Cerita Nurul Arifin Saat Habibie dan Kalla Turun Gunung Selesaikan Dualisme Golkar

Saat itu, Nurul jadi pengurus kubu Partai Golkar Aburizal Bakrie. Melihat SK Menkumham itu, pihaknya langsung melakukan protes, menolak keputusan tersebut.

Diakui Nurul, protes itu memakan banyak biaya politik.

"Biaya politik di sini sangat mahal sekali. Dan juga biaya politik, kemudian energi dan sebagainya sangat melelahkan," ucapnya.

Kemudian, pada April 2015 Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) akhirnya mengeluarkan putusan sela menunda SK yang diterbitkan Kemenkumham.

Baca juga: Menkumham Sahkan Kepengurusan Golkar 2014-2019, Aburizal Ketum

Menurut Nurul, keputusan PTUN untuk menunda SK Kemenkumham itu juga merupakan hasil dari kerja-kerja kubu Aburizal Bakrie yang dinilainya luar biasa.

Tak berhenti sampai di situ, pada Juli 2015, kubu Ical, sapaan Aburizal, kembali harus berjuang lantaran empat hakim PTUN menolak gugatannya dan pengadilan mengakui kepengurusan kubu Agung Laksono.

"Namun kami enggak berhenti. Kami terus melakukan upaya-upaya hukum sampai akhirnya, Oktober 2015, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi yang diajukan kubu Aburizal Bakrie. Tapi meski sudah ada keputusan ini, di internal tetap terus terjadi pergolakan begitu," ungkap Nurul.

Senior turun gunung

Selanjutnya, Nurul mengatakan bahwa setelah putusan MA tersebut, konflik internal Partai Golkar semakin memanas. Kubu-kubu dalam Partai Golkar pun diakuinya semakin tajam.

Namun, upaya rekonsiliasi pun akhirnya dilakukan dari sisi internal yang bahkan sampai membuat tokoh-tokoh senior Golkar 'turun gunung'.

ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan FOTO DOKUMENTASI. Presiden ketiga RI BJ Habibie melambaikan tangan saat akan menghadiri Sidang Tahunan MPR Tahun 2015 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2015). Sidang Tahunan MPR diselenggarakan dengan agenda penyampaian pidato Presiden Joko Widodo mengenai laporan kinerja lembaga-lembaga negara. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/kye/ama.

Baca juga: Habibie Akan Bahas Dualisme Golkar dengan Para Sesepuh

Waktu itu, cerita dia, harapan dari semua pihak di internal partai pun sama, yaitu jangan sampai ada Ketua Umum yang keluar dari Partai Golkar dan membuat partai baru.

"Itu yang sangat kami tidak harapkan, karena bisa mereduksi Golkar begitu. Walaupun di sisi lain kami ada rasa bangga juga karena Golkar melahirkan banyak partai-partai lain," tambah dia.

Lanjut Nurul, tim transisi tersebut mengusulkan diselenggarakannya rapat pimpinan nasional (rapimnas) dan musyawarah nasional luar biasa (munaslub) dengan demokratis serta melibatkan pihak yang berselisih.

Baca juga: Kalla: Pokoknya Masalah Golkar Selesai Sebelum Pilkada

Ia menuturkan, pada akhirnya kedua kubu sepakat untuk menyelenggarakan munaslub pada pertengahan 2016.

"Jadi upaya-upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh para senior ini berhasil untuk membuat satu rapimnas dan munaslub baru begitu," ucapnya.