusan itu karena ada pergeseran demokrasi di tubuh Partai Demokrat.

Selanjutnya, ia juga mengatakan bahwa pertarungan ideologis menguat jelang tahun politik 2024, termasuk pertarungan ideologis di tubuh Partai Demokrat.

Moeldoko beralasan, situasi ini akan mengganggu tercapainya Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang.

“Ada kecenderungan tarikan ideologis juga terlihat di tubuh Partai Demokrat. Jadi ini bukan sekedar menyelamatkan Demokrat, tapi juga menyelamatkan bangsa dan negara. Itu semua berujung pada keputusan saya menerima permintaan untuk memimpin Demokrat,” ungkap Moeldoko, pada akun Instagram miliknya @dr_Moeldoko, Minggu.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat

Akidi Tio, Rp 2 Triliun, dan Pelecehan Akal Sehat Para Pejabat

Nasional
Peringatan HUT ke-76 RI, Pemerintah Imbau Pasang Bendera Merah Putih 1-31 Agustus

Peringatan HUT ke-76 RI, Pemerintah Imbau Pasang Bendera Merah Putih 1-31 Agustus

Nasional
UPDATE 1 Agustus: 20.673.079 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 1 Agustus: 20.673.079 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 1 Agustus: 30.738 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Tengah Terbanyak

UPDATE 1 Agustus: 30.738 Kasus Baru Covid-19 Tersebar di 34 Provinsi, Jawa Tengah Terbanyak

Nasional
Politikus PAN: Tidak Boleh Lagi Ada Alasan Vaksin Covid-19 Kosong

Politikus PAN: Tidak Boleh Lagi Ada Alasan Vaksin Covid-19 Kosong

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Ada 535.135 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 1 Agustus: Ada 535.135 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Jawa Tengah Catatkan Penambahan Tertinggi Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

UPDATE 1 Agustus: Jawa Tengah Catatkan Penambahan Tertinggi Kasus Pasien Covid-19 Meninggal Dunia

Nasional
Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Pelonggaran Aktivitas Diprediksi Tingkatkan Minat Masyarakat untuk Divaksinasi

Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Pelonggaran Aktivitas Diprediksi Tingkatkan Minat Masyarakat untuk Divaksinasi

Nasional
UPDATE: Tambah 178.375 Spesimen Diperiksa Dalam 24 Jam Terakhir

UPDATE: Tambah 178.375 Spesimen Diperiksa Dalam 24 Jam Terakhir

Nasional
Kemenkes Sebut Varian Delta Menyebar Hampir Merata di Seluruh Indonesia

Kemenkes Sebut Varian Delta Menyebar Hampir Merata di Seluruh Indonesia

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 280.518 Orang

UPDATE 1 Agustus: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 280.518 Orang

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Bertambah 39.446, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 2.809.538 Orang

UPDATE 1 Agustus: Bertambah 39.446, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 2.809.538 Orang

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Mencapai 95.723 Orang

UPDATE 1 Agustus: Jumlah Pasien Covid-19 yang Meninggal Dunia Mencapai 95.723 Orang

Nasional
UPDATE 1 Agustus: Bertambah 30.738, Kini Ada 3.440.396 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE 1 Agustus: Bertambah 30.738, Kini Ada 3.440.396 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Survei Litbang Kompas Ungkap 82,2 Persen Masyarakat Setuju KPU Sederhanakan Surat Suara

Survei Litbang Kompas Ungkap 82,2 Persen Masyarakat Setuju KPU Sederhanakan Surat Suara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X