Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Nurul Arifin Saat Habibie dan Kalla Turun Gunung Selesaikan Dualisme Golkar

Kompas.com - 25/03/2021, 19:59 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

Berakhirnya dualisme

Munaslub pun digelar di Bali pada Mei 2016 atau 17 bulan sejak terjadinya dua munas pada 2014.

Nurul mengatakan, saat itu muncul beberapa kandidat Ketua Umum Partai Golkar periode 2016-2019.

"Ada Pak Setya Novanto, Pak Ade Komarudin, Pak Airlangga Hartarto, waktu itu muncul sebagai kandidat-kandidat. Namun, munaslub Bali itu memilih Bapak Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2016-2019," katanya.

Ia menjelaskan, kedua kubu pun akhirnya sepakat untuk mengakhiri dualisme dengan cara mengakomodasi agar dapat masuk dalam pengurus.

Baca juga: Setya Novanto Jadi Ketum Golkar, Ini Komentar Jokowi

Kendati demikian, diakuinya saat itu kepengurusan Partai Golkar justru menjadi sangat gemuk.

"Namun kami tidak mempermasalahkan yang penting adalah rekonsiliasi dan konsolidasi dan suasana damai di dalam Partai Golkar. Kemudian akhirnya ketua umum fokus rekonsiliasi dan konsolidasi demi menyambut Pilkada 2017 dan Pemilu 2019," ujarnya.

"Alhamdulillah hingga saat ini, kondisi internal Partai Golkar solid dengan dinamika yang stabil. Kalau ada keguritan-keguritan di sana-sini, kami menganggapnya ini sebagai suatau dinamika partai. Dan selama koridornya masih bisa ditolerir, kami membiarkan itu. Kecuali kalau sudah fatal," tambah dia.

Seperti diketahui, Novanto akhirnya mundur setelah menjadi tersangka korupsi KTP elektronik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com