Cara PPP Jaga Soliditas: Lambang Kabah Harus Lebih Besar ketimbang Foto Ketua Umum

Kompas.com - 25/03/2021, 15:44 WIB
Sekjen PPP Arsul Sani (ketiga kanan), Ketua SC Muktamar IX PPP Ermalena (kedua kanan), Ketua OC Muktamar IX PPP Amir Uskara (ketiga kiri) dan jajaran pengurus lainnya menyaksikan logo Muktamar IX PPP di Jakarta, Senin (2/11/2020). Muktamar tersebut akan dilaksanakan pada 18-21 Desemnber 2020 di Makasar dengan tema Mempersatukan Umat Membangun Indonesia. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj. Aprillio AkbarSekjen PPP Arsul Sani (ketiga kanan), Ketua SC Muktamar IX PPP Ermalena (kedua kanan), Ketua OC Muktamar IX PPP Amir Uskara (ketiga kiri) dan jajaran pengurus lainnya menyaksikan logo Muktamar IX PPP di Jakarta, Senin (2/11/2020). Muktamar tersebut akan dilaksanakan pada 18-21 Desemnber 2020 di Makasar dengan tema Mempersatukan Umat Membangun Indonesia. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menjaga soliditas partai politik (parpol) dapat dilakukan dengan banyak cara.

Salah satu hal sederhana yang dipilih Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk terus menjaga soliditas partainya adalah dengan menerapkan ketentuan bahwa dalam setiap pertemuan partai, foto ketua umum atau sekretaris jenderal tidak boleh lebih besar dari lambang partai itu sendiri.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua PPP Arsul Sani dalam diskusi virtual yang diadakan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) bertajuk Merawat Solidaritas Partai, Kamis (25/3/2021).

"Kami mulai dari hal-hal sederhana saja. Sekarang dalam acara-acara di PPP, itu enggak boleh gambar ketum atau sekjen lebih besar, yang besar harus lambang PPP. Semua acara dari jajaran pusat sampai daerah seperti itu," jelas Arsul.

Baca juga: PPP Sasar Suara Generasi Z untuk Menangkan Pemilu 2024

Arsul mengatakan, hal itu merupakan implementasi kesepakatan yang dilakukan dalam Muktamar IX PPP, Desember 2020.

Menurut Anggota Komisi III DPR tersebut, kesepakatan yang terjadi adalah ketum tidak boleh menjadi personifikasi PPP.

"Yang menjadi personifikasi PPP ya lambang Kabah-nya. Jadi tidak boleh ketum merasa besar dan penting sendirian, dan kemudian lambang Kabah nya ditaruh, dikebelakangkan atau dikesampingkan," jelas dia.

Hal ini dilakukan PPP karena belajar dari permasalahan soliditas di masa lalu.

Arsul menyebut bahwa di tahun 2014 perpecahan antarkader partai terjadi antara Ketum PPP saat itu, Suryadharma Ali memutuskan mendukung Prabowo Subianto, sedangkan elite politik lain seperti Muhammad Romahurmuziy atau Romi, mendukung Joko Widodo dalam kontestasi pemilihan presiden.

Baca juga: Djan Faridz: Jangan Sampai Sudah Bersatu, Manfaat untuk PPP Malah Kurang

Perpecahan itu, sambung Arsul, membawa dampak yang serius, bahkan mengancam eksistensi PPP itu sendiri.

"Perpecahan itu bukan saja mengganggu, tapi hampir meruntuhkan soliditas partai secara keseluruhan," katanya.

Belajar dari permaalahan itu, Arsul menjelaskan, saat ini konsolidasi perlu dilakukan dengan hal-hal sederhana.

Sebab, PPP tidak ingin jatuh pada permasalahan yang sama, yang ia ibaratkan meninggalkan bekas luka baik untuk kader di pusat hingga daerah.

"Jadi politik-politik untuk mengakomodasi orang dan kepentingannya itu ditekan saat ini," imbuhnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

Reaksi PBNU dan PP Muhammadiyah soal Tes Wawasan Kebangsaan di KPK

Nasional
KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

KPK Masih Periksa Bupati Nganjuk Usai OTT atas Dugaan Lelang Jabatan

Nasional
OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

OTT Bupati Nganjuk Diduga Terkait Lelang Jabatan

Nasional
KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

KPK Lakukan OTT terhadap Bupati Nganjuk

Nasional
KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

KPK Bantah Lempar Tanggung Jawab soal Nasib 75 Pegawai yang Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Kapolri: Daerah Zona Merah Covid-19 Tak Boleh Buka Tempat Wisata

Nasional
Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Pimpinan KPK Pastikan Tak Ada Pegawai yang Diberhentikan karena Tak Lolos Tes Wawasan Kebangsaan

Nasional
UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 9 Mei: 8,6 Juta Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Beredar Permintaan Dana Mengatasnamakan KPK, Masyarakat Diimbau Hati-hati

Nasional
UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

UPDATE 9 Mei: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 86.846 Orang

Nasional
Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Mendagri Wanti-wanti Kepala Daerah Cegah Kerumunan Jelang Lebaran: Jangan Sampai Lengah

Nasional
Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Kaji Pertanyaan Tes Pegawai KPK, Komnas Perempuan Minta Akses Langsung ke BKN

Nasional
UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 9 Mei: Ada 98.395 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

UPDATE 9 Mei: 3.922 Kasus Covid-19 Baru, DKI Jakarta Masih Tertinggi

Nasional
Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Kemenkes: Pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan RS Darurat Covid-19 Wisma Atlet dalam Proses

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X