Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Terus Didorong Kerja Sama Pemerintah-Badan Usaha untuk Pembangunan Infrastruktur

Kompas.com - 22/03/2021, 18:54 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, model pembangunan infrastruktur melalui sistem Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) akan terus didorong.

Tujuannya agar mengurangi beban APBN dalam pembangunan proyek infrastruktur.

"Model pembangunan KPBU ini akan terus kita dorong, tidak hanya di Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Umbulan saja tetapi juga untuk proyek-proyek yang lain," ujar Jokowi dalam pidato peresmian SPAM Umbulan, Kabupaten Sidoarjo, yang ditayangkan langsung melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (22/3/2021).

Baca juga: Jokowi Resmikan SPAM Umbulan yang Dibangun Medco Energi dan Bangun Cipta

"Sehingga beban APBN ini juga akan semakin berkurang dan nanti pengelolaannya justru swasta yang harus bergerak," lanjutnya.

Untuk diketahui, SPAM Umbulan ini dibangun melalui skema KPBU oleh PT Meta Adhya Tirta Umbulan yang merupakan konsorsium PT Medco Energi Internasional Tbk dan PT Bangun Cipta.

Masa kerja sama berlangsung selama 25 tahun dengan skela Built Operate Transfer (BOT) sejak tanggal operasional secara komersial.

Adapun investasi yang digunakan untuk membangun SPAM ini senilai lebih dari Rp 2 triliun.

Menurut Jokowi, SPAM Umbulan memiliki kapasitas penyediaan air hingga 4.000 liter per detik.

Nantinya, SPAM akan menyediakan air bersih untuk lima wilayah yakni Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya.

Oleh karenanya, kepala negara menekankan agar SPAM yang telah dibangun itu bisa dimaksimalkan untuk kebutuhan penyediaan air bersih bagi masyarakat.

"Jangan sampai proyek besar sudah jadi, pipa utamanya selesai, tapi untuk masuk ke rumah tangga terkendala. Disebabkan siapa yang bertanggungjawab tidak jelas, apakah PDAM kota/kabupaten, atau PDAM provinsi atau Kementerian PU PR," ujar Jokowi dalam pidato peresmian yang ditayangkan langsung melalui YouTube Sekretariat Presiden.

"Tolong segera diselesaikan, saya minta minggu ini sudah ada rapat dan bisa diselesaikan, yang tanggung jawab siapa. Karena ini kalau tidak diselesaikan, di lapangan efek ada efek yang dirasakan," lanjutnya.

Jokowi mencontohkan, sebelumnya pernah terjadi ada pembangunan waduk yang sangat besar. Setelah waduk selesai dibangun, sistem irigasi primer telah disiapkan.

Baca juga: Jokowi Dorong Vaksinasi Covid-19 di Jawa Timur Dipercepat

Akan tetapi, sistem irigasi sekunder dan tersier yang berfungsi mengalirkan air ke sawah dan ladang belum juga dibuat.

"Lalu air masuk ke sawah lewat mana ? Sehingga (untuk SPAM) ini juga sama, kalau nanti saya ke lapangan, lalu saya tanyakan dan benar terjadi (kejadian seperti di waduk)," tutur kepala negara.

"Maka selesaikan secepat-cepatnya, apa yang telah kita bangun dengan skema kerja sama antara pemerintah dan swasta ini. Supaya bermanfaat benar untuk masyarakat," lanjutnya. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com