Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggota Komisi IX Sarankan Pemerintah Gandeng Ormas dan Institusi Pendidikan dalam Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19

Kompas.com - 24/03/2021, 16:02 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menyarankan pemerintah menggandeng organisasi masyarakat (ormas) dan institusi pendidikan guna mencapai target vaksinasi ke seluruh rakyat Indonesia.

Adapun hal tersebut disampaikannya untuk merespons laju penyuntikan atau vaksinasi per harinya yang masih berada di angka 100.000 sampai 500.000 orang per hari.

"Saya pikir, pemerintah harus membuat kebijakan yang dapat mengakselerasi vaksinasi. Misalnya, dengan melibatkan ormas dan institusi pendidikan," kata Netty kepada Kompas.com, Rabu (24/3/2021).

Menurut politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, pemerintah dapat bekerja sama dengan ormas-ormas seperti ormas keagamaan, ormas kepemudaan, dan ormas lainnya untuk melakukan vaksinasi massal.

Ia menambahkan, ormas dapat dipilih karena memiliki jumlah massa yang terbilang cukup banyak. Hal ini diharapkan dapat semakin memudahkan pemerintah dalam mencapai target vaksinasi yang telah direncanakan.

Baca juga: Jubir Wapres: Pelibatan Berbagai Sektor yang Masih Kurang Jadi Kendala Percepatan Vaksinasi Covid-19

Sementara itu, ia mengingatkan, pemerintah agar tak lupa melibatkan institusi pendidikan dalam mencapai target vaksinasi.

"Kerja sama dengan institusi pendidikan dan lainnya yang dijadikan sentra vaksinasi dengan jangka waktu tertentu," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, masalah laju penyuntikan vaksin Covid-19 bukan karena tempat pelaksanaan vaksinasi.

Akan tetapi, laju penyuntikan yang bermasalah justru terkait ketersediaan vaksin.

Hal tersebut disampaikan Budi dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021).

"Banyak pertanyaan soal laju penyuntikan, laju penyuntikan ini masalahnya bukan di tempat penyuntikan, tapi di ketersediaan vaksinnya," kata Budi.

Budi menjelaskan, pada bulan Januari-Februari pihaknya memiliki 10.000.000 dosis vaksin Covid-19 sehingga penyuntikan baru bisa dilakukan 100.000 per hari.

Lalu, pada Maret-April terdapat 30.000.000 dosis vaksin Covid-19 sehingga laju penyuntikan meningkatkan mulai dari 100.000 sampai 500.000 per hari.

"Mei Juni 25 juta per bulan, jadi kita naikkan lagi ke 500.000-1.000.000 suntikan per hari, beratnya di Juli-Desember karena 75% dari vaksin kita baru akan datang di Juli dan Desember sehingga kita perlu meningkatkan kapasitas vaksinasi," ujarnya.

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com