Kompas.com - 22/03/2021, 20:33 WIB
Jurnalis melalukan peliputan sidang dengan saksi Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara untuk terpidana kasus suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 Harry Van Sidabukke, di gedung KPK, Jakarta, Senin (22/3/2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp. ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJAJurnalis melalukan peliputan sidang dengan saksi Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara untuk terpidana kasus suap pengadaan bantuan sosial (bansos) COVID-19 Harry Van Sidabukke, di gedung KPK, Jakarta, Senin (22/3/2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/hp.
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengakui pernah menerima proposal dari perusahaan-perusahaan yang berminat untuk menjadi vendor bantuan sosial sembako Covid-19.

Hal itu ia sampaikan melalui video conference di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (22/3/2021).

Juliari dihadirkan sebagai saksi untuk dua terdakwa penyuap yakni Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja dalam perkara suap bantuan sosial untuk Covid-19

"Saya punya nomor handphone sejak 1998 dan tidak pernah ganti, jadi ada saja masuk WhatsApp dan biasanya ada juga yang tanya-tanya soal program bansos," kata Juliari dikutip dari Antara.

Baca juga: Cerita Ajudan Saat Juliari Batubara Tahu Ada Pejabat Kemensos Kena OTT KPK

"Saya katakan silakan datang ke Kemensos, dan akan diarahkan ke mana, jadi kalau tertarik penyedia, silakan datang langsung," ucap dia.

Juliari mengaku berpesan pada sekretaris pribadinya jika menerima proposal langsung diterusken ke Direktorat Jenderal Perlindungan Sosial.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, ia mengaku lupa siapa saja yang pernah mengirimkan proposal kepadanya.

"Banyak sekali (yang mengirim) karena mungkin saya dahulu dari swasta," ucap Juliari.

Juliari pun menyatakan tidak memberikan arahan kepada anak buahnya terkait dengan proposal tersebut.

Ia juga menyebut tidak mendapat laporan perusahaan-perusahaan mana saja yang akhirnya berhasil menjadi vendor bansos.

"Tidak ada (arahan), mereka sudah mengerti teknisnya sebagai dirjen, PPK (pejabat pembuat komitmen), KPA (kuasa pengguna anggaran), tidak pernah ada," kata Juliari.

"Tidak pernah ada laporan dan tidak tanya juga. Saya hanya tanya realisasi daerah ini, berapa persen, selain rapat tiap minggu, kami juga ada WA group, yang selalu update daerah ini sekian persen. Akan tetapi, vendor-vendor mana saya tidak pernah minta laporan," ucap dia.

Menurut Juliari, dirinya hanya tahu hambatan pelaksanaan bansos secara umum, misalnya terkait adanya kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang membuat kerja perusahaan menjadi kurang optimal.

Baca juga: Ajudan Eks Mensos Juliari Bantah Terima Titipan Uang

"Hambatan, misalnya terkait dengan PSBB, perusahaan tidak optimal bekerja, lalu saya tanya masukan dari tim terkait apa saja, dan usulnya tambah saja penyedianya agar kami bisa lebih keroyokan karena terus terang tiap hari saya ditelepon Presiden 'Bagaimana bansos?'," ucap Juliari

"Saya katakan kalau memang bisa mempercepat silakan saja ditambah," kata dia.

Dalam dakwaan disebutkan ada istilah "Bina Lingkungan", yaitu membagi-bagi jatah kepada pihak sekretaris jenderal, direktur jenderal, dan para pejabat lainnya, baik di lingkungan Kemensos maupun pada kementerian/lembaga lain yang sebagian dari paket tersebut dikerjakan Ardian



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Tolak Usul Pemprov Sulbar, Mensos Risma Ingin 11.000 PMI dari Malaysia Dipulangkan

Nasional
Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Soal Siapa Penggagas Ide TWK, Ini Penjelasan Nurul Ghufron

Nasional
Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Perhimpunan Dokter Paru: Jika PPKM Skala Besar Tak Dilakukan, Fasilitas Kesehatan Bisa Kolaps

Nasional
Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Pukat UGM: Sudah Teprediksi BKN dan KPK akan Menghindar jika Diminta Akuntabilitasnya soal TWK

Nasional
Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Optimalkan Hasil Panen Udang, KKP akan Buat Standarisasi Pengelolaan Tambak Super-Insentif

Nasional
Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Saat Soekarno Dibuat Kesal Menunggu Presiden AS Eisenhower

Nasional
Hakim Pangkas Hukuman Pinangki, Komnas Perempuan Sebut Banyak Cara Penuhi Hak Seorang Ibu

Hakim Pangkas Hukuman Pinangki, Komnas Perempuan Sebut Banyak Cara Penuhi Hak Seorang Ibu

Nasional
KPK Jebloskan Tiga Mantan Pegawai Pajak ke Lapas Sukamiskin

KPK Jebloskan Tiga Mantan Pegawai Pajak ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Prabowo, Ganjar, Anies Tiga Besar Kandidat Capres Menurut Survei, PKS Harap Lebih Banyak Tokoh Lagi

Prabowo, Ganjar, Anies Tiga Besar Kandidat Capres Menurut Survei, PKS Harap Lebih Banyak Tokoh Lagi

Nasional
Kejagung Periksa 5 Saksi dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Periksa 5 Saksi dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
Mengaku Tak Tahu soal Proses TWK, Komisioner KPK Nurul Ghufron Dinilai Cuci Tangan

Mengaku Tak Tahu soal Proses TWK, Komisioner KPK Nurul Ghufron Dinilai Cuci Tangan

Nasional
Eks Wakil Ketua KPK: Pemecatan Pegawai Harus melalui Audit, Tak Bisa Berdasarkan Tes

Eks Wakil Ketua KPK: Pemecatan Pegawai Harus melalui Audit, Tak Bisa Berdasarkan Tes

Nasional
UPDATE 18 Juni: Sebaran 12.990 Kasus Baru Covid-19, Jakarta 4.737 Kasus

UPDATE 18 Juni: Sebaran 12.990 Kasus Baru Covid-19, Jakarta 4.737 Kasus

Nasional
Peniadaan Cuti Bersama Natal dan Penggantian Libur Nasional, Menaker Segera Beri Surat Edaran ke Perusahaan

Peniadaan Cuti Bersama Natal dan Penggantian Libur Nasional, Menaker Segera Beri Surat Edaran ke Perusahaan

Nasional
Tekan Kenaikan Kasus Covid-19, Perhimpunan Dokter Sarankan PPKM Berskala Luas selama 2 Pekan

Tekan Kenaikan Kasus Covid-19, Perhimpunan Dokter Sarankan PPKM Berskala Luas selama 2 Pekan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X